Connect with us

Ragam Berita

Pemerintah Putuskan Libur Lebaran PNS Tetap 10 Hari

Published

on

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani. (foto: dok. istimewa)

Jakarta, Fakta99.com – Pemerintah akhirnya memutuskan untuk tak mengubah aturan cuti bersama atau libur Lebaran 2018 dan tetap berpegangan pada Surat Ketetapan Bersama (SKB) tiga menteri yang sebelumnya telah ditetapkan. Dengan demikian, libur Lebaran untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap ditetapkan 10 hari.

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menuturkan bahwa keputusan tersebut telah diambil berdasarkan sejumlah pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak termasuk pengusaha. Kendati menetapkan libur Lebaran selama 10 hari, pemerintah memberikan keleluasaan bagi swasta untuk menetapkan cuti bersama atau libur Lebaran bagi pegawainya.

“Dengan keputusan libur Lebaran ini, diharapkan industri dapat berjalan kondusif,” ujar Puan di Jakarta, Senin (07/05/2018).

Puan menjelaskan pasar modal rencananya akan kembali dibuka pada 20 Juni 2018. Sedangkan jadwal layanan perbankan selama libur Lebaran rencananya akan ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menjelaskan bahwa penetapan cuti bersama atau libur Lebaran pada pegawai swasta bersifat fakultatif atau pilihan. Perusahaan dan pekerja dapat menetapkan secara bersama libur Lebaran tanpa harus mengikuti keputusan pemerintah. 

“Cuti swasta dilakukan atas kesepekatan pekerja dan buruh dengan memperhatikan kondisi yang ada,” terang dia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Agama sebelumnya sudah meneken Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nomor: 01/Skb/Menpan-Rb/09/2017 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018, cuti bersama dalam rangka perayaan lebaran 2018 ditetapkan pada 13,14,18 dan 19 Juni 2018.

Penetapan cuti bersama atau libur Lebaran tersebut dibuat dengan mengasumsikan perayaan lebaran jatuh pada 15-16 Juni 2018. Namun, pemerintah memutuskan untuk menambah masa cuti bersama tiga hari setelah Lebaran, yaitu tanggal 11, 20, dan 21 Juni.

Hanya saja, pemerintah mengevaluasi lagi urgensi penambahan hari cuti bersama dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, hingga keagamaan.

Industri makanan dan minuman (mamin) berpotensi kehilangan omzet mencapai Rp50 triliun secara nasional, jika pemerintah benar-benar menerapkan kebijakan libur Lebaran 2018 menjadi 10 hari. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman menyebut jumlah potensi kehilangan pendapatan itu sekitar 30 persen dari rata-rata pendapatan industri mamin nasional sebesar Rp150 triliun per bulan. (*)

Facebook Comments

Ragam Berita

Surabaya Menjadi Tuan Rumah Munas LAPMI ke VIII

Published

on

Fakta99.com – Surabaya – Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menggelar Musyawarah Nasional (MUNAS) ke VIII, di Wisma Guru PGRI, Wonokromo, Surabaya, Sabtu (8/9/2018).

Acara yang dihadiri oleh ratusan kader LAPMI HMI lintas daerah serta tamu undangan ini, secara resmi dibuka oleh Ketua Umum PB HMI yang diwakili oleh Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom), Fauzi Marasabesy. Setelah resmi dibuka, acara dilanjutkan dengan workshop Literasi Media dengan narasumber Staf Khusus Presiden RI Bidang Keagamaaan, Dr. Siti Ruhaini.

Fauzi, mewakili Ketua Umum PB HMI memberikan apresiasi terhadap LAPMI sebagai lembaga semi otonom HMI. Dirinya berharap, dalam Munas kali ini, LAPMI dapat mengkonsolidasikan ide secara nasional, untuk menyamakan persepsi dengan kepemimpinan PB HMI demi mencapai cita-cita HMI.

“PB HMI berharap agar Munas LAPMI ke VIII bisa menghadirkan kepemimpinan seperti yang diharapkan guna melanjutkan perjuangan HMI,” lanjut Kabid Infokom PB HMI tersebut.

Menurutnya, LAPMI sangat bersinergi dengan bidang Kominfo PB HMI. Oleh karenanya menurut Fauzi, fasilitas yang sudah diakses oleh bidang Kominfo PB HMI kedepan bisa diisi ruang-ruang ide yang mencerminkan intelektualitas HMI.

Sementara itu, Direktur LAPMI PB HMI, Muhammad Shofa menjelaskan bahwa, MUNAS LAPMI tidak hanya sekedar regenerasi kepemimpinan, tetapi juga memberikan bekal basis pengetahuan kepada semua kader LAPMI tentang literasi media.

Selain itu, Shofa juga mengajak semua anggota LAPMI untuk menggebyarkan kembali islam washatiyah yang pernah lahir dari rahim HMI namun dilupakan oleh kader HMI saat ini. “Maka, momentum munas ini kita akan mengambil kembali wacana Islam Washatiyah yang pernah diWacanakan para pendahulu HMI,” tegasnya.

Munas merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi bagi LAPMI PB HMI untuk menetapkan Pedoman Dasar/Pedoman Rumah Tangga, Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban, serta menetapkan Formateur dan Mide Formateur. Setelah resmi dibuka, nantinya akan dilanjutkan agenda sidang pleno Munas ke VIII LAPMI PB HMI hingga ditutup pada tanggal 12 September 2018.

Facebook Comments

Continue Reading

Ragam Berita

Arnita Rodelina Mahasiswi IPB Dicabut Beasiswa Karena Masuk Agama Islam

Published

on

Fakta99.com – Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria mengatakan pihaknya akan mengusahakan agar Arnita Rodelina Turnip tahun ini bisa melanjutkan kuliah kembali di IPB. Arnita adalah mahasiswi IPB mendapat beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, lalu beasiswa itu dicabut secara sepihak oleh Pemkab Simalungun diduga karena Arnita pindah agama menjadi Islam.

Akibat penghentian beasiswa itu, Arnita tidak melanjutkan kuliah di IPB sejak semester 2 karena tidak sanggup membayar biaya kuliah. Ia pun harus menunggak biaya ke IPB hingga mencapai Rp 55 juta. Arnita tercatat sebagai mahasiswi Fakultas Kehutanan di IPB angkatan 2015.

“Saya kira lagi diproses, Insya Allah bisa (kuliah lagi di IPB). Jadi statusnya kan bukan DO (Drof Out), tapi (mahasiswa) nonaktif. Dan dia punya semangat belajar tinggi dan bagus, ya kita aktivasi, dia mengajukan aktivasi, kita proses,” kata Arif dikutip Fakta99.com dari kumparan, Rabu (01/08/2018).

Arif menyatakan pihaknya saat ini akan fokus mengusahakan agar Arnita bisa kuliah kembali di IPB, sehingga untuk tunggakan uang yang dimiliki Arnita dapat dibicarakan kembali dengan pihak terkait lainnya. “Yang penting yang bersangkutan bisa aktif kembali, soal biaya dan sebagainya, itu kita selesaikan,” ucap Arif.

Semenjak tidak kuliah di IPB, Arnita mengambil kuliah kembali di Universitas Muhammadiyah Prof. Hamka (UHAMKA) Jakarta, namun Artina mengutarakan niatnya untuk kuliah kembali di IPB. Menanggapi hal itu, Arif mengemukakan pihaknya menyerahkan kepada Arnita sebagai sebuah pilihan.

“Mau pindah atau gimana ya terserah dia. Tapi yang jelas saya hanya usaha dengan beliau untuk urusan akademik saja. Aktivasi lagi, proses, enggak ada masalah,” tuturnya.

Arif menegaskan IPB tidak tahu menahu dengan adanya penghentian beasiswa yang dilakukan oleh Pemkab Simalungun karena dugaan Arnita pindah agama. Ia mengaku sudah mengirim surat konfirmasi kepada Pemkab Simalungun namun tidak mendapat jawaban yang pasti.

“Kurang tau (soal kasus ini). Kami udah minta surat untuk konfirmasi, emang tidak ada jawaban yang pasti, sebenernya kejadian ini kan tidak hanya satu, tapi beberapa. Artinya ada kabupaten yang memutus beasiswa itu bukan hanya ini aja, kadang-kadang ada pergantian kepemimpinan, bupati dan sebagainya. Ada faktor seperti itu, sehingga enggak diteruskan,” paparnya.

