Connect with us

Politik

Negara Gagal Karena Pemimpin

Published

on

Fakta99.com – Sebagian besar negara jatuh tidak datang dengan mendadak tetapi perlahan lahan. Tidak jatuh karena perang tetapi gagal memanfaatkan potensi rakyat untuk tumbuh dalam kemandirian. Ini banyak terjadi di Afrika sub-Sahara, Asia, dan Amerika Latin. Yang tragis kegagalan itu bukan karena takdir Tuhan, tetapi memang by design dari pemimpinnya. Negara itu runtuh karena diperintah oleh pemimpin yang mengubah insentif menjadi subsidi akibatnya menghancurkan inovasi dan kreatifitas. Pada waktu bersamaan invisible corruption terjadi lewat monopoli dagang dan konsesi binis yang dilindungi UU atas nama keadilan. Yang dalam jangka panjang menggerogoti fundamental ekonomi yang boros dan lemah bersaing.

China adalah negara dengan kekayaan alam berupa Gas, Batubara dan Minyak , baja yang raksasa. Tetapi ketika reformasi Deng, semua kekayaan sumber daya alam itu dilarang di exploitasi untuk dijual ke luar negeri kecuali untuk kebutuhan domestik dan itupun tidak semuanya, Sebagian kebutuhan akan energi dan bahan baku didatangkan dari luar negeri. China melakukan langkah extrim dalam membangun. Yaitu mengabaikan SDA dan focus kepada manufaktur dan industri. Peradaban dibangun diatas prinsip produksi yang berbasis kepada kreatifitas dan inovasi. Hal yang menghambat kreatifitas di hapus. Ribuan BUMN dan BUMD yang tidak ada kaitannya dengan PSO di tutup. Subsidi yang merupaka ciri khas negara komunis dihapus dan menggantinya dengan insentip.

Awalnya China membangun manufaktur berupah murah dan kualitas rendah. Namun lambat laun pertumbuhan terjadi. Upah meningkat, kualitas semakin baik dan daya saing semakin tinggi. Sehingga yang tadinya manufaktur mengandalkan keunggulan upah murah telah bermetamorfosis menjadi keunggulan komparatif. Dengan manufaktur yang tumbuh maka distribusi ekonomi juga terjadi merata lewat meluasnya supply chain industri yang berbasis UKM. Dengan meluasnya pembangunan infastruktur ekonomi , logistik system menjadi murah dan kesempatan bagi semua daerah di CHina untuk tumbuh bersama sama. Transfer dana dari pusat lewat infrastruktur dikembalikan oleh daerah dalam bentuk meluasnya investasi yang mendatangkan pajak tak terbilang. China terus tumbuh berkesinambungan karena berubahnya peradaban dari mengandalkan SDA ke manufaktur.

Yang miris negara yang mayoritas islam seperti Arab Saudi, Brunei, Yordania, Suriah, Irak, Afganistan, Turki, justru yang tadinya negara kaya karena SDA, kini menuju kepada kejatuhan ekonomi. Padahal ajaran islam mendidik orang mandiri dan unggul dalam persaingan tekhnologi. Ini bukan soal ajaran islam. Tetapi lebih kepada pemafaatan agama untuk meraih kekuasaan. Para pemimpin membangun kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan lewat pengurasan SDA dengan memberikan keuntungan bagi para kroni penguasa dan membaginya lewat subsidi ( sedikit ) kepada rakyat miskin. Kemiskinan dianggap sebagai komoditas politik agar rakyat menjadi penghamba kekuasaan dan budak pekerja. Tidak ada harapan peradaban yang lebih baik dimasa depan. Makanya berlalunya waktu bukannya makin makmur malah semakin terpuruk.

Bagaimana dengan Negara kita? Indonesia di era Jokowi termasuk pengecualian bagi negara islam lainnya. Indonesia mengubah paradigma SDA sebagai lokomotif pembangunan menjadi sumber daya manusia lewat produktifitas industri dan manufaktur. UU Minerba diimplemtasikan dengan baik agar tumbuhnya industri smelter dalam negeri. Pajak ekspor CPO dinaikan agar industri downstream CPO tumbuh dan berkembang. Tata niaga Migas dibenahi agar industri downstream tumbuh. Distribusi komoditas pertanian ditata agar imbal hasil petani lebih tinggi. Infrastruktur ekonomi dibangun meluas agar logistik system efisien dan distribusi peluang investasi tersebar ke seluruh wilayah indonesia. Memang tidak mudah melakukan itu karena harus mengubah mindset politisi yang masih menginginkan kekuasaan atas dasar SDA dan rakyat yang bermimpi hidup dari subsidi agar semua harga murah.

Facebook Comments

Politik

Wagub DKI Jakarta Ajak Warganet Suport Berita Positif saat Asian Games

Published

on

Fakta99.com -Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, Pemprov DKI akan langsung menangani keluhan warganet yang melaporkan jalur sepeda di kawasan GBK yang terhalang tiang listrik.

“Pasti akan ditangani. Itu harus jago sedikit. Jadi banyak yang akan timbul yang aneh-aneh seperti itu. Kalian laporin aja terus, aktifin aja di sosmed kan masuk ke CRM, citizen reporting mechanism itu langsung teregister. Paling mudah sih laporin ke dki.Jakarta.go.id karena itu dilihat semua,” kata Sandiaga di kawasan Thamrin, Selasa (31/07/2018).

Sandiaga mengatakan, ke depan makin banyak laporan warganet yang aneh-aneh. Dia mengaku tidak capek dengan segala nyinyiran warganet, namun, khusus saat Asian Games dia meminta ada gencatan senjata.

“Gak capek sama sekali. Ini kesempatan kita bersatu. BUMD tunjukkan bisa bersatu, masyarakat bisa berarti. Semua antusias. Saya juga menyerukan gencatan senjata, gerakan gencatan nyinyir masal (GNM) dengan pasukan ibu jari,” kata Sandi.

Politisi Gerindra itu meminta warganet dan media menyebarkan berita-berita positif yang membangkitkan semangat atlet, bukan kabar nyinyir atau hoax.

“Kita perlu meraih target 22 emas. Yang perlu dukungan masyarakat, kaau kita bisa angkat berita-berita inspiratif, bisa bangkitkan semangat atlet,” tandas Sandiaga.

Facebook Comments

Continue Reading

Politik

Pertemuan 4 Mata SBY-Prabowo di Kertanegara Bahas Komposisi Terkait Pilpres

Published

on

Fakta99.com – Pertemuan empat mata Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jilid II di kediaman Prabowo, Kertanegara, saat ini masih berlangsung. Keduanya melakukan pembicaraan terkait berbagai hal antara lain koalisi serta komposisi capres-cawapres di Pilpres 2019.

SBY dan Prabowo bertemu di sebuah ruangan dengan ditemani kopi. Terlihat baik SBY dan Prabowo, membawa paperyang diduga terkait program-program kerja di 2019. Nantinya program ini akan disepakati dan dikerjakan bersama.

Waketum Demokrat Syarief Hasan mengatakan, pertemuan Prabowo dan SBY kali ini akan mengkonkretkan platform yang akan diusung di 2019.

“Pertama kita ingin mengkronkretkan platform bersama, ini mulai dikupas misalnya program pemberdayaan rakyat, kesehatan rakyat, hal hal seperti ini akan dibahas,” ujar Syarief di kediaman Prabowo, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (30/07/18).

Terkait komposisi capres-cawapres, Syarief mengatakan hal tersebut akan dibahas bersama dengan seluruh partai koalisi yang lain seperti PAN dan PKS.

Nanti malam, setelah pertemuan dengan Prabowo, SBY akan menemui Presiden PKS Sohibul Iman di Hotel Grand Melia, Kuningan, Jakarta Selatan.

Hingga saat ini, pertemuan SBY dan Prabowo masih berlangsung.
Fakta99.com kutipan kumoaran.com

Facebook Comments

Continue Reading

Ekonomi

Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi

Published

on

Fakta99.com – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menekankan bahwa Pemerintah akan terus berupaya untuk mendukung pengelolaan stabilitas makroekonomi, khususnya melalui pengendalian inflasi dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur terus didorong Pemerintah, tidak hanya di Jawa, tapi juga di seluruh wilayah nusantara. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden RI saat membuka dan memimpin langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi, 26 Juli 2018 di Jakarta.

Rakornas Pengendalian Inflasi diselenggarakan bersama oleh Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan dengan mengangkat tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Serta Berkualitas”.

Tema tersebut selaras dengan prioritas Pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur nasional yang pada gilirannya akan memperkuat efektivitas pengendalian inflasi. Turut hadir dalam Rakornas adalah para Menteri serta pimpinan lembaga terkait, Panglima TNI dan Kapolri, serta 532 TPID dari 34 provinsi dan 498 kabupaten/kota.

Presiden RI membuka arahan dengan menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian bersama. Ketidakpastian ekonomi global yang tinggi perlu untuk terus diantisipasi karena dapat mengganggu keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan neraca transaksi berjalan melalui peningkatan produk berbasis ekspor maupun substitusi impor, termasuk sektor pariwisata.

Presiden RI juga menekankan pentingnya peran Pemerintah Daerah untuk mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur konektivitas serta kemudahan berusaha melalui penyederhanaan dan percepatan perizinan antara lain dengan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat, murah, dan memberi kepastian (Online Single Submission/ OSS).

Lebih lanjut, Presiden RI juga menekankan perlunya upaya pengendalian inflasi melalui upaya mewujudkan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Dalam kaitan ini, Presiden RI menggarisbawahi pentingnya upaya untuk mendorong perdagangan antardaerah sehingga daerah yang mengalami surplus barang dapat memberikan pasokan ke daerah lain yang mengalami defisit.

Upaya mendorong pembangunan pasar-pasar pengumpul di berbagai daerah juga perlu terus dilakukan untuk mengurangi biaya transportasi perdagangan antardaerah. Selain itu, untuk menjaga ketersediaan pasokan, Presiden RI menekankan pentingnya peran Kepolisian Republik Indonesia untuk turut menjaga berjalannya mekanisme pasar antara lain dengan mencegah terjadinya penimbunan barang yang berlebihan.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia dalam laporannya secara ringkas menyampaikan beberapa capaian penting pengendalian inflasi. Inflasi nasional selama tiga tahun terakhir (2015-2017) dapat dijaga berada dalam kisaran target 4,0±1%, didukung oleh capaian inflasi di seluruh kawasan.

Realisasi inflasi volatile food juga semakin menurun, bahkan pada 2017 mencatatkan angka terendah dalam 13 tahun terakhir (2005-2017). Pencapaian penting pengendalian inflasi ini merupakan buah dari koordinasi kebijakan yang semakin kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi.

Bank Indonesia mengapresiasi dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui berbagai program inovatif yang telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID). Hingga pertengahan 2018, inflasi tetap terkendali dalam rentang sasaran 3,5±1%. Bahkan, realisasi inflasi periode Idul Fitri 2018 lebih rendah dibandingkan tiga tahun terakhir (2015-2017). Keberhasilan ini sangat penting karena menentukan capaian inflasi di akhir tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Konsistensi kita dalam mengendalikan inflasi perlu dipertahankan, mengingat sasaran inflasi ke depan akan semakin rendah hingga 3,0±1% pada 2020-2021.

Pada Rakornas kali ini, Presiden RI juga menyerahkan penghargaan TPID Terbaik dan TPID Berprestasi kepada daerah-daerah dengan kinerja terbaik di tahun 2017.

Facebook Comments

Continue Reading

Iklan

Trending