Connect with us

Politik

[Analisis] Rizieq Shihab, Antara Petuah dan Komoditas Panas di Tahun Politik

Published

on

Habib Rizieq Shihab. (foto: getty images)

Jakarta, Fakta99.com – Rizieq Shihab dianggap masih memiliki pesona meski hampir setahun ‘mengungsi’ ke Arab Saudi. Banyak pihak yang rela melawat ribuan kilometer jauhnya hanya demi bertemu Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) ini.

Calon Gubernur Jawa Barat Sudradjat, contohnya, mengaku bertemu Rizieq sembari melaksanakan ibadah umrah ke tanah suci. Meski memang, ia tidak menyebut agenda pertemuan politik di sana.

“Alhamdulillah, baru saja saya kembali menjalankan ibadah umrah. Saya berkesempatan di sana mengunjungi almukarom Habib Rizieq, saya bertemu,” kata calon gubernur Jabar nomor urut 3 ini di hadapan Majelis Taklim Syababul Kheir di kawasan Sirkuit Sentul, Bogor, Sabtu (05/05/2018) malam.

Ini bukan kali pertama Rizieq disambangi elit politik. Bulan Maret silam, Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade juga bertemu Rizieq di Mekah. Dalam pertemuan itu, Rizieq meminta partainya lekas berkoalisi dengan Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bulan Bintang (PBB) pada Pilpres 2019 mendatang.

“Habib (Rizieq) meminta agar Gerindra, PKS, PAN, dan PBB berkoalisi untuk menggantikan rezim Jokowi yang sekarang,” tuturnya.

Bahkan, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Erwin Moeslimin Singajuru juga mengaku bertemu Rizieq. “Silaturahim, tadi malam, di kediamannya di Mekah. Bicara kemaslahatan umat,” ujarnya seperti dilansir dari Detikcom.

Meski jauh dari tanah air, Rizieq masih dianggap punya peranan penting, terlebih memasuki tahun politik.

Pengamat politik dari Universitas Padjajaran Muradi mengakui hal itu. Dia melihat setidaknya ada dua hal yang bikin Rizieq diburu elit politik saat ini.

Pertama, Rizieq dianggap memiliki ‘daya magis’ dalam hal mendongkrak elektabilitas. Tak heran, selaku petinggi FPI, ia bisa menggerakkan anggotanya yang jumlahnya tak sedikit.

Yang kedua, saat ini Rizieq diklaim menjadi simbol kekuatan umat Islam yang selama ini dianggap tak pernah ada representasinya. Meski hal tersebut masih menjadi subjek perdebatan.

“Ada soal figuritas yang coba dimunculkan. Ada persepsi bahwa dengan mengambil hati Rizieq, maka itu artinya mengambil simpati umat Islam juga. Meski memang, hal itu kan belum tentu benar. Sebab, tentu ada umat Islam lain yang tak sepakat dengan Rizieq,” ujar Muradi.

Ia melanjutkan, ada kemungkinan elit politik menghampiri Rizieq mengingat perannya kala Pemilihan Gubernur DKI Jakarta beberapa waktu lalu cukup krusial. Sebab, ia menilai, salah satu alasan kalahnya petahana Basuki Tjahaja Purnama dari Anies Baswedan adalah kampanye penolakan penista agama melalui aksi berjilid-jilid.

Secara langsung, aksi itu berhasil mempengaruhi pola pikir pemilih untuk tidak mencoblos Ahok, yang kala itu sudah keburu dicap “penista agama”.

Namun menurutnya, daya tarik Rizieq tidak melulu jadi jaminan dalam mendulang elektabilitas. Sebab, dinamika politik masing-masing daerah tentu berbeda dengan Jakarta. Pengaruh Rizieq di Pilgub DKI Jakarta, lanjut Muradi, ampuh karena ada momentum. Yakni, beredarnya video Ahok yang bicara soal surat Al Maidah ayat 51.

Bahkan, gara-gara kondisi di Pilgub DKI Jakarta, justru malah timbul persepsi buruk. Seolah-olah pesta politik bisa dimenangkan hanya dengan menggerakkan massa yang manut-manut pada ucapan Rizieq.

