Connect with us

Ragam Berita

Aksi Teror Bom Berkelanjutan, Intelijen Dianggap Gagal Karena Ego Sektoral

Published

on

Jakarta, Fakta99.com – Aksi teror berturut-turut terjadi di berbagai daerah sejak sepekan terakhir. Korban berjatuhan. Baik pelaku teror, aparat keamanan, serta warga sipil. Aksi teror dengan intensitas tertinggi terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Setelah tiga gereja diteror bom bunuh diri pada Minggu (13/05/2018) pagi, giliran Mapolrestabes Surabaya yang diserang pada Senin (14/05/2018).

Teror berbuah status Siaga I pengamanan polisi di seluruh Indonesia. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar terorisme diberangus hingga ke akar-akarnya. Densus 88 Antiteror Polri lantas giat menyergap para terduga teroris di beberapa wilayah.

Penyerangan di Mapolda Riau, kemarin (16/05/2018), mengindikasikan reaksi para teroris atas tindakan polisi terhadap kelompok mereka. Upaya Jokowi memberantas teroris sampai ke akar-akarnya diiringi kemunculan aksi-reaksi dari aparat dan para terduga teroris.

Pengamat terorisme Harits Abu Ulya menyatakan kelompok jaringan teroris yang masih kuat di Indonesia saat ini adalah Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Sementara  kelompok Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) sudah lama dibubarkan Abu Bakar Baasyir, yang kini menjadi napi teroris dan dikurung di Lapas Gunung Sindur.

Peneliti dari The Community of Ideological Islamic Analyst itu mengatakan JAD punya cabang seperti Mujahidin Indonesia Timur (MIT), Mujahidin Indonesia Barat (MIB), Tauhid Wal Jihad (TWJ), Negara Islam Indonesia (NII), termasuk JAT.

“Serta beberapa kelompok kecil-kecil lainnya semisal kelompok Abu Hamzah,” ujar Harits dilansir dari Detikcom, Rabu (16/05/2018).

Tidak sulit bagi suatu kelompok bergabung ke dalam JAD meski mulanya memiliki perbedaan prinsip. Menurut Harits, kelompok jaringan teroris cenderung dinamis karena keputusan untuk meninggalkan prinsip lama bergantung pada masing-masing individu atau tidak selalu atas kesepakatan bersama.

JAD adalah kelompok yang diduga melancarkan teror bom di Surabaya, sementara NII disinyalir sebagai penyerang Mapolda Riau. Mereka dinilai sebagai sel-sel tidur yang bangkit pascakerusuhan napi terorisme di Rutan Mako Brimob pada Selasa (08/05/2018) malam.

Harits meminta aparat meningkatkan kewaspadaan ada sel-sel tidur kelompok teroris lain yang berisiko bangkit melakukan aksi teror. Mereka, kata Harits, juga merupakan anggota dan simpatisan JAD.

“Jumlahnya ratusan,” kata Harits.

Mereka dikatakan sel tidur lantaran sulit melancarkan aksi akibat tekanan aparat. Menurut Harits, ruang gerak mereka semakin hari semakin sempit untuk berkoordinasi sebelum melancarkan aksi teror. Kata Harits, JAD kini sudah sulit melakukan rekrutmen anggota atau simpatisan baru. Selain faktor tekanan dari aparat, semangat dari sel tidur untuk bangkit tidak selalu konsisten.

Keberadaaan sel-sel tidur itu tak bisa diabaikan dan harus diperhatikan oleh aparat termasuk lewat kinerja intelijen. Bagaimanapun, kata Harits, sel-sel tidur itu menganut paham ekstrem dan berbahaya jika dimanifestasikan menjadi aksi teror.

Ia mencontohkan aksi teror bom di Surabaya. Menurut Harits, itu terjadi karena institusi aparat yang memiliki intelijen, seperti Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri, tidak kompak dalam menjalankan tugasnya.

“Peristiwa serangan bom di Surabaya menjadi bukti adanya ketidakkompakkan antar mereka. Ego sektoral terkadang menjadi sebab kurang kompaknya antar mereka,” ujar Harits.

Harits menilai ego sektoral telah menciptakan sikap yang tidak kompak antara institusi yang memiliki intelijen. Kondisi tersebut, katanya, sangat merugikan masyarakat karena dapat berakibat buruk bagi keamanan dan ketertiban. Masyarakat disebutnya bisa menjadi tidak tenang lantaran aksi teroris tidak dapat dibendung.

