Connect with us

Ekonomi

Kinerja BUMN Konstruksi Era Jokowi

Published

on

Fakta99.com – Tiga tahun era Jokowi berkuasa peningkatan kinerja BUMN Kontruksi sangat baik pertumbuhannya. Hal ini karena penugasan dari pemerintah membangun infrastruktur dan maraknya proyek Joint operation dengan asing dalam membangun proyek B2B. Kuartal I 2018 Enam BUMN Kontruksi berhasil mencatatkan pertumbuhan pendapatan usaha secara signifikan. Keenam BUMN dimaksud adalah PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Jika dibandingkan dengan kuartal I 2017, pendapatan usaha Hutama Karya naik 110% menjadi Rp 4,8 triliun dan berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp 200 miliar. Kemudian Waskita Karya mencatatkan kenaikan pendapatan usaha sebesar 68,56% menjadi Rp 12,3 triliun, dengan laba bersih sebesar Rp 1,7 triliun. Pendapatan usaha Wijaya Karya dan Adhi Karya pun mendulang hasil positif serupa. Emiten berkode saham WIKA dan ADHI tersebut berhasil meraup pertumbuhan pendapatan usaha masing-masing sebesar 64% menjadi Rp 6,2 triliun dan 92,8% menjadi Rp 3,1 triliun. Hingga 31 Maret 2018, keduanya berhasil membukukan laba bersih masing-masing sebesar Rp 215 miliar dan Rp 73 miliar.

Tak mau kalah, PT PP juga berhasil mencatatkan pendapatan sebesar Rp 3,6 triliun, naik 26% dibandingkan periode sama tahun lalu. Laba bersih perseroan naik 26 % menjadi Rp 204 miliar. Begitupun Jasa Marga, pendapatan perseroan naik 92,8% menjadi Rp 9,6 triliun, dengan capaian laba bersih sebesar Rp 560 miliar. Selain itu, rata-rata pertumbuhan aset keenam BUMN tersebut pun berada diangka 55,98%. Ekuitas ( modal ) keenam perusahaan ini pun bertumbuh cukup baik. Ekuitas Hutama Karya naik menjadi Rp 8,7 triliun dibandingkan capaian periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 7,6 triliun. Ekuitas Waskita naik menjadi Rp 24,4 triliun dibandingkan capaian periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 20,2 triliun. Sementara WIKA, ekuitasnya naik menjadi Rp 14,7 triliun dibandingkan kuartal I 2017 sebesar Rp 12,7 triliun.

Begitu pun dengan ADHI, PTPP dan Jasa Marga. Hingga 31 Maret 2018, ekuitas ketiga emiten tersebut masing-masing sebesar Rp 5,9 triliun, Rp 14,6 triliun, dan Rp 18,9 triliun. Capaian ini tumbuh cukup baik dibanding periode sama tahun lalu, di mana ekuitas ADHI berada di angka Rp 5,3 triliun, PTPP Rp 10,6 triliun dan Jasa Marga Rp 16,4 triliun.

Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana BUMN tersebut diatas mampu meningkatkan laba dan assetnya? Disamping adanya PMN juga meningkatnya liabilities yang diukur dengan rasio Debt to equity rasio ( DER). Sampai dengan akhir kuartal III-2107, DER PT Waskita Karya Tbk (WSKT) tercatat mencapai 2,89 kali, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sebesar 0,74 kali, dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI) sebesar 1,42 kali. Median DER untuk subsektor konstruksi tersebut tercatat hanya sebesar 0,92 kali. Apakah DER itu tinggi dan mengkawatirkan ? DER BUMN konstruksi rata-rata masih berkisar 0,63 kali-1,61 kali, tidak terlalu berbeda jauh dengan BUMN konstruksi di Asia tenggara dan China, bahkan Indonesia termsuk konservatif menjaga tingkat DER.

Dan lagi DER meningkat bukan karena biaya operasional tetapi karana adanya proyek yang umumnya sangat secure sebagai B2B atau ada payment undertaking yang bisa disekuritisasi untuk dapatkan uang mendukung cash flow. Liabilities berupa DER itu bukan utang seperti senior Bond yang menggadaikan neraca BUMN, tetapi Debt by project. itu tumbuh karena investasi proyek dengan beragam skema seperti Factoring, sekuritisasi asset , non recourse loan. Mutual fund limited offers, perpetual Bond, preffered stock. Kalau engga feasible itu proyek mana mungkin bisa dapatkan financial resource. Kehebatan BUMN kontruksi adalah meraka disamping sebagai kontraktor juga sebagai investment Manager dan Fund provider bagi proyek infrastruktur.

Jadi kalau ada yang bilang BUMN kontraktor berbahaya karena hutang menggunung dan terancam bangkrut sehingga kelak terpaksa pemerintah bailout. Itu karena dia tidak paham membaca neraca perusahaan. Ingat loh semua bumn itu sudah IPO, yang pasti transfarans. Mereka yang nyinyir menyudutkan ibu Rinso, pasti engga pernah melantai dibursa bermain saham secara fundamental. Tetapi anehnya sok jadi analis keuangan Perusahan sekelas BUMN.

Facebook Comments

Ekonomi

HIPPINDO & KEMENPAR Gelar Hari Belanja Diskon Indonesia 2018 Serentak Mulai 8 Agustus

Published

on

Fakta99.com – Ada kabar gembira Bagi yang suka berbelanja khususnya kaum perempuan kini hadir kembali Hari Belanja Diskon Indonesia (HBDI). Kegiatan tersebut digelar mulai 8 Agustus – 2 September 2018 di berbagai pusat perbelanjaan di Tanah Air.

Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) dan didukung Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bekerjasama untuk menggelar kegiatan tersebut dalam rangka menyambut HUT RI ke-73.

Program ini menawarkan beragam diskon hingga 73 persen dan berlaku di semua pusat perbelanjaan mulai dari mal, ruko, stasiun hingga bandara.

“Mulai dari potongan harga sampai 73 persen, harga khusus Rp 73.000, penawaran harga spesial untuk warga masyarakat berusia 73, dan masih banyak lagi,” kata Ketua Umun HIPPINDO Budiharjo Iduansjah di konferensi pers di Kementerian Pariwisata, Senin (30/7/2018).

Pembukaan HBDI 2018 yang mengangkat tema ‘Sriwijaya Great Sale’ akan digelar di Benteng Kuto Besak, Palembang oleh Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin.

“Saat acara pembukaan akan ada pawai budaya termasuk tari, musik dan kostum khas Sumsel. Ada Pempek festival, pameran Songket dan masih banyak lagi,” kata Budiharjo.

Budiharjo menambahkan, Penyelenggaran HBDI 2018 menjadi terasa istimewa karena bertepatan dengan Asian Games ke-18 yang berpusat di Jakarta dan Palembang.

Selain menyasar konsumen lokal, HBDI 2018 juga menjangkau para olahragawan, officials serta wisatawan mancanegara.

“Semoga ini menjadi ajang atraksi pariwisata dan memberikan dampak positif untuk meningkatkan konsumsi daerah, menciptakan peluang lebih besar untuk perkembangan serta kemajuan UMKM, termasuk para pelaku bisnis kreatif,” Pungkasnya.

Facebook Comments

Continue Reading

Ekonomi

Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi

Published

on

Fakta99.com – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menekankan bahwa Pemerintah akan terus berupaya untuk mendukung pengelolaan stabilitas makroekonomi, khususnya melalui pengendalian inflasi dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur terus didorong Pemerintah, tidak hanya di Jawa, tapi juga di seluruh wilayah nusantara. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden RI saat membuka dan memimpin langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi, 26 Juli 2018 di Jakarta.

Rakornas Pengendalian Inflasi diselenggarakan bersama oleh Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan dengan mengangkat tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Serta Berkualitas”.

Tema tersebut selaras dengan prioritas Pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur nasional yang pada gilirannya akan memperkuat efektivitas pengendalian inflasi. Turut hadir dalam Rakornas adalah para Menteri serta pimpinan lembaga terkait, Panglima TNI dan Kapolri, serta 532 TPID dari 34 provinsi dan 498 kabupaten/kota.

Presiden RI membuka arahan dengan menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian bersama. Ketidakpastian ekonomi global yang tinggi perlu untuk terus diantisipasi karena dapat mengganggu keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan neraca transaksi berjalan melalui peningkatan produk berbasis ekspor maupun substitusi impor, termasuk sektor pariwisata.

Presiden RI juga menekankan pentingnya peran Pemerintah Daerah untuk mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur konektivitas serta kemudahan berusaha melalui penyederhanaan dan percepatan perizinan antara lain dengan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat, murah, dan memberi kepastian (Online Single Submission/ OSS).

Lebih lanjut, Presiden RI juga menekankan perlunya upaya pengendalian inflasi melalui upaya mewujudkan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Dalam kaitan ini, Presiden RI menggarisbawahi pentingnya upaya untuk mendorong perdagangan antardaerah sehingga daerah yang mengalami surplus barang dapat memberikan pasokan ke daerah lain yang mengalami defisit.

Upaya mendorong pembangunan pasar-pasar pengumpul di berbagai daerah juga perlu terus dilakukan untuk mengurangi biaya transportasi perdagangan antardaerah. Selain itu, untuk menjaga ketersediaan pasokan, Presiden RI menekankan pentingnya peran Kepolisian Republik Indonesia untuk turut menjaga berjalannya mekanisme pasar antara lain dengan mencegah terjadinya penimbunan barang yang berlebihan.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia dalam laporannya secara ringkas menyampaikan beberapa capaian penting pengendalian inflasi. Inflasi nasional selama tiga tahun terakhir (2015-2017) dapat dijaga berada dalam kisaran target 4,0±1%, didukung oleh capaian inflasi di seluruh kawasan.

Realisasi inflasi volatile food juga semakin menurun, bahkan pada 2017 mencatatkan angka terendah dalam 13 tahun terakhir (2005-2017). Pencapaian penting pengendalian inflasi ini merupakan buah dari koordinasi kebijakan yang semakin kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi.

Bank Indonesia mengapresiasi dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui berbagai program inovatif yang telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID). Hingga pertengahan 2018, inflasi tetap terkendali dalam rentang sasaran 3,5±1%. Bahkan, realisasi inflasi periode Idul Fitri 2018 lebih rendah dibandingkan tiga tahun terakhir (2015-2017). Keberhasilan ini sangat penting karena menentukan capaian inflasi di akhir tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Konsistensi kita dalam mengendalikan inflasi perlu dipertahankan, mengingat sasaran inflasi ke depan akan semakin rendah hingga 3,0±1% pada 2020-2021.

Pada Rakornas kali ini, Presiden RI juga menyerahkan penghargaan TPID Terbaik dan TPID Berprestasi kepada daerah-daerah dengan kinerja terbaik di tahun 2017.

Facebook Comments

Continue Reading

Ekonomi

Pemanfaatan Big Data Dan Optimalisasi Kebijakan

Published

on

Fakta99.com – Pemanfaatan Big Data yang disertai kolaborasi lintas institusi, baik pemerintah, lembaga negara, akademisi maupun industri, dapat menghasilkan informasi yang berharga dalam pengambilan keputusan melalui analisis data yang lengkap, detail dan tepat waktu serta akurat, termasuk terhadap kumpulan data yang tidak terstruktur, seperti teks dan gambar.

Demikian disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Erwin Rijanto, dalam Seminar Internasional “Building Pathways for Policy-Making with Big Data”, Kamis (26/07), di Bali.

Seminar yang diselenggarakan Bank Indonesia bekerjasama dengan Irving Fisher Committee on Central Bank Statistics – Bank for International Settlements (IFC/BIS) dihadiri oleh perwakilan bank sentral negara lain, statistic officers, kementerian, perbankan dan akademisi.

Saat ini, dunia berada pada era revolusi digital, dengan aktivitas dan layanan digital yang telah menyentuh seluruh sendi kehidupan. Meluasnya berbagai aktivitas berbasis digital tersebut telah menciptakan data yang berjumlah sangat besar, bervariasi dan dihasilkan secara sangat cepat (real time), atau yang dikenal sebagai Big Data.

Data yang sangat besar tersebut menyimpan begitu banyak informasi dan pengetahuan yang apabila dapat diolah dengan tepat menggunakan Big Data analytics, dapat memberikan informasi yang sangat bermanfaat karena kecepatannya dalam memonitor aktivitas ekonomi.

Penerapan Big Data oleh otoritas atau lembaga negara termasuk bank sentral memiliki peran penting dalam pengambilan kebijakan yang strategis untuk merespon perkembangan ekonomi dan keuangan digital. Bank Indonesia memanfaatkan Big Data secara intensif sejak tahun 2015 dan saat ini telah menghasilkan berbagai indikator baru untuk mengisi kesenjangan informasi yang ada.

Bagi bank sentral, pengunaan Big Data memberikan manfaat untuk mendukung perumusan kebijakan di sektor moneter/makroekonomi serta sektor keuangan, khususnya untuk pemantauan dan asesmen risiko.

Pemanfaatan Big Data oleh bank-bank sentral meningkat secara signifikan, dari 30% pada tahun 2015 menjadi hampir 60% pada tahun 2017. Dalam sambutannya, Erwin Rijanto juga menyampaikan bahwa terdapat 3 faktor kunci yang mendorong pemanfaatan Big Data secara luas, yaitu pertama, aktivitas sehari-hari terekam dalam format digital seiring dengan maraknya penggunaan e-commerce, teknologi finansial dan media sosial. Kedua, perubahan paradigma dalam perumusan kebijakan, dari berbasis data agregrat menuju data yang bersifat detail (granular) dan ketiga, adopsi kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan machine learning yang makin luas menggantikan tugas-tugas yang bersifat manual.

Upaya mengoptimalkan pemanfataan Big Data oleh otoritas pemangku kebijakan perlu didukung oleh akses terhadap sumber data. Namun, di sisi lain, aksesbilitas data terkadang berbenturan dengan aspek hukum dan kerahasiaan data. Oleh karena itu, bank sentral, kementerian/lembaga pemerintah secara bersama-sama perlu membangun mekanisme akses data yang dapat menjembatani kepentingan antara pemilik data dan kepentingan otoritas untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas serta produktif di era digital guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Seminar ini diharapkan menjadi forum saling bertukar informasi pemanfaatan Big Data antar otoritas pemangku kebijakan khususnya bank sentral, akademisi, dan industri yang dapat berkonstribusi positif dalam memberikan masukan bagi pengambil kebijakan. Para pembicara yang berasal dari lembaga keuangan internasional seperti BIS dan IMF serta berbagai bank sentral negara maju dan emerging markets seperti Bank of England, European Central Bank, Deutsche Bundesbank, Bank of Japan, Monetary Authority of Singapore dan Bank Indonesia membahas bersama-sama jalan yang harus dibangun bank sentral dan otoritas lainnya untuk mengoptimalkan Big Data dalam rangka perumusan kebijakan. Kolaborasi ini diharapkan mempercepat penguasaan Big Data analytics di kalangan otoritas.

Sumber:BI

Facebook Comments

Continue Reading

Iklan

Trending