Connect with us

Politik

Antara Politisasi Masjid dan Politik

Published

on

FAKTA99.COM – Akhir-akhir ini isu politik dan masjid lagi hangat didiskusikan. Konon kabarnya ada pelarangan untuk membicarakan politik di masjid. Bahkan ada kelompok yang menamai diri sebagai komunitas anti politisasi masjid.

Bahkan kabarnya tidak tanggung-tanggung Menteri Agama RI juga telah memberikan pernyataan langsung melarang apa yang dianggap politik di masjid-masjid. Lebih jauh dan tanpa reservasi, beberapa ulama atau Ustaz juga telah menyampaikan pelarangan, minimal peringatan bahwa menyinggung politik di masjid seolah sesuatu yang kontra kebaikan.

Tapi benarkah masjid dan politik adalah sesuatu yang paradoksial (bertolak belakang)? Perlukah isu politik dijadikan sesuatu yang nampak sebagai ancaman (threat) jika disampaikan di masjid?

Saya menilai jawaban terhadap pertanyaan di atas memerlukan analisa dan pemikiran yang lebih bijak. Mengambil kesimpulan bahwa masjid dan politik adalah dua hal yang paradoks justru dicurigai sebagai bentuk politisasi terselubung.

Tujuannya jelas menjauhkan umat dari kesadaran politik. Saya justeru cenderung melihat isu ini dengan memakai kacamata dan perspektif yang berbeda. Saya menilai dalam melihat isu politik dan masjid, ada dua hal yang harus dibedakan.

Pertama, politisasi masjid dalam arti menjadikan masjid sebagai persinggahan dalam upaya mendapatkan kepentingan politik.

Kedua, penyadaran politik dalam arti masjid dijadikan sebagai salah satu tempat di mana umat mendapatkan penyadaran atau pendidikan politik yang baik.

Politisasi masjid dapat didefenisikan sebagai penggunaan masjid sebagai alat dalam memburu kepentingan politik seseorang. Masjid bukan sebagai tempat penyadaran atau pendidikan politik. Melainkan dijadikan tunggangan bagi kepentingan politik tertentu.

Politisasi masjid Inilah yang melahirkan karakter religius spontan (spontaneous religiosity). Di mana seseorang mendadak beragama dengan tiba-tiba rajin ke masjid-masjid. Atau tiba-tiba menampilkan simbol-simbol keagamaan, seperti selalu rapih dengan baju koko dan kopiahnya.

Padahal sebelum memasuki masa-masa kampanye, jangankan rajin ke masjid, bahkan jika dia adalah pejabat, kebijakan-kebijakannya selama ini kurang menguntungkan umat. Lebih buruk lagi bahkan selain di musim politik, orang itu dikenal anti Islam atau Islamophobik.

Politisasi masjid juga menumbuhkan religiusitas musiman (seasonal religiosity). Tiba-tiba ada orang-orang yang di musim politik atau kampanye menjadi sangat sadar agama. Padahal sebelum masa politik mereka sama sekali tidak mau, bahkan malu menampakkan keagamaan.

Politisasi masjid inilah yang sesungguhnya yang sangat tidak relevan dengan masjid. Inilah bentuk “penunggangan” masjid untuk kepentingan politik. Dan saya sangat yakin, hal ini seperti inilah yang harus diingatkan agar dijauhkan dari masjid.

Perlu diingat kembali bahwa bagi seorang Muslim yang sadar agama, masjid bukan sekedar tempat sujud dalam arti ritual. Masjid justru pusat sujud dalam arti menyeluruh. Sujud dalam arti menyeluruh bagi seorang Muslim adalah pengabdian totalitas seorang hamba kepada Rabbnya.

Karenanya masjid harus menjadi pusat pembangunan kehidupan umat. Itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika berpindah ke Madinah. Membangun masjid adalah fondasi awal dari pembangunan kehidupan keumatan (komunitas).

Oleh karena Islam bukan sekedar agama dalam arti sempit (kumpulan aturan-aturan ritual semata) maka sayogyanya politik menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keagamaan.

Memang diakui atau tidak pandangan ini dapat membawa kepada pemahaman kaku dan sempit yang akhirnya melahirkan sikap-sikap politik yang ekslusif dan sempit. Pandangan seperti ini boleh saja melahirkan perpecahan dan keresahan.

Oleh karenanya diperlukan pemahaman yang imbang, inklusif dan rasional. Pemahaman seperti ini akan melahirkan penahaman dan prilaku politik yang wajar, imbang dan inklusif.

