Connect with us

Ragam Berita

Banyak Warga Jakarta Yang Tak Bisa Memiliki Rumah Meski Berpenghasilan Dua Digit

Published

on

Jakarta, Fakta99.com – Kebutuhan memiliki Rumah adalah impian setiap orang. Tapi kemampuan seseorang membeli rumah juga tidak bisa diukur dari penghasilannya. Khususnya warga Ibukota DKI Jakarta.

Survei yang dilakukan oleh Rumah 123 menunjukkan banyak warga Jakarta yang tak bisa membeli hunian walaupun penghasilan mereka sudah ‘dua digit’. Survei yang dilakukan oleh tim Rumah123 itu juga mengungkap ada beberapa penyebab warga Jabodetabek sulit memiliki hunian sendiri.

Salah satu faktornya adalah tidak mampu membayar DP rumah. Ketidakmampuan membayar DP tak hanya dialami oleh responden dengan penghasilan di bawah Rp 10 juta. Warga Jabodetabek yang bergaji puluhan juta rupiah pun ternyata mengaku tak sanggup membayar DP rumah.

Survei yang melibatkan 1.922 responden berusia 22 sampai 45 tahun dengan penghasilan mulai dari Rp 5 juta hingga lebih dari Rp 30 juta itu menunjukkan 43,62% warga Jabodetabek berpenghasilan di atas Rp 10 juta mengaku tidak mampu membayar DP rumah. Tidak jauh berbeda dengan hasil tersebut, 43,24% responden dengan gaji di bawah 10 juta juga mengalami hal yang sama.

“Mereka yang memiliki penghasilan bulanan baik di bawah atau di atas Rp 10 juta tetap kesulitan membayar DP. Jadi kurang tepat jika berpikir hanya mereka dengan penghasilan kecil yang kesulitan menyediakan dana untuk pembayaran DP,” ujar Country General Manager Rumah123, Ignatius Untung seperti yang dikutip CNBC Indonesia.

Untung juga mengatakan bahwa golongan responden yang berpenghasilan besar cenderung kesulitan membayar DP karena hutang mereka seperti kartu kredit, angsuran kredit tanpa agunan (KTA), serta kredit kendaraan bermotor (KKB).

Sebanyak 23,46% responden dengan gaji di atas Rp 10 juta mengaku kalau penghasilannya tidak cukup untuk bayar cicilan bulanan. 19,34% juga mengatakan terlilit banyak hutang seperti yang tadi disebutkan. Sebanyak 13,58% masih dengan responden berpenghasilan puluhan juta rupiah merasa pekerjaannya belum stabil sehingga menahan untuk membeli properti.

Melihat fenomena ini, tak heran bila banyak warga Jakarta yang masih mengandalkan rumah orangtua atau warisan. Survei yang dilakukan sejak Maret hingga April 2018 ini juga melampirkan data 44,66% responden asal DKI Jakarta yang masih tinggal di rumah milik orangtua, hasil warisan, atau rumah dinas.

Sementara 35,92% responden DKI Jakarta memilih menyewa tempat tinggal. Hanya 19,42% responden yang mengaku tinggal di rumah milik pribadi hasil pembelian dari uang sendiri.

Fenomena berbeda terlihat dari responden asal Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi).
Sebanyak 33,89% responden dari wilayah tersebut mengaku masih tinggal di hunian warisan orangtua atau rumah dinas. 23,09% responden memilih kontrak atau kos dan 43,02% warga Bodetabek rupanya sudah memiliki hunian sendiri yang dibeli menggunakan uang pribadi.

Data itu menunjukkan bahwa responden Bodetabek memiliki kemampuan lebih besar dalam membeli properti dibandingkan warga Jakarta. Meski banyak responden DKI Jakarta yang tinggal di rumah berlabel milik sendiri, hunian tersebut didapat dari hasil warisan keluarga.

“Pengakuan tinggal di rumah sendiri, namun rumah tersebut mereka peroleh dari warisan. Bukan dibeli dengan uang mereka sendiri,” ujar Untung.

Sumber: CNBC

Facebook Comments

Ragam Berita

Surabaya Menjadi Tuan Rumah Munas LAPMI ke VIII

Published

on

Fakta99.com – Surabaya – Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menggelar Musyawarah Nasional (MUNAS) ke VIII, di Wisma Guru PGRI, Wonokromo, Surabaya, Sabtu (8/9/2018).

Acara yang dihadiri oleh ratusan kader LAPMI HMI lintas daerah serta tamu undangan ini, secara resmi dibuka oleh Ketua Umum PB HMI yang diwakili oleh Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom), Fauzi Marasabesy. Setelah resmi dibuka, acara dilanjutkan dengan workshop Literasi Media dengan narasumber Staf Khusus Presiden RI Bidang Keagamaaan, Dr. Siti Ruhaini.

Fauzi, mewakili Ketua Umum PB HMI memberikan apresiasi terhadap LAPMI sebagai lembaga semi otonom HMI. Dirinya berharap, dalam Munas kali ini, LAPMI dapat mengkonsolidasikan ide secara nasional, untuk menyamakan persepsi dengan kepemimpinan PB HMI demi mencapai cita-cita HMI.

“PB HMI berharap agar Munas LAPMI ke VIII bisa menghadirkan kepemimpinan seperti yang diharapkan guna melanjutkan perjuangan HMI,” lanjut Kabid Infokom PB HMI tersebut.

Menurutnya, LAPMI sangat bersinergi dengan bidang Kominfo PB HMI. Oleh karenanya menurut Fauzi, fasilitas yang sudah diakses oleh bidang Kominfo PB HMI kedepan bisa diisi ruang-ruang ide yang mencerminkan intelektualitas HMI.

Sementara itu, Direktur LAPMI PB HMI, Muhammad Shofa menjelaskan bahwa, MUNAS LAPMI tidak hanya sekedar regenerasi kepemimpinan, tetapi juga memberikan bekal basis pengetahuan kepada semua kader LAPMI tentang literasi media.

Selain itu, Shofa juga mengajak semua anggota LAPMI untuk menggebyarkan kembali islam washatiyah yang pernah lahir dari rahim HMI namun dilupakan oleh kader HMI saat ini. “Maka, momentum munas ini kita akan mengambil kembali wacana Islam Washatiyah yang pernah diWacanakan para pendahulu HMI,” tegasnya.

Munas merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi bagi LAPMI PB HMI untuk menetapkan Pedoman Dasar/Pedoman Rumah Tangga, Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban, serta menetapkan Formateur dan Mide Formateur. Setelah resmi dibuka, nantinya akan dilanjutkan agenda sidang pleno Munas ke VIII LAPMI PB HMI hingga ditutup pada tanggal 12 September 2018.

Facebook Comments

Continue Reading

Ragam Berita

Arnita Rodelina Mahasiswi IPB Dicabut Beasiswa Karena Masuk Agama Islam

Published

on

Fakta99.com – Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria mengatakan pihaknya akan mengusahakan agar Arnita Rodelina Turnip tahun ini bisa melanjutkan kuliah kembali di IPB. Arnita adalah mahasiswi IPB mendapat beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, lalu beasiswa itu dicabut secara sepihak oleh Pemkab Simalungun diduga karena Arnita pindah agama menjadi Islam.

Akibat penghentian beasiswa itu, Arnita tidak melanjutkan kuliah di IPB sejak semester 2 karena tidak sanggup membayar biaya kuliah. Ia pun harus menunggak biaya ke IPB hingga mencapai Rp 55 juta. Arnita tercatat sebagai mahasiswi Fakultas Kehutanan di IPB angkatan 2015.

“Saya kira lagi diproses, Insya Allah bisa (kuliah lagi di IPB). Jadi statusnya kan bukan DO (Drof Out), tapi (mahasiswa) nonaktif. Dan dia punya semangat belajar tinggi dan bagus, ya kita aktivasi, dia mengajukan aktivasi, kita proses,” kata Arif dikutip Fakta99.com dari kumparan, Rabu (01/08/2018).

Arif menyatakan pihaknya saat ini akan fokus mengusahakan agar Arnita bisa kuliah kembali di IPB, sehingga untuk tunggakan uang yang dimiliki Arnita dapat dibicarakan kembali dengan pihak terkait lainnya. “Yang penting yang bersangkutan bisa aktif kembali, soal biaya dan sebagainya, itu kita selesaikan,” ucap Arif.

Semenjak tidak kuliah di IPB, Arnita mengambil kuliah kembali di Universitas Muhammadiyah Prof. Hamka (UHAMKA) Jakarta, namun Artina mengutarakan niatnya untuk kuliah kembali di IPB. Menanggapi hal itu, Arif mengemukakan pihaknya menyerahkan kepada Arnita sebagai sebuah pilihan.

“Mau pindah atau gimana ya terserah dia. Tapi yang jelas saya hanya usaha dengan beliau untuk urusan akademik saja. Aktivasi lagi, proses, enggak ada masalah,” tuturnya.

Arif menegaskan IPB tidak tahu menahu dengan adanya penghentian beasiswa yang dilakukan oleh Pemkab Simalungun karena dugaan Arnita pindah agama. Ia mengaku sudah mengirim surat konfirmasi kepada Pemkab Simalungun namun tidak mendapat jawaban yang pasti.

“Kurang tau (soal kasus ini). Kami udah minta surat untuk konfirmasi, emang tidak ada jawaban yang pasti, sebenernya kejadian ini kan tidak hanya satu, tapi beberapa. Artinya ada kabupaten yang memutus beasiswa itu bukan hanya ini aja, kadang-kadang ada pergantian kepemimpinan, bupati dan sebagainya. Ada faktor seperti itu, sehingga enggak diteruskan,” paparnya.

“Sebenarnya enggak ada masalah dengan IPB, dan sekarang sudah diproses untuk diaktivasi (status mahasiswa Arnita),” ujar Arif.

Penghentian pemberian Beasiswa Utusan Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, kepada Arnita Rodelina Turnip menuai polemik. Sebab, ada dugaan penghentian beasiswa itu lantaran Arnita berpindah agama menjadi Islam. Kejadian itu terungkap saat ibunda Arnita bernama Lisnawati (43), warga Desa Bangun Raya, Simalungun, mengadu kepada Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara.

Arnita menyakini Pemkab Simalungun mencabut beasiswa itu sejak dia memutuskan untuk menjadi seorang Muslim. Hal itu disebabkan karena tak ada satu poin pun pelanggaran yang dia lakukan saat menerima beasiswa tersebut.

“Saya tidak melanggar satu pun dari MoU. Indeks Prestasi (IP) saya di atas 2,5. Saya juga membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), tapi di semester dua, teman-teman saya dananya cair, saya doang yang tidak. Namun saya tetap kuliah lanjut semester tiga hingga lanjut UTS,” kata Arnita, Selasa (31/7).

MoU yang dimaksud Arnita adalah surat pernyataan yang ditanda tangani di atas materai olehnya pada 2015 silam. Dalam surat pernyataan itu, disebutkan bahwa penerima beasiswa akan gugur apabila tidak mendapat IP tak lebih dari 2,5, dikeluarkan dari kampus (dropped out), hingga tidak menyelesaikan laporan pertanggungjawaban.

Pemerintah Kabupaten Simalungun membantah pemberhentian program beasiswa kepada Arnita dengan alasan pindah agama. Sekretaris Daerah Pemkab Simalungun, Gideon Purba mengungkapkan alasan pemberhentian beasiswa tersebut dikarenakan Arnita sempat tidak aktif kuliah.

“Jadi begini, bukan karena itu (pindah agama), tapi memang dia enggak aktif kuliah, gitu aja,” ujar Gideon kepada kumparan, Selasa (31/7).

Sementara Kepala Ombudsman Abyadi Siregar mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti terkait laporan itu. “Ini kasus sangat sensitif. Laporannya ke Ombudsman, ada kebijakan Pemkab Simalungun diduga berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan),” kata Abyadi dalam keterangan yang diterima kumparan, Senin (30/07/18).

Dikutip dari kumaran

Facebook Comments

Continue Reading

Ragam Berita

UGM, UI Hingga UGM Masuk Daftar 200 Universitas Terbaik Asia

Published

on

Fakta99.com – Lembaga pemeringkat, 4ICU Uni Rank, kembali merilis data peringkat 200 universitas terbaik di Asia. Terdapat 8 universitas asal Indonesia yang masuk daftar tersebut.

Pemeringkatan 4ICU adalah lembaga dunia yang merangking seluruh Universitas di dunia dinilai dari berbagai faktor, seperti secara resmi diakui, berlisensi dan atau diakreditasi oleh badan-badan nasional atau regional seperti Departemen Pendidikan Tinggi atau organisasi akreditasi yang diakui pemerintah.

Resmi berlisensi atau berwenang untuk memberikan setidaknya gelar sarjana empat tahun (Gelar Sarjana) dan atau gelar pascasarjana (Gelar Master dan Doktor). Menyediakan program pendidikan tinggi terutama dalam format pembelajaran tatap muka tradisional yang disampaikan melalui fasilitas di tempat.

Berdasarkan perhitungan 4ICU Uni Rank, terdapat 8 universitas negeri yang masuk perhitungan. Berikut ini daftarnya tahun 2018 seperti dilansir laman resmi 4icu, Jakarta, Senin (30/7/2018)

  1. Universitas Gajah Mada di posisi 43;

  2. Universitas Indonesia di posisi 107;

  3. Universitas Sebelas Maret di posisi 120;

  4. Universitas Diponegoro di posisi 171;

  5. Institut Pertanian Bogor di posisi 175;

  6. Universitas Brawijaya di posisi 181;

  7. Universitas Airlangga di posisi 184; dan

  8. Universitas Negeri Yogyakarta di posisi 190.

Facebook Comments

Continue Reading

Iklan

Trending