“Mungkin elit politik ini tidak cukup cerdas. Politik momentum seperti Jakarta ini susah dilakukan di wilayah lain mengingat dinamika politik sangat berbeda. Kalau setiap daerah konteksnya diarahkan ke sana, malah justru tidak nyambung. Rizieq dianggap sebagai simbolisasi harapan, tapi belum terbukti betul,” tegas dia.

Pengamat Politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat menuturkan, Rizieq tentu menyadari bahwa ia bukanlah sekadar sosok biasa. Basis massa yang luas bikin elit politik harus pintar-pintar membangun komunikasi dengannya. Makanya, Rizieq tidak sekadar mewakili entitas tunggal, namun mewakili sekelompok orang yang punya loyalitas tinggi.

Karenanya, adalah hal lumrah jika nanti Rizieq meminta imbal balik dari komunikasinya dengan elit politik. Salah satunya pasti terkait dengan kasus hukum yang menyangkut namanya.

Baru-baru ini, Polda Jawa Barat memang telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk Rizieq dalam kasus dugaan penghinaan Pancasila. Hanya saja, Rizieq perlu menghadapi tujuh laporan lain yang tercatat di Polda Jabar dan Polda Metro Jaya.

Selain itu, Cecep menganggap, Rizieq tak punya kendaraan politik, namun punya dukungan politik yang cukup massif.

“Tentu ada timbal balik antara dukungan yang diberikan dengan penuntasan masalah hukum yang menyangkut dirinya,” kata Cecep.

Udang di Balik Batu

Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menambahkan Rizieq dianggap sebagai pemimpin umat Islam berdasarkan survei kedaikopi yang melibat 1.135 koresponden di 34 Provinsi. Popularitas Rizieq dianggap melejit setelah aksi 212 terkait kasus penistaan agama oleh Ahok. Rizieq kala itu dianggap sebagai panglima utama yang menggelorakan suara umat Islam untuk melawan penista agama.

“Posisi Habib Rizieq sekarang itu memang agak berbeda semenjak ada gerakan 212. Berdasarkan survei kami, Habib Rizieq nomor satu, dianggap koresponden sebagai pemimpin umat Islam. Saat ini posisi Rizieq sangat strategis dari segi popularitas,” kata Hendri dilansir dari CNNINdonesia.com.

Berdasarkan survei pada 19-27 Maret 2018 ini, perolehan suara pemimpin umat Islam adalah Rizieq Shihab berada diperingkat pertama. Disusul Abdullah Gymanstiar atau Aa Gym, Abdul Somad, Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang, Ma’aruf Amin dan Joko Widodo.

Berdasarkan survei ini, Hendri menyebut Rizieq sangat strategis untuk digunakan sebagai pendongkrak popularitas politikus. Pasalnya Rizieq dianggap sebagai pemimpin umat Islam di Indonesia.

“Strategis karena dianggap sebagai pemimpin umat di Indonesia. Karena di Indonesia kan mayoritas umatnya umat Islam. Jadi menarik simpati dari para pendukung Rizieq,” terang Hendri.

Hendri kemudian menyebut kunjungan para politikus ke Mekah untuk bertemu dengan Rizieq digunakan untuk mendongkrak popularitas mereka di mata media. Pasalnya, Rizieq merupakan komoditas panas yang akan selalu diekspos oleh media. Jadi kalau politikus mengunjungi Rizieq, maka sudah pasti politikus itu juga akan disorot oleh media.

“Ketika mereka bertemu Rizieq, media langsung mengekspos pertemuan itu. Jadilah mereka menjadi bahan pembicaraan di Indonesia. Itu kan meningkatkan popularitas,” ujarnya.

Hendri menyebut strategi menumpang popularitas ini adalah piggyback (menunggangi). Kedatangan politikus itu bisa dianggap ada udang di balik batu, karena mereka piggyback popularitas Rizieq.

Hendri menambahkan, ini merupakan langkah awal untuk mendongkrak elektabilitas politikus terutama elektabilitas paslon yang akan bertarung di Pilkada 2018. Tidak menutup kemungkinan, nantinya menjelang pemilihan legilstatif, banyak calon legislatif yang berbondong-bondong berangkat ke Mekah untuk meminta dukungan ke Rizieq.

“Karena salah satunya tingkat popularitas Rizieq memang lebih tinggi dari orang-orang yang datang ketemu dia dan kemudian setelah ketemu Habib Rizieq, popularitasnya ikut naik,” ujar dia.

Hal lainnya, para politikus ini juga menyasar basis suara dari Persaudaraan Alumni (PA) 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, dan Front Pembela Islam (FPI) dengan usahanya bertemu Rizieq. Basis suara ini akan memudahkan para politikus untuk meningkatkan elektabilitas.

“Kalau dia sudah populer, itu kan akan lebih mudah memperoleh elektabilitas. Dan kemudian pastinya mereka yang mengunjungi itu akan mengharapkan ada suara dari umat muslim terutama yang alumni gerakan 212 dan organisasi masyarakat yang mendukung Rizieq,” kata Hendri. (*)

Facebook Comments

Politik

Wagub DKI Jakarta Ajak Warganet Suport Berita Positif saat Asian Games

Published

on

Fakta99.com -Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, Pemprov DKI akan langsung menangani keluhan warganet yang melaporkan jalur sepeda di kawasan GBK yang terhalang tiang listrik.

“Pasti akan ditangani. Itu harus jago sedikit. Jadi banyak yang akan timbul yang aneh-aneh seperti itu. Kalian laporin aja terus, aktifin aja di sosmed kan masuk ke CRM, citizen reporting mechanism itu langsung teregister. Paling mudah sih laporin ke dki.Jakarta.go.id karena itu dilihat semua,” kata Sandiaga di kawasan Thamrin, Selasa (31/07/2018).

Sandiaga mengatakan, ke depan makin banyak laporan warganet yang aneh-aneh. Dia mengaku tidak capek dengan segala nyinyiran warganet, namun, khusus saat Asian Games dia meminta ada gencatan senjata.

“Gak capek sama sekali. Ini kesempatan kita bersatu. BUMD tunjukkan bisa bersatu, masyarakat bisa berarti. Semua antusias. Saya juga menyerukan gencatan senjata, gerakan gencatan nyinyir masal (GNM) dengan pasukan ibu jari,” kata Sandi.

Politisi Gerindra itu meminta warganet dan media menyebarkan berita-berita positif yang membangkitkan semangat atlet, bukan kabar nyinyir atau hoax.

“Kita perlu meraih target 22 emas. Yang perlu dukungan masyarakat, kaau kita bisa angkat berita-berita inspiratif, bisa bangkitkan semangat atlet,” tandas Sandiaga.

Facebook Comments

Continue Reading

Politik

Pertemuan 4 Mata SBY-Prabowo di Kertanegara Bahas Komposisi Terkait Pilpres

Published

on

Fakta99.com – Pertemuan empat mata Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jilid II di kediaman Prabowo, Kertanegara, saat ini masih berlangsung. Keduanya melakukan pembicaraan terkait berbagai hal antara lain koalisi serta komposisi capres-cawapres di Pilpres 2019.

SBY dan Prabowo bertemu di sebuah ruangan dengan ditemani kopi. Terlihat baik SBY dan Prabowo, membawa paperyang diduga terkait program-program kerja di 2019. Nantinya program ini akan disepakati dan dikerjakan bersama.

Waketum Demokrat Syarief Hasan mengatakan, pertemuan Prabowo dan SBY kali ini akan mengkonkretkan platform yang akan diusung di 2019.

“Pertama kita ingin mengkronkretkan platform bersama, ini mulai dikupas misalnya program pemberdayaan rakyat, kesehatan rakyat, hal hal seperti ini akan dibahas,” ujar Syarief di kediaman Prabowo, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (30/07/18).

Terkait komposisi capres-cawapres, Syarief mengatakan hal tersebut akan dibahas bersama dengan seluruh partai koalisi yang lain seperti PAN dan PKS.