Memisahkan politik dari agama (tentu juga rumah ibadah) memang menjadi keharusan bagi negara-negara yang menganut paham sekuler. Karena memang agama sama sekali tidak ada kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tapi di sinilah keunikan Indonesia. Bahwa Indonesia memang bukan negara agama. Tapi agama menjadi bagian mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karenanya politik dan agama tidak wajar dipisahkan. Atau sangatlah tidak sesuai jika parlemen atau istana negara dipisahkan dari masjid atau rumah ibadah.

Setuju atau tidak setuju kenyataannya memang demikian. Agama dan kehidupan publik di negara Indonesia tidak bisa dipisahkan. Keputusan publik yang tidak menghiraukan nilai-nilai agama justeru dapat dianggap sebagai kebijakan yang secara inheren (mendasar) bertentangan dengan dasar negara, Pancasila.

Oleh karenanya jangan secara simplistik mengambil kesimpulan bahwa politik harus dijauhkan dari masjid. Sebaliknya masjid harus dijadikan sebagai salah satu pusat penyadaran atau pendidikan politik bagi umat. Alangkah ruginya secara politik umat ini jika masjid hanya dijadikan tempat ibadah ritual.

Selain tidak sejalan dengan pemaknaan masjid yang sesungguhnya, juga dicurigai jangan-jangan hal ini adalah bagian dari pembodohan agar umat selalu alergi, bahkan melihat politik sebagai racun agama.

Hal lain yang perlu dikritisi adalah jangan sampai pelarangan ini identik dengan masjid-masjid semata. Karena kenyataannya bukan sesuatu yang baru jika di rumah-rumah ibadah lainnya juga kerap kali disampaikan isu-isu politik. Bukti-bukti itu dapat ditemukan di berbagai media sosial, termasuk YouTube, ditemukan banyak ceramah-ceramah politik di rumah-rumah ibadah non Islam.

Kesimpulannya saya setuju dengan pelarangan politisasi masjid. Tapi saya tidak setuju dengan pelarangan politik di masjid. Semoga bisa dipahami dan tidak gagal paham. Insya Allah! (*Artikel)

New York, 28 April 2018.

Imam Shamsi Ali

Presiden Nusantara Foundation

Facebook Comments

Politik

Wagub DKI Jakarta Ajak Warganet Suport Berita Positif saat Asian Games

Published

on

Fakta99.com -Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, Pemprov DKI akan langsung menangani keluhan warganet yang melaporkan jalur sepeda di kawasan GBK yang terhalang tiang listrik.

“Pasti akan ditangani. Itu harus jago sedikit. Jadi banyak yang akan timbul yang aneh-aneh seperti itu. Kalian laporin aja terus, aktifin aja di sosmed kan masuk ke CRM, citizen reporting mechanism itu langsung teregister. Paling mudah sih laporin ke dki.Jakarta.go.id karena itu dilihat semua,” kata Sandiaga di kawasan Thamrin, Selasa (31/07/2018).

Sandiaga mengatakan, ke depan makin banyak laporan warganet yang aneh-aneh. Dia mengaku tidak capek dengan segala nyinyiran warganet, namun, khusus saat Asian Games dia meminta ada gencatan senjata.

“Gak capek sama sekali. Ini kesempatan kita bersatu. BUMD tunjukkan bisa bersatu, masyarakat bisa berarti. Semua antusias. Saya juga menyerukan gencatan senjata, gerakan gencatan nyinyir masal (GNM) dengan pasukan ibu jari,” kata Sandi.

Politisi Gerindra itu meminta warganet dan media menyebarkan berita-berita positif yang membangkitkan semangat atlet, bukan kabar nyinyir atau hoax.

“Kita perlu meraih target 22 emas. Yang perlu dukungan masyarakat, kaau kita bisa angkat berita-berita inspiratif, bisa bangkitkan semangat atlet,” tandas Sandiaga.

Facebook Comments

Continue Reading

Politik

Pertemuan 4 Mata SBY-Prabowo di Kertanegara Bahas Komposisi Terkait Pilpres

Published

on

Fakta99.com – Pertemuan empat mata Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jilid II di kediaman Prabowo, Kertanegara, saat ini masih berlangsung. Keduanya melakukan pembicaraan terkait berbagai hal antara lain koalisi serta komposisi capres-cawapres di Pilpres 2019.

SBY dan Prabowo bertemu di sebuah ruangan dengan ditemani kopi. Terlihat baik SBY dan Prabowo, membawa paperyang diduga terkait program-program kerja di 2019. Nantinya program ini akan disepakati dan dikerjakan bersama.

Waketum Demokrat Syarief Hasan mengatakan, pertemuan Prabowo dan SBY kali ini akan mengkonkretkan platform yang akan diusung di 2019.

“Pertama kita ingin mengkronkretkan platform bersama, ini mulai dikupas misalnya program pemberdayaan rakyat, kesehatan rakyat, hal hal seperti ini akan dibahas,” ujar Syarief di kediaman Prabowo, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (30/07/18).

Terkait komposisi capres-cawapres, Syarief mengatakan hal tersebut akan dibahas bersama dengan seluruh partai koalisi yang lain seperti PAN dan PKS.

Nanti malam, setelah pertemuan dengan Prabowo, SBY akan menemui Presiden PKS Sohibul Iman di Hotel Grand Melia, Kuningan, Jakarta Selatan.

Hingga saat ini, pertemuan SBY dan Prabowo masih berlangsung.
Fakta99.com kutipan kumoaran.com

Facebook Comments

Continue Reading

Ekonomi

Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi

Published

on

Fakta99.com – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menekankan bahwa Pemerintah akan terus berupaya untuk mendukung pengelolaan stabilitas makroekonomi, khususnya melalui pengendalian inflasi dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur terus didorong Pemerintah, tidak hanya di Jawa, tapi juga di seluruh wilayah nusantara. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden RI saat membuka dan memimpin langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi, 26 Juli 2018 di Jakarta.

Rakornas Pengendalian Inflasi diselenggarakan bersama oleh Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan dengan mengangkat tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Serta Berkualitas”.

Tema tersebut selaras dengan prioritas Pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur nasional yang pada gilirannya akan memperkuat efektivitas pengendalian inflasi. Turut hadir dalam Rakornas adalah para Menteri serta pimpinan lembaga terkait, Panglima TNI dan Kapolri, serta 532 TPID dari 34 provinsi dan 498 kabupaten/kota.

Presiden RI membuka arahan dengan menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian bersama. Ketidakpastian ekonomi global yang tinggi perlu untuk terus diantisipasi karena dapat mengganggu keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan neraca transaksi berjalan melalui peningkatan produk berbasis ekspor maupun substitusi impor, termasuk sektor pariwisata.

Presiden RI juga menekankan pentingnya peran Pemerintah Daerah untuk mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur konektivitas serta kemudahan berusaha melalui penyederhanaan dan percepatan perizinan antara lain dengan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat, murah, dan memberi kepastian (Online Single Submission/ OSS).

Lebih lanjut, Presiden RI juga menekankan perlunya upaya pengendalian inflasi melalui upaya mewujudkan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Dalam kaitan ini, Presiden RI menggarisbawahi pentingnya upaya untuk mendorong perdagangan antardaerah sehingga daerah yang mengalami surplus barang dapat memberikan pasokan ke daerah lain yang mengalami defisit.

Upaya mendorong pembangunan pasar-pasar pengumpul di berbagai daerah juga perlu terus dilakukan untuk mengurangi biaya transportasi perdagangan antardaerah. Selain itu, untuk menjaga ketersediaan pasokan, Presiden RI menekankan pentingnya peran Kepolisian Republik Indonesia untuk turut menjaga berjalannya mekanisme pasar antara lain dengan mencegah terjadinya penimbunan barang yang berlebihan.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia dalam laporannya secara ringkas menyampaikan beberapa capaian penting pengendalian inflasi. Inflasi nasional selama tiga tahun terakhir (2015-2017) dapat dijaga berada dalam kisaran target 4,0±1%, didukung oleh capaian inflasi di seluruh kawasan.

Realisasi inflasi volatile food juga semakin menurun, bahkan pada 2017 mencatatkan angka terendah dalam 13 tahun terakhir (2005-2017). Pencapaian penting pengendalian inflasi ini merupakan buah dari koordinasi kebijakan yang semakin kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi.

Bank Indonesia mengapresiasi dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui berbagai program inovatif yang telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID). Hingga pertengahan 2018, inflasi tetap terkendali dalam rentang sasaran 3,5±1%. Bahkan, realisasi inflasi periode Idul Fitri 2018 lebih rendah dibandingkan tiga tahun terakhir (2015-2017). Keberhasilan ini sangat penting karena menentukan capaian inflasi di akhir tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Konsistensi kita dalam mengendalikan inflasi perlu dipertahankan, mengingat sasaran inflasi ke depan akan semakin rendah hingga 3,0±1% pada 2020-2021.

Pada Rakornas kali ini, Presiden RI juga menyerahkan penghargaan TPID Terbaik dan TPID Berprestasi kepada daerah-daerah dengan kinerja terbaik di tahun 2017.

Facebook Comments

Continue Reading

Iklan

Trending