Connect with us

Ekonomi

Seratus Dua Puluh Lima Hari Menjelang Penyelenggaraan IMF-WBG Annual Meetings (AM) 2018

Published

on

Fakta99.com – Seratus dua puluh lima hari menjelang pelaksanaan, persiapan penyelenggaraan IMF-WBG Annual Meetings (AM) 2018 telah berjalan sesuai target dan mendapat apresiasi dari IMF dan World Bank. Panitia Nasional akan terus berkoordinasi untuk memastikan persiapan akhir dan pelaksanan Pertemuan Tahunan berlangsung dengan sangat baik.

Demikian disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Panitia Nasional Pertemuan Tahunan IMF-WBG 2018, Senin (4/6), di Jakarta. Rakor dipimpin oleh Ketua Panitia Nasional, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, didampingi Menteri Keuangan bersama Gubernur BI sebagai wakil ketua, dan dihadiri para Menteri dan Pimpinan Lembaga beserta Pemda terkait, Senin (4/6), di Jakarta.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyampaikan mengenai beberapa topik utama di bidang moneter yang akan diangkat dalam AM 2018, yaitu (1) aspek penguatan sistem moneter internasional, (2) aspek-aspek ekonomi dan keuangan digital, (3) pendalaman pasar keuangan untuk pembiayaan infrastruktur, dan (4) ekonomi dan keuangan syariah. Keempat topik tersebut akan diangkat dalam pertemuan-pertemuan utama maupun side events yang diselenggarakan sebagai rangkaian AM 2018.

Dengan padatnya kegiatan berskala internasional yang akan dilakukan pada rangkaian AM IMF-WB 2018, serta daya tarik wisata Bali dan Indonesia pada umumnya, total kehadiran peserta internasional dalam AM 2018 diperkirakan mencapai 15.000 orang. Hal ini diharapkan dapat mendatangkan manfaat yang besar bagi perekonomian Indonesia, sekaligus membawa mata dunia kepada Indonesia, sesuai slogan The World is Coming to Indonesia.

Salah satu agenda yang akan diselenggarakan dalam AM IMF-WBG 2018 adalah ASEAN Leaders Gathering (ALG) yang mengundang para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Presiden World Bank, dan Managing Director IMF.

Kehadiran para pemimpin ASEAN ini menunjukkan dukungan yang solid dari ASEAN kepada Indonesia sebagai tuan rumah AM 2018. Pembahasan di dalam ALG akan mengangkat pula isu-isu prioritas ASEAN, antara lain menjaga stabilitas ekonomi regional dan global, investasi pada SDM, dan perkembangan ekonomi digital.

Berbagai isu tersebut sangat relevan dengan agenda dan kepentingan nasional Indonesia, dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui reformasi struktural yang menyeluruh guna mengatasi tantangan global, regional dan domestik.

Pembahasan topik-topik ini pada AM IMF-WBG 2018 merupakan salah satu bentuk showcasing kita kepada dunia bahwa Indonesia telah melakukan reformasi dan memiliki pondasi ekonomi yang kuat, serta diharapkan dapat memberikan pengalaman untuk melangkah lebih maju dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Panitia Nasional berharap showcase ini dapat meningkatkan kepercayaan dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara yang berkomitmen kuat untuk mewujudkan masyarakat dunia yang adil, makmur, damai dan sejahtera.

Dengan demikian, diharapkan Indonesia menjadi tujuan investasi dan menjadi mitra kerjasama perdagangan, sehingga akan mampu memperbesar manfaat ekonomi bagi Indonesia. Khusus untuk digital economy, Menteri Komunikasi dan Informatika mengutarakan showcase ekonomi digital bertujuan membentuk Next Indonesia Unicorn.

Hal ini sesuai dengan misi jangka
panjang Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai The Digital Energy of Asia. Indonesia saat ini telah memiliki empat unicorn (start-up digital yang bernilai lebih dari USD1 miliar), yaitu Go-Jek, Traveloka, Tokopedia dan Bukalapak. Di sisi lain, Menteri Pariwisata menyatakan AM IMF-WBG 2018 di Bali sebagai kegiatan strategis untuk memperkenalkan dan mempromosikan destinasi wisata Bali dan beyond kepada delegasi.

Kementerian Pariwisata telah menyiapkan 60+ paket wisata unggulan di 7 destinasi utama yaitu Bali, Lombok, Yogyakarta, Banyuwangi, Toba, Tana Toraja, dan Labuan Bajo, serta siap menangkap peluang promosi pariwisata di segmen Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions (MICE). Diharapkan paket-paket wisata ini akan menarik para peserta beserta keluarga, untuk dapat datang lebih awal dan tinggal lebih lama di Indonesia untuk menjelajah wisata Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua PanNas AM IMF-WBG 2018 kembali menegaskan bahwa pembiayaan event ini dilaksanakan dengan menjaga prinsip good governance, efisiensi, tepat guna dan mengikuti standar pelaksanaan penyelenggaraan event internasional, serta memenuhi persyaratan IMF – WB.

Ketua PanNas juga menegaskan bahwa salah satu tujuan penting penyelenggaraan AM IMF WBG di Indonesia adalah untuk menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu destinasi MICE tingkat dunia. Ditekankan pula bahwa seluruh akomodasi dan konsumsi ditanggung sendiri oleh peserta, IMF dan WBG. Dengan demikian, penyelenggaraan AM IMF-WBG 2018 diharapkan mampu meningkatkan devisa negara dan menggerakkan perekonomian Bali dan Indonesia pada umumnya

Facebook Comments

Ekonomi

HIPPINDO & KEMENPAR Gelar Hari Belanja Diskon Indonesia 2018 Serentak Mulai 8 Agustus

Published

on

Fakta99.com – Ada kabar gembira Bagi yang suka berbelanja khususnya kaum perempuan kini hadir kembali Hari Belanja Diskon Indonesia (HBDI). Kegiatan tersebut digelar mulai 8 Agustus – 2 September 2018 di berbagai pusat perbelanjaan di Tanah Air.

Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) dan didukung Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bekerjasama untuk menggelar kegiatan tersebut dalam rangka menyambut HUT RI ke-73.

Program ini menawarkan beragam diskon hingga 73 persen dan berlaku di semua pusat perbelanjaan mulai dari mal, ruko, stasiun hingga bandara.

“Mulai dari potongan harga sampai 73 persen, harga khusus Rp 73.000, penawaran harga spesial untuk warga masyarakat berusia 73, dan masih banyak lagi,” kata Ketua Umun HIPPINDO Budiharjo Iduansjah di konferensi pers di Kementerian Pariwisata, Senin (30/7/2018).

Pembukaan HBDI 2018 yang mengangkat tema ‘Sriwijaya Great Sale’ akan digelar di Benteng Kuto Besak, Palembang oleh Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin.

“Saat acara pembukaan akan ada pawai budaya termasuk tari, musik dan kostum khas Sumsel. Ada Pempek festival, pameran Songket dan masih banyak lagi,” kata Budiharjo.

Budiharjo menambahkan, Penyelenggaran HBDI 2018 menjadi terasa istimewa karena bertepatan dengan Asian Games ke-18 yang berpusat di Jakarta dan Palembang.

Selain menyasar konsumen lokal, HBDI 2018 juga menjangkau para olahragawan, officials serta wisatawan mancanegara.

“Semoga ini menjadi ajang atraksi pariwisata dan memberikan dampak positif untuk meningkatkan konsumsi daerah, menciptakan peluang lebih besar untuk perkembangan serta kemajuan UMKM, termasuk para pelaku bisnis kreatif,” Pungkasnya.

Facebook Comments

Continue Reading

Ekonomi

Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi

Published

on

Fakta99.com – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menekankan bahwa Pemerintah akan terus berupaya untuk mendukung pengelolaan stabilitas makroekonomi, khususnya melalui pengendalian inflasi dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur terus didorong Pemerintah, tidak hanya di Jawa, tapi juga di seluruh wilayah nusantara. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden RI saat membuka dan memimpin langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi, 26 Juli 2018 di Jakarta.