“Sebenarnya enggak ada masalah dengan IPB, dan sekarang sudah diproses untuk diaktivasi (status mahasiswa Arnita),” ujar Arif.

Penghentian pemberian Beasiswa Utusan Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, kepada Arnita Rodelina Turnip menuai polemik. Sebab, ada dugaan penghentian beasiswa itu lantaran Arnita berpindah agama menjadi Islam. Kejadian itu terungkap saat ibunda Arnita bernama Lisnawati (43), warga Desa Bangun Raya, Simalungun, mengadu kepada Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara.

Arnita menyakini Pemkab Simalungun mencabut beasiswa itu sejak dia memutuskan untuk menjadi seorang Muslim. Hal itu disebabkan karena tak ada satu poin pun pelanggaran yang dia lakukan saat menerima beasiswa tersebut.

“Saya tidak melanggar satu pun dari MoU. Indeks Prestasi (IP) saya di atas 2,5. Saya juga membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), tapi di semester dua, teman-teman saya dananya cair, saya doang yang tidak. Namun saya tetap kuliah lanjut semester tiga hingga lanjut UTS,” kata Arnita, Selasa (31/7).

MoU yang dimaksud Arnita adalah surat pernyataan yang ditanda tangani di atas materai olehnya pada 2015 silam. Dalam surat pernyataan itu, disebutkan bahwa penerima beasiswa akan gugur apabila tidak mendapat IP tak lebih dari 2,5, dikeluarkan dari kampus (dropped out), hingga tidak menyelesaikan laporan pertanggungjawaban.

Pemerintah Kabupaten Simalungun membantah pemberhentian program beasiswa kepada Arnita dengan alasan pindah agama. Sekretaris Daerah Pemkab Simalungun, Gideon Purba mengungkapkan alasan pemberhentian beasiswa tersebut dikarenakan Arnita sempat tidak aktif kuliah.

“Jadi begini, bukan karena itu (pindah agama), tapi memang dia enggak aktif kuliah, gitu aja,” ujar Gideon kepada kumparan, Selasa (31/7).

Sementara Kepala Ombudsman Abyadi Siregar mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti terkait laporan itu. “Ini kasus sangat sensitif. Laporannya ke Ombudsman, ada kebijakan Pemkab Simalungun diduga berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan),” kata Abyadi dalam keterangan yang diterima kumparan, Senin (30/07/18).

Dikutip dari kumaran

Facebook Comments

Continue Reading

Ragam Berita

UGM, UI Hingga UGM Masuk Daftar 200 Universitas Terbaik Asia

Published

on

Fakta99.com – Lembaga pemeringkat, 4ICU Uni Rank, kembali merilis data peringkat 200 universitas terbaik di Asia. Terdapat 8 universitas asal Indonesia yang masuk daftar tersebut.

Pemeringkatan 4ICU adalah lembaga dunia yang merangking seluruh Universitas di dunia dinilai dari berbagai faktor, seperti secara resmi diakui, berlisensi dan atau diakreditasi oleh badan-badan nasional atau regional seperti Departemen Pendidikan Tinggi atau organisasi akreditasi yang diakui pemerintah.

Resmi berlisensi atau berwenang untuk memberikan setidaknya gelar sarjana empat tahun (Gelar Sarjana) dan atau gelar pascasarjana (Gelar Master dan Doktor). Menyediakan program pendidikan tinggi terutama dalam format pembelajaran tatap muka tradisional yang disampaikan melalui fasilitas di tempat.

Berdasarkan perhitungan 4ICU Uni Rank, terdapat 8 universitas negeri yang masuk perhitungan. Berikut ini daftarnya tahun 2018 seperti dilansir laman resmi 4icu, Jakarta, Senin (30/7/2018)

  1. Universitas Gajah Mada di posisi 43;

  2. Universitas Indonesia di posisi 107;

  3. Universitas Sebelas Maret di posisi 120;

  4. Universitas Diponegoro di posisi 171;

  5. Institut Pertanian Bogor di posisi 175;

  6. Universitas Brawijaya di posisi 181;

  7. Universitas Airlangga di posisi 184; dan

  8. Universitas Negeri Yogyakarta di posisi 190.

Facebook Comments

Continue Reading

Iklan

Trending