Nanti malam, setelah pertemuan dengan Prabowo, SBY akan menemui Presiden PKS Sohibul Iman di Hotel Grand Melia, Kuningan, Jakarta Selatan.

Hingga saat ini, pertemuan SBY dan Prabowo masih berlangsung.
Fakta99.com kutipan kumoaran.com

Facebook Comments

Continue Reading

Ekonomi

Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi

Published

on

Fakta99.com – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menekankan bahwa Pemerintah akan terus berupaya untuk mendukung pengelolaan stabilitas makroekonomi, khususnya melalui pengendalian inflasi dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur terus didorong Pemerintah, tidak hanya di Jawa, tapi juga di seluruh wilayah nusantara. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden RI saat membuka dan memimpin langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi, 26 Juli 2018 di Jakarta.

Rakornas Pengendalian Inflasi diselenggarakan bersama oleh Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan dengan mengangkat tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Serta Berkualitas”.

Tema tersebut selaras dengan prioritas Pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur nasional yang pada gilirannya akan memperkuat efektivitas pengendalian inflasi. Turut hadir dalam Rakornas adalah para Menteri serta pimpinan lembaga terkait, Panglima TNI dan Kapolri, serta 532 TPID dari 34 provinsi dan 498 kabupaten/kota.

Presiden RI membuka arahan dengan menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian bersama. Ketidakpastian ekonomi global yang tinggi perlu untuk terus diantisipasi karena dapat mengganggu keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan neraca transaksi berjalan melalui peningkatan produk berbasis ekspor maupun substitusi impor, termasuk sektor pariwisata.

Presiden RI juga menekankan pentingnya peran Pemerintah Daerah untuk mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur konektivitas serta kemudahan berusaha melalui penyederhanaan dan percepatan perizinan antara lain dengan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat, murah, dan memberi kepastian (Online Single Submission/ OSS).

Lebih lanjut, Presiden RI juga menekankan perlunya upaya pengendalian inflasi melalui upaya mewujudkan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Dalam kaitan ini, Presiden RI menggarisbawahi pentingnya upaya untuk mendorong perdagangan antardaerah sehingga daerah yang mengalami surplus barang dapat memberikan pasokan ke daerah lain yang mengalami defisit.

Upaya mendorong pembangunan pasar-pasar pengumpul di berbagai daerah juga perlu terus dilakukan untuk mengurangi biaya transportasi perdagangan antardaerah. Selain itu, untuk menjaga ketersediaan pasokan, Presiden RI menekankan pentingnya peran Kepolisian Republik Indonesia untuk turut menjaga berjalannya mekanisme pasar antara lain dengan mencegah terjadinya penimbunan barang yang berlebihan.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia dalam laporannya secara ringkas menyampaikan beberapa capaian penting pengendalian inflasi. Inflasi nasional selama tiga tahun terakhir (2015-2017) dapat dijaga berada dalam kisaran target 4,0±1%, didukung oleh capaian inflasi di seluruh kawasan.

Realisasi inflasi volatile food juga semakin menurun, bahkan pada 2017 mencatatkan angka terendah dalam 13 tahun terakhir (2005-2017). Pencapaian penting pengendalian inflasi ini merupakan buah dari koordinasi kebijakan yang semakin kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi.

Bank Indonesia mengapresiasi dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui berbagai program inovatif yang telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID). Hingga pertengahan 2018, inflasi tetap terkendali dalam rentang sasaran 3,5±1%. Bahkan, realisasi inflasi periode Idul Fitri 2018 lebih rendah dibandingkan tiga tahun terakhir (2015-2017). Keberhasilan ini sangat penting karena menentukan capaian inflasi di akhir tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Konsistensi kita dalam mengendalikan inflasi perlu dipertahankan, mengingat sasaran inflasi ke depan akan semakin rendah hingga 3,0±1% pada 2020-2021.

Pada Rakornas kali ini, Presiden RI juga menyerahkan penghargaan TPID Terbaik dan TPID Berprestasi kepada daerah-daerah dengan kinerja terbaik di tahun 2017.

Facebook Comments

Continue Reading

Iklan

Trending