Rakornas Pengendalian Inflasi diselenggarakan bersama oleh Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan dengan mengangkat tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Serta Berkualitas”.

Tema tersebut selaras dengan prioritas Pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur nasional yang pada gilirannya akan memperkuat efektivitas pengendalian inflasi. Turut hadir dalam Rakornas adalah para Menteri serta pimpinan lembaga terkait, Panglima TNI dan Kapolri, serta 532 TPID dari 34 provinsi dan 498 kabupaten/kota.

Presiden RI membuka arahan dengan menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian bersama. Ketidakpastian ekonomi global yang tinggi perlu untuk terus diantisipasi karena dapat mengganggu keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan neraca transaksi berjalan melalui peningkatan produk berbasis ekspor maupun substitusi impor, termasuk sektor pariwisata.

Presiden RI juga menekankan pentingnya peran Pemerintah Daerah untuk mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur konektivitas serta kemudahan berusaha melalui penyederhanaan dan percepatan perizinan antara lain dengan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat, murah, dan memberi kepastian (Online Single Submission/ OSS).

Lebih lanjut, Presiden RI juga menekankan perlunya upaya pengendalian inflasi melalui upaya mewujudkan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Dalam kaitan ini, Presiden RI menggarisbawahi pentingnya upaya untuk mendorong perdagangan antardaerah sehingga daerah yang mengalami surplus barang dapat memberikan pasokan ke daerah lain yang mengalami defisit.

Upaya mendorong pembangunan pasar-pasar pengumpul di berbagai daerah juga perlu terus dilakukan untuk mengurangi biaya transportasi perdagangan antardaerah. Selain itu, untuk menjaga ketersediaan pasokan, Presiden RI menekankan pentingnya peran Kepolisian Republik Indonesia untuk turut menjaga berjalannya mekanisme pasar antara lain dengan mencegah terjadinya penimbunan barang yang berlebihan.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia dalam laporannya secara ringkas menyampaikan beberapa capaian penting pengendalian inflasi. Inflasi nasional selama tiga tahun terakhir (2015-2017) dapat dijaga berada dalam kisaran target 4,0±1%, didukung oleh capaian inflasi di seluruh kawasan.

Realisasi inflasi volatile food juga semakin menurun, bahkan pada 2017 mencatatkan angka terendah dalam 13 tahun terakhir (2005-2017). Pencapaian penting pengendalian inflasi ini merupakan buah dari koordinasi kebijakan yang semakin kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi.

Bank Indonesia mengapresiasi dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui berbagai program inovatif yang telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID). Hingga pertengahan 2018, inflasi tetap terkendali dalam rentang sasaran 3,5±1%. Bahkan, realisasi inflasi periode Idul Fitri 2018 lebih rendah dibandingkan tiga tahun terakhir (2015-2017). Keberhasilan ini sangat penting karena menentukan capaian inflasi di akhir tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Konsistensi kita dalam mengendalikan inflasi perlu dipertahankan, mengingat sasaran inflasi ke depan akan semakin rendah hingga 3,0±1% pada 2020-2021.

Pada Rakornas kali ini, Presiden RI juga menyerahkan penghargaan TPID Terbaik dan TPID Berprestasi kepada daerah-daerah dengan kinerja terbaik di tahun 2017.

Facebook Comments

Continue Reading

Ekonomi

Pemanfaatan Big Data Dan Optimalisasi Kebijakan

Published

on

Fakta99.com – Pemanfaatan Big Data yang disertai kolaborasi lintas institusi, baik pemerintah, lembaga negara, akademisi maupun industri, dapat menghasilkan informasi yang berharga dalam pengambilan keputusan melalui analisis data yang lengkap, detail dan tepat waktu serta akurat, termasuk terhadap kumpulan data yang tidak terstruktur, seperti teks dan gambar.

Demikian disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Erwin Rijanto, dalam Seminar Internasional “Building Pathways for Policy-Making with Big Data”, Kamis (26/07), di Bali.

Seminar yang diselenggarakan Bank Indonesia bekerjasama dengan Irving Fisher Committee on Central Bank Statistics – Bank for International Settlements (IFC/BIS) dihadiri oleh perwakilan bank sentral negara lain, statistic officers, kementerian, perbankan dan akademisi.

Saat ini, dunia berada pada era revolusi digital, dengan aktivitas dan layanan digital yang telah menyentuh seluruh sendi kehidupan. Meluasnya berbagai aktivitas berbasis digital tersebut telah menciptakan data yang berjumlah sangat besar, bervariasi dan dihasilkan secara sangat cepat (real time), atau yang dikenal sebagai Big Data.

Data yang sangat besar tersebut menyimpan begitu banyak informasi dan pengetahuan yang apabila dapat diolah dengan tepat menggunakan Big Data analytics, dapat memberikan informasi yang sangat bermanfaat karena kecepatannya dalam memonitor aktivitas ekonomi.

Penerapan Big Data oleh otoritas atau lembaga negara termasuk bank sentral memiliki peran penting dalam pengambilan kebijakan yang strategis untuk merespon perkembangan ekonomi dan keuangan digital. Bank Indonesia memanfaatkan Big Data secara intensif sejak tahun 2015 dan saat ini telah menghasilkan berbagai indikator baru untuk mengisi kesenjangan informasi yang ada.

Bagi bank sentral, pengunaan Big Data memberikan manfaat untuk mendukung perumusan kebijakan di sektor moneter/makroekonomi serta sektor keuangan, khususnya untuk pemantauan dan asesmen risiko.

Pemanfaatan Big Data oleh bank-bank sentral meningkat secara signifikan, dari 30% pada tahun 2015 menjadi hampir 60% pada tahun 2017. Dalam sambutannya, Erwin Rijanto juga menyampaikan bahwa terdapat 3 faktor kunci yang mendorong pemanfaatan Big Data secara luas, yaitu pertama, aktivitas sehari-hari terekam dalam format digital seiring dengan maraknya penggunaan e-commerce, teknologi finansial dan media sosial. Kedua, perubahan paradigma dalam perumusan kebijakan, dari berbasis data agregrat menuju data yang bersifat detail (granular) dan ketiga, adopsi kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan machine learning yang makin luas menggantikan tugas-tugas yang bersifat manual.

Upaya mengoptimalkan pemanfataan Big Data oleh otoritas pemangku kebijakan perlu didukung oleh akses terhadap sumber data. Namun, di sisi lain, aksesbilitas data terkadang berbenturan dengan aspek hukum dan kerahasiaan data. Oleh karena itu, bank sentral, kementerian/lembaga pemerintah secara bersama-sama perlu membangun mekanisme akses data yang dapat menjembatani kepentingan antara pemilik data dan kepentingan otoritas untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas serta produktif di era digital guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Seminar ini diharapkan menjadi forum saling bertukar informasi pemanfaatan Big Data antar otoritas pemangku kebijakan khususnya bank sentral, akademisi, dan industri yang dapat berkonstribusi positif dalam memberikan masukan bagi pengambil kebijakan. Para pembicara yang berasal dari lembaga keuangan internasional seperti BIS dan IMF serta berbagai bank sentral negara maju dan emerging markets seperti Bank of England, European Central Bank, Deutsche Bundesbank, Bank of Japan, Monetary Authority of Singapore dan Bank Indonesia membahas bersama-sama jalan yang harus dibangun bank sentral dan otoritas lainnya untuk mengoptimalkan Big Data dalam rangka perumusan kebijakan. Kolaborasi ini diharapkan mempercepat penguasaan Big Data analytics di kalangan otoritas.

Sumber:BI

Facebook Comments

Continue Reading

Iklan

Trending