Kemudian terkait upaya merealisasikan instruksi Presiden Jokowi soal pemberangusan terorisme hingga akaranya, Harits mengatakan pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar institusi intelijen. Tidak boleh lagi ada ego sektoral yang mengakibatkan lengahnya pemantauan terhadap gerak-gerik teroris.

Kepala Pusat Studi Keamanan Nasional dan Global Universitas Padjadjaran, Yusa Djuyandi menyatakan Polri dan BIN harus dapat melakukan langkah antisipasi teror jika telah mendeteksi pelaku terduga meskipun RUU Antiterorisme belum disahkan.

“Mereka dapat melakukan upaya pencegahan lain,” ujar Yusa, Rabu (16/05/2018) seperti dikutip dari Antara.

Yusa mengatakan aparat dapat menggalakkan sistem peringatan dini terhadap objek yang akan disasar, serta mengawasi gerakan para terduga pelaku. Selama ini, sambungnya, Polri dan BIN dapat mensinyalir para terduga pelaku teror, namun mereka terbatas pada kewenangan penindakan dengan dalih belum ada bukti.

Yusa menegaskan jika BIN mengatakan sebelumnya mereka juga sudah mengetahui adanya rencana teror, seharusnya badan itu juga bisa berkoordinasi dengan kepolisian dan pemerintah daerah setempat untuk melakukan upaya pencegahan dan persuasif dengan mengintensifkan komunikasi terbuka dalam rangka deradikalisasi.

“Bukankah program ini juga menjadi salah satu upaya preventif pemerintah untuk menghapuskan perilaku radikal. Jika tidak dijalankan berarti ada yang salah juga dengan pengimplementasian kebijakan ini,” kata Yusa.

Dia mengatakan teror di Mapolrestabes Surabaya sebagai teror lanjutan membuat publik bertanya-tanya atas seberapa cepat, efektif dan efisien kerja polisi dan BIN dalam mengawasi dan mengantisipasi serangan teror.

“Boleh dikatakan dengan adanya tragedi teror di Surabaya ini polisi dan BIN menunjukan cara kerja mereka yang belum efisien. Kekhawatiran kita adalah bagaimana kemudian mereka siap untuk meminimalisir gangguan keamanan serupa dan bisa mengurangi adanya kegelisahan masyarakat,” kata Yusa.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto membantah BIN dan Polri kebobolan mengenai rangkaian teror yang terjadi di sejumlah titik Indonesia dalam sepekan terakhir.

“Ini, kan, bukan curi mencuri barang. Di seluruh dunia juga menghadapi hal serupa. Jangan saling menyalahkan,” ujar Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (16/5).

Wiranto menyatakan penanganan terorisme di Indonesia merupakan tugas bersama sehingga semua pihak diimbau untuk tak menyalahkan satu pihak tertentu.

“Tidak boleh saling menyalahkan. Saling menyadari ini tugas bersama, kalau menyalahkan itu bagian teror. Tidak bisa, ya,” tutur mantan Panglima ABRI (sekarang TNI) ini. (*)

Facebook Comments

Ragam Berita

Surabaya Menjadi Tuan Rumah Munas LAPMI ke VIII

Published

on

Fakta99.com – Surabaya – Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menggelar Musyawarah Nasional (MUNAS) ke VIII, di Wisma Guru PGRI, Wonokromo, Surabaya, Sabtu (8/9/2018).

Acara yang dihadiri oleh ratusan kader LAPMI HMI lintas daerah serta tamu undangan ini, secara resmi dibuka oleh Ketua Umum PB HMI yang diwakili oleh Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom), Fauzi Marasabesy. Setelah resmi dibuka, acara dilanjutkan dengan workshop Literasi Media dengan narasumber Staf Khusus Presiden RI Bidang Keagamaaan, Dr. Siti Ruhaini.

Fauzi, mewakili Ketua Umum PB HMI memberikan apresiasi terhadap LAPMI sebagai lembaga semi otonom HMI. Dirinya berharap, dalam Munas kali ini, LAPMI dapat mengkonsolidasikan ide secara nasional, untuk menyamakan persepsi dengan kepemimpinan PB HMI demi mencapai cita-cita HMI.

“PB HMI berharap agar Munas LAPMI ke VIII bisa menghadirkan kepemimpinan seperti yang diharapkan guna melanjutkan perjuangan HMI,” lanjut Kabid Infokom PB HMI tersebut.

Menurutnya, LAPMI sangat bersinergi dengan bidang Kominfo PB HMI. Oleh karenanya menurut Fauzi, fasilitas yang sudah diakses oleh bidang Kominfo PB HMI kedepan bisa diisi ruang-ruang ide yang mencerminkan intelektualitas HMI.

Sementara itu, Direktur LAPMI PB HMI, Muhammad Shofa menjelaskan bahwa, MUNAS LAPMI tidak hanya sekedar regenerasi kepemimpinan, tetapi juga memberikan bekal basis pengetahuan kepada semua kader LAPMI tentang literasi media.

Selain itu, Shofa juga mengajak semua anggota LAPMI untuk menggebyarkan kembali islam washatiyah yang pernah lahir dari rahim HMI namun dilupakan oleh kader HMI saat ini. “Maka, momentum munas ini kita akan mengambil kembali wacana Islam Washatiyah yang pernah diWacanakan para pendahulu HMI,” tegasnya.

Munas merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi bagi LAPMI PB HMI untuk menetapkan Pedoman Dasar/Pedoman Rumah Tangga, Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban, serta menetapkan Formateur dan Mide Formateur. Setelah resmi dibuka, nantinya akan dilanjutkan agenda sidang pleno Munas ke VIII LAPMI PB HMI hingga ditutup pada tanggal 12 September 2018.

Facebook Comments

Continue Reading

Ragam Berita

Arnita Rodelina Mahasiswi IPB Dicabut Beasiswa Karena Masuk Agama Islam

Published

on

Fakta99.com – Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria mengatakan pihaknya akan mengusahakan agar Arnita Rodelina Turnip tahun ini bisa melanjutkan kuliah kembali di IPB. Arnita adalah mahasiswi IPB mendapat beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, lalu beasiswa itu dicabut secara sepihak oleh Pemkab Simalungun diduga karena Arnita pindah agama menjadi Islam.

Akibat penghentian beasiswa itu, Arnita tidak melanjutkan kuliah di IPB sejak semester 2 karena tidak sanggup membayar biaya kuliah. Ia pun harus menunggak biaya ke IPB hingga mencapai Rp 55 juta. Arnita tercatat sebagai mahasiswi Fakultas Kehutanan di IPB angkatan 2015.

“Saya kira lagi diproses, Insya Allah bisa (kuliah lagi di IPB). Jadi statusnya kan bukan DO (Drof Out), tapi (mahasiswa) nonaktif. Dan dia punya semangat belajar tinggi dan bagus, ya kita aktivasi, dia mengajukan aktivasi, kita proses,” kata Arif dikutip Fakta99.com dari kumparan, Rabu (01/08/2018).

Arif menyatakan pihaknya saat ini akan fokus mengusahakan agar Arnita bisa kuliah kembali di IPB, sehingga untuk tunggakan uang yang dimiliki Arnita dapat dibicarakan kembali dengan pihak terkait lainnya. “Yang penting yang bersangkutan bisa aktif kembali, soal biaya dan sebagainya, itu kita selesaikan,” ucap Arif.

Semenjak tidak kuliah di IPB, Arnita mengambil kuliah kembali di Universitas Muhammadiyah Prof. Hamka (UHAMKA) Jakarta, namun Artina mengutarakan niatnya untuk kuliah kembali di IPB. Menanggapi hal itu, Arif mengemukakan pihaknya menyerahkan kepada Arnita sebagai sebuah pilihan.

“Mau pindah atau gimana ya terserah dia. Tapi yang jelas saya hanya usaha dengan beliau untuk urusan akademik saja. Aktivasi lagi, proses, enggak ada masalah,” tuturnya.

Arif menegaskan IPB tidak tahu menahu dengan adanya penghentian beasiswa yang dilakukan oleh Pemkab Simalungun karena dugaan Arnita pindah agama. Ia mengaku sudah mengirim surat konfirmasi kepada Pemkab Simalungun namun tidak mendapat jawaban yang pasti.

“Kurang tau (soal kasus ini). Kami udah minta surat untuk konfirmasi, emang tidak ada jawaban yang pasti, sebenernya kejadian ini kan tidak hanya satu, tapi beberapa. Artinya ada kabupaten yang memutus beasiswa itu bukan hanya ini aja, kadang-kadang ada pergantian kepemimpinan, bupati dan sebagainya. Ada faktor seperti itu, sehingga enggak diteruskan,” paparnya.

“Sebenarnya enggak ada masalah dengan IPB, dan sekarang sudah diproses untuk diaktivasi (status mahasiswa Arnita),” ujar Arif.

Penghentian pemberian Beasiswa Utusan Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, kepada Arnita Rodelina Turnip menuai polemik. Sebab, ada dugaan penghentian beasiswa itu lantaran Arnita berpindah agama menjadi Islam. Kejadian itu terungkap saat ibunda Arnita bernama Lisnawati (43), warga Desa Bangun Raya, Simalungun, mengadu kepada Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara.

Arnita menyakini Pemkab Simalungun mencabut beasiswa itu sejak dia memutuskan untuk menjadi seorang Muslim. Hal itu disebabkan karena tak ada satu poin pun pelanggaran yang dia lakukan saat menerima beasiswa tersebut.

“Saya tidak melanggar satu pun dari MoU. Indeks Prestasi (IP) saya di atas 2,5. Saya juga membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), tapi di semester dua, teman-teman saya dananya cair, saya doang yang tidak. Namun saya tetap kuliah lanjut semester tiga hingga lanjut UTS,” kata Arnita, Selasa (31/7).

MoU yang dimaksud Arnita adalah surat pernyataan yang ditanda tangani di atas materai olehnya pada 2015 silam. Dalam surat pernyataan itu, disebutkan bahwa penerima beasiswa akan gugur apabila tidak mendapat IP tak lebih dari 2,5, dikeluarkan dari kampus (dropped out), hingga tidak menyelesaikan laporan pertanggungjawaban.

Pemerintah Kabupaten Simalungun membantah pemberhentian program beasiswa kepada Arnita dengan alasan pindah agama. Sekretaris Daerah Pemkab Simalungun, Gideon Purba mengungkapkan alasan pemberhentian beasiswa tersebut dikarenakan Arnita sempat tidak aktif kuliah.

“Jadi begini, bukan karena itu (pindah agama), tapi memang dia enggak aktif kuliah, gitu aja,” ujar Gideon kepada kumparan, Selasa (31/7).

Sementara Kepala Ombudsman Abyadi Siregar mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti terkait laporan itu. “Ini kasus sangat sensitif. Laporannya ke Ombudsman, ada kebijakan Pemkab Simalungun diduga berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan),” kata Abyadi dalam keterangan yang diterima kumparan, Senin (30/07/18).

Dikutip dari kumaran

Facebook Comments

Continue Reading

Ragam Berita

UGM, UI Hingga UGM Masuk Daftar 200 Universitas Terbaik Asia

Published

on

Fakta99.com – Lembaga pemeringkat, 4ICU Uni Rank, kembali merilis data peringkat 200 universitas terbaik di Asia. Terdapat 8 universitas asal Indonesia yang masuk daftar tersebut.

Pemeringkatan 4ICU adalah lembaga dunia yang merangking seluruh Universitas di dunia dinilai dari berbagai faktor, seperti secara resmi diakui, berlisensi dan atau diakreditasi oleh badan-badan nasional atau regional seperti Departemen Pendidikan Tinggi atau organisasi akreditasi yang diakui pemerintah.

Resmi berlisensi atau berwenang untuk memberikan setidaknya gelar sarjana empat tahun (Gelar Sarjana) dan atau gelar pascasarjana (Gelar Master dan Doktor). Menyediakan program pendidikan tinggi terutama dalam format pembelajaran tatap muka tradisional yang disampaikan melalui fasilitas di tempat.

Berdasarkan perhitungan 4ICU Uni Rank, terdapat 8 universitas negeri yang masuk perhitungan. Berikut ini daftarnya tahun 2018 seperti dilansir laman resmi 4icu, Jakarta, Senin (30/7/2018)

  1. Universitas Gajah Mada di posisi 43;

  2. Universitas Indonesia di posisi 107;

  3. Universitas Sebelas Maret di posisi 120;

  4. Universitas Diponegoro di posisi 171;

  5. Institut Pertanian Bogor di posisi 175;

  6. Universitas Brawijaya di posisi 181;

  7. Universitas Airlangga di posisi 184; dan

  8. Universitas Negeri Yogyakarta di posisi 190.

Facebook Comments

Continue Reading

Iklan

Trending