Connect with us

Politik

Sepuluh Perjanjian Antara Prabowo Dengan Buruh

Published

on

FAKTA99.COM – Terimakasih Bapak Prabowo Subianto atas 10 kesepakatan yg telah anda tanda tangani pd 1 mei 2018, bagi kami kaum buruh bukan hanya kesejahteraan yg kami inginkan akan tetapi KEDAULATAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA harus kita jaga dan kita pertahankan sampai kapanpun.

Berikut surat perjanjian antara Prabowo dengan buruh:

Perjanjian bersama antara calon Presiden Republik Indonesia dengan konfederasi Serikat Pekerja Indonesia.

Bismillahirrohmanirrohim dengan dilandasi itikad baik dan rasa saling percaya serta komitmen untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada hari ini, Selasa 1 Mei 2018 pihak pertama dan pihak kedua sepakat mengikrarkan diri dalam perjanjian bersama terhadap hal-hal sebagai berikut.

Bahwa pihak pertama sepakat apabila terpilih menjadi presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 siap melaksanakan kebijakan dan program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia khususnya bagi pekerja buruh dengan melaksanakan:

  1. Meningkatkan daya beli pekerja buruh dan masyarakat serta meningkatkan upah minimum pekerja buruh dan masyarakat dengan cara mencabut peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 dan menambah jumlah jenis barang dan jasa kebutuhan hidup layak yang menjadi dasar penetapan upah minimum dari 60 KHL menjadi 84 KHL. Dasarkan rundingan tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan perwakilan para buruh.

  2. Revisi jaminan pensiun nomor 45 tahun 2015 berupa besaran iuran dan manfaat bulanan yang diterima oleh pekerja buruh minimal 60% dari upah.

  3. Menjalankan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan sistem asuransi yang adil bagi pekerja buruh honorer dan masyarakat yang kurang mampu.

  4. Stop perbudakan modern berkedok outsourcing, honorer dan pemagangan.

  5. Menciptakan lapangan pekerjaan dan mencabut Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang tenaga kerja asing yang merugikan Buruh Indonesia.

  6. Mengangkat guru honorer dan tenaga tenaga honorer K2 menjadi aparatur sipil negara dan memberlakukan upah minimum bagi honorer non kategori dan guru swasta Madrasah dan yayasan

  7. Melaksanakan Wajib Belajar 12 tahun dan mengalokasikan APBN untuk beasiswa anak pekerja buruh hingga perguruan tinggi secara gratis bagi yang berbakat dan berprestasi.

  8. Menyediakan transportasi publik murah bagi pekerja buruh dan rakyat tidak mampu, memberikan kepastian hukum untuk kendaraan roda dua sebagai alat transportasi umum dan menjamin hak berserikat bagi pengemudi ojek online atau perjanjian kerja bersama.

  9. Menyiapkan perumahan murah bagi pekerja buruh dan rakyat tidak mampu dengan uang muka 0%.

  10. Dan pendapatan pajak dan tax ratio melalui reformasi perpajakan yang berpihak kepada pekerja buruh dan rakyat tidak mampu serta menjadikan koperasi Badan Usaha Milik Negara daerah sebagai sumber penguatan ekonomi nasional serta menghasilkan Bumi Air dan kekayaan didalamnya dikuasai kembali oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

Pihak kedua mewakili Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Organisasi Serikat Pekerja, Organisasi buruh, Pekerja honor, Pedagang kaki lima, dan organisasi Gerakan sosial lainnya berjanji mendukung Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Dan karenanya pihak kedua bersungguh-sungguh mengkonsolidasikan kekuatan organisasi dan seluruh anggotanya untuk memenangkan Prabowo Subianto Republik Indonesia 2019-2024 melalui kampanye.

Demikian perjanjian ini dibuat untuk dijalankan oleh para pihak secara bertanggung jawab pihak pertama calon Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 Prabowo Subianto.

#2019PRABOWOPRESIDENINDONESIA

Facebook Comments

Politik

Wagub DKI Jakarta Ajak Warganet Suport Berita Positif saat Asian Games

Published

on

Fakta99.com -Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, Pemprov DKI akan langsung menangani keluhan warganet yang melaporkan jalur sepeda di kawasan GBK yang terhalang tiang listrik.

“Pasti akan ditangani. Itu harus jago sedikit. Jadi banyak yang akan timbul yang aneh-aneh seperti itu. Kalian laporin aja terus, aktifin aja di sosmed kan masuk ke CRM, citizen reporting mechanism itu langsung teregister. Paling mudah sih laporin ke dki.Jakarta.go.id karena itu dilihat semua,” kata Sandiaga di kawasan Thamrin, Selasa (31/07/2018).

Sandiaga mengatakan, ke depan makin banyak laporan warganet yang aneh-aneh. Dia mengaku tidak capek dengan segala nyinyiran warganet, namun, khusus saat Asian Games dia meminta ada gencatan senjata.

“Gak capek sama sekali. Ini kesempatan kita bersatu. BUMD tunjukkan bisa bersatu, masyarakat bisa berarti. Semua antusias. Saya juga menyerukan gencatan senjata, gerakan gencatan nyinyir masal (GNM) dengan pasukan ibu jari,” kata Sandi.

Politisi Gerindra itu meminta warganet dan media menyebarkan berita-berita positif yang membangkitkan semangat atlet, bukan kabar nyinyir atau hoax.

“Kita perlu meraih target 22 emas. Yang perlu dukungan masyarakat, kaau kita bisa angkat berita-berita inspiratif, bisa bangkitkan semangat atlet,” tandas Sandiaga.

Facebook Comments

Continue Reading

Politik

Pertemuan 4 Mata SBY-Prabowo di Kertanegara Bahas Komposisi Terkait Pilpres

Published

on

Fakta99.com – Pertemuan empat mata Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jilid II di kediaman Prabowo, Kertanegara, saat ini masih berlangsung. Keduanya melakukan pembicaraan terkait berbagai hal antara lain koalisi serta komposisi capres-cawapres di Pilpres 2019.

SBY dan Prabowo bertemu di sebuah ruangan dengan ditemani kopi. Terlihat baik SBY dan Prabowo, membawa paperyang diduga terkait program-program kerja di 2019. Nantinya program ini akan disepakati dan dikerjakan bersama.

Waketum Demokrat Syarief Hasan mengatakan, pertemuan Prabowo dan SBY kali ini akan mengkonkretkan platform yang akan diusung di 2019.

“Pertama kita ingin mengkronkretkan platform bersama, ini mulai dikupas misalnya program pemberdayaan rakyat, kesehatan rakyat, hal hal seperti ini akan dibahas,” ujar Syarief di kediaman Prabowo, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (30/07/18).

Terkait komposisi capres-cawapres, Syarief mengatakan hal tersebut akan dibahas bersama dengan seluruh partai koalisi yang lain seperti PAN dan PKS.

Nanti malam, setelah pertemuan dengan Prabowo, SBY akan menemui Presiden PKS Sohibul Iman di Hotel Grand Melia, Kuningan, Jakarta Selatan.

Hingga saat ini, pertemuan SBY dan Prabowo masih berlangsung.
Fakta99.com kutipan kumoaran.com

Facebook Comments

Continue Reading

Ekonomi

Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi

Published

on

Fakta99.com – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menekankan bahwa Pemerintah akan terus berupaya untuk mendukung pengelolaan stabilitas makroekonomi, khususnya melalui pengendalian inflasi dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur terus didorong Pemerintah, tidak hanya di Jawa, tapi juga di seluruh wilayah nusantara. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden RI saat membuka dan memimpin langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi, 26 Juli 2018 di Jakarta.

Rakornas Pengendalian Inflasi diselenggarakan bersama oleh Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan dengan mengangkat tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Serta Berkualitas”.

Tema tersebut selaras dengan prioritas Pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur nasional yang pada gilirannya akan memperkuat efektivitas pengendalian inflasi. Turut hadir dalam Rakornas adalah para Menteri serta pimpinan lembaga terkait, Panglima TNI dan Kapolri, serta 532 TPID dari 34 provinsi dan 498 kabupaten/kota.

Presiden RI membuka arahan dengan menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian bersama. Ketidakpastian ekonomi global yang tinggi perlu untuk terus diantisipasi karena dapat mengganggu keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan neraca transaksi berjalan melalui peningkatan produk berbasis ekspor maupun substitusi impor, termasuk sektor pariwisata.

Presiden RI juga menekankan pentingnya peran Pemerintah Daerah untuk mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur konektivitas serta kemudahan berusaha melalui penyederhanaan dan percepatan perizinan antara lain dengan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat, murah, dan memberi kepastian (Online Single Submission/ OSS).

Lebih lanjut, Presiden RI juga menekankan perlunya upaya pengendalian inflasi melalui upaya mewujudkan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Dalam kaitan ini, Presiden RI menggarisbawahi pentingnya upaya untuk mendorong perdagangan antardaerah sehingga daerah yang mengalami surplus barang dapat memberikan pasokan ke daerah lain yang mengalami defisit.

Upaya mendorong pembangunan pasar-pasar pengumpul di berbagai daerah juga perlu terus dilakukan untuk mengurangi biaya transportasi perdagangan antardaerah. Selain itu, untuk menjaga ketersediaan pasokan, Presiden RI menekankan pentingnya peran Kepolisian Republik Indonesia untuk turut menjaga berjalannya mekanisme pasar antara lain dengan mencegah terjadinya penimbunan barang yang berlebihan.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia dalam laporannya secara ringkas menyampaikan beberapa capaian penting pengendalian inflasi. Inflasi nasional selama tiga tahun terakhir (2015-2017) dapat dijaga berada dalam kisaran target 4,0±1%, didukung oleh capaian inflasi di seluruh kawasan.

Realisasi inflasi volatile food juga semakin menurun, bahkan pada 2017 mencatatkan angka terendah dalam 13 tahun terakhir (2005-2017). Pencapaian penting pengendalian inflasi ini merupakan buah dari koordinasi kebijakan yang semakin kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi.

Bank Indonesia mengapresiasi dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui berbagai program inovatif yang telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID). Hingga pertengahan 2018, inflasi tetap terkendali dalam rentang sasaran 3,5±1%. Bahkan, realisasi inflasi periode Idul Fitri 2018 lebih rendah dibandingkan tiga tahun terakhir (2015-2017). Keberhasilan ini sangat penting karena menentukan capaian inflasi di akhir tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Konsistensi kita dalam mengendalikan inflasi perlu dipertahankan, mengingat sasaran inflasi ke depan akan semakin rendah hingga 3,0±1% pada 2020-2021.

Pada Rakornas kali ini, Presiden RI juga menyerahkan penghargaan TPID Terbaik dan TPID Berprestasi kepada daerah-daerah dengan kinerja terbaik di tahun 2017.

Facebook Comments

Continue Reading

Iklan

Trending