Connect with us

Politik

Prestasi Jokowi di BUMN

Published

on

Fakta99.com – Total pendapatan 141 badan usaha milik negara (BUMN) di Indonesia—termasuk Pertamina—kalah dari pendapatan perusahaan minyak dan gas asal Malaysia, Petronas. Padahal, perusahaan ini dulu belajar dari Indonesia.” Kata Tanri Abeng ditahun 2014. Tetapi tahukah anda kini bagaimana BUMN kita ? Sejak Indonesia merdeka sampai dengan tahun 2014 , Asset BUMN sebesar Rp. 4.387 Triliun.

Tahun 2017 asset meningkat menjadi Rp. 7.212. Itu artinya dalam 3,5 tahun terjadi penambahan sebesar Rp. 2.825 Triliun. Apa artinya hanya 3,5 tahun Jokowi berkuasa mampu meningkatkan asset lebih 50% dari akumulasi asset BUMN sejak Indonesia merdeka yang dipimpin oleh 6 presiden. Apa jadinya kalau Jokowi berkuasa selama dua periode maka diprediksi asset BUMN akan mencapai Rp. 14.000 Triliun atau USD 1 triliun.

Bukankah peningkatan asset itu karena adanya peningkatan utang.? Berdasarkan data utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat sekarang sebesar Rp. 4.800 Triliun, lebih besar dari utang Pemerintah. Harap dicatat bahwa utang itu sebagian besar adalah utang BUMN perbankan yang merupakan dana pihak ketiga atau mereka yang nabung / deposito. Utang diluar BUMN perbankan hanya sebesar Rp. 2000 triliun. Bandingkan dengan peningkatan asset sebesar Rp. 2.825 Triliun. Itu masih diatas peningkatan asset.

Artinya tidak ada asset yang eksisting tergerus atau dijual tetapi justru meningkat. Value asset terus meningkat seiring karena pengelolaan resiko utang sangat professional. Aturan dari Meneg BUMN bahwa setiap yang berkaitan dengan proyek konsesi harus melalui SPC ( tanpa melibat senior company) dengan skema non recourse loan LTV 30% equity dan 70% pinjaman.

Bagaimana peningkatan laba ? pada 2014 jumlah BUMN rugi sebanyak 24 perusahaan. Pada akhir 2017 tinggal mencapai 13 BUMN, dan ditargetkan pada 2018 ini tidak ada lagi perusahaan milik negara yang rugi. Akhir 2017 keuntungan total seluruh BUMN mencapai Rp187 triliun, meningkat dibanding akhir 2014 yang mencapai Rp143 triliun.

Jadi dalam tiga tahun meningkat Rp44 triliun. Tahun 2016 laba Pertamina sudah menyalip Petronas. Apa yang prestasi BUMN tersebut ? perhatikan data sebagai berikut. Pembangunan jalan tol yang dalam tiga tahun terakhir sudah tercapai sepanjang 568 km. Pencapaian ini hampir sama dengan panjang jalan tol yang dibangun sejak tahun 1980 hingga 2014 yang hanya 700 km. Di sisi lain, rasio elektrifikasi Indonesia saat ini sudah mencapai 95 persen yang didukung dengan peningkatan kapasitas pembangkit listrik yang mencapai 17.000 MW.

Dengan besarnya dana pihak ketiga di perbankan dan lambaga keuangan non bank, likuiditas pasar uang semakin likuid sehingga tidak menghalangi ekspansi proyek disegala bidang untuk mengejar ketertinggalan indonesia dari negara tetangga. Dan semakin besar SBN di SWAP dengan rupiah sehingga semakin besar kemandirian pembangunan dari ketergantungan dengan modal asing.

Suka tidak suka, apa yang dilakukan oleh Jokowi adalah state capitalism, dimana negara digaris depan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi. Namun lambat laun bila swasta nasional udah mampu maka saya yakin sebagian besar saham pemerintah di BUMN akan dikurangi porsinya dan peran swasta akan lebih dominan. Saat itulah kita bisa merasakan nilai demokratisasi ekonomi yang sesungguhnya.

Facebook Comments

Politik

Wagub DKI Jakarta Ajak Warganet Suport Berita Positif saat Asian Games

Published

on

Fakta99.com -Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, Pemprov DKI akan langsung menangani keluhan warganet yang melaporkan jalur sepeda di kawasan GBK yang terhalang tiang listrik.

“Pasti akan ditangani. Itu harus jago sedikit. Jadi banyak yang akan timbul yang aneh-aneh seperti itu. Kalian laporin aja terus, aktifin aja di sosmed kan masuk ke CRM, citizen reporting mechanism itu langsung teregister. Paling mudah sih laporin ke dki.Jakarta.go.id karena itu dilihat semua,” kata Sandiaga di kawasan Thamrin, Selasa (31/07/2018).

Sandiaga mengatakan, ke depan makin banyak laporan warganet yang aneh-aneh. Dia mengaku tidak capek dengan segala nyinyiran warganet, namun, khusus saat Asian Games dia meminta ada gencatan senjata.

“Gak capek sama sekali. Ini kesempatan kita bersatu. BUMD tunjukkan bisa bersatu, masyarakat bisa berarti. Semua antusias. Saya juga menyerukan gencatan senjata, gerakan gencatan nyinyir masal (GNM) dengan pasukan ibu jari,” kata Sandi.

Politisi Gerindra itu meminta warganet dan media menyebarkan berita-berita positif yang membangkitkan semangat atlet, bukan kabar nyinyir atau hoax.

“Kita perlu meraih target 22 emas. Yang perlu dukungan masyarakat, kaau kita bisa angkat berita-berita inspiratif, bisa bangkitkan semangat atlet,” tandas Sandiaga.

Facebook Comments

Continue Reading

Politik

Pertemuan 4 Mata SBY-Prabowo di Kertanegara Bahas Komposisi Terkait Pilpres

Published

on

Fakta99.com – Pertemuan empat mata Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jilid II di kediaman Prabowo, Kertanegara, saat ini masih berlangsung. Keduanya melakukan pembicaraan terkait berbagai hal antara lain koalisi serta komposisi capres-cawapres di Pilpres 2019.

SBY dan Prabowo bertemu di sebuah ruangan dengan ditemani kopi. Terlihat baik SBY dan Prabowo, membawa paperyang diduga terkait program-program kerja di 2019. Nantinya program ini akan disepakati dan dikerjakan bersama.

Waketum Demokrat Syarief Hasan mengatakan, pertemuan Prabowo dan SBY kali ini akan mengkonkretkan platform yang akan diusung di 2019.

“Pertama kita ingin mengkronkretkan platform bersama, ini mulai dikupas misalnya program pemberdayaan rakyat, kesehatan rakyat, hal hal seperti ini akan dibahas,” ujar Syarief di kediaman Prabowo, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (30/07/18).

Terkait komposisi capres-cawapres, Syarief mengatakan hal tersebut akan dibahas bersama dengan seluruh partai koalisi yang lain seperti PAN dan PKS.

Nanti malam, setelah pertemuan dengan Prabowo, SBY akan menemui Presiden PKS Sohibul Iman di Hotel Grand Melia, Kuningan, Jakarta Selatan.

Hingga saat ini, pertemuan SBY dan Prabowo masih berlangsung.
Fakta99.com kutipan kumoaran.com

Facebook Comments

Continue Reading

Ekonomi

Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi

Published

on

Fakta99.com – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menekankan bahwa Pemerintah akan terus berupaya untuk mendukung pengelolaan stabilitas makroekonomi, khususnya melalui pengendalian inflasi dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur terus didorong Pemerintah, tidak hanya di Jawa, tapi juga di seluruh wilayah nusantara. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden RI saat membuka dan memimpin langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi, 26 Juli 2018 di Jakarta.

Rakornas Pengendalian Inflasi diselenggarakan bersama oleh Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan dengan mengangkat tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Serta Berkualitas”.

Tema tersebut selaras dengan prioritas Pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur nasional yang pada gilirannya akan memperkuat efektivitas pengendalian inflasi. Turut hadir dalam Rakornas adalah para Menteri serta pimpinan lembaga terkait, Panglima TNI dan Kapolri, serta 532 TPID dari 34 provinsi dan 498 kabupaten/kota.

Presiden RI membuka arahan dengan menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian bersama. Ketidakpastian ekonomi global yang tinggi perlu untuk terus diantisipasi karena dapat mengganggu keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan neraca transaksi berjalan melalui peningkatan produk berbasis ekspor maupun substitusi impor, termasuk sektor pariwisata.

Presiden RI juga menekankan pentingnya peran Pemerintah Daerah untuk mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur konektivitas serta kemudahan berusaha melalui penyederhanaan dan percepatan perizinan antara lain dengan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat, murah, dan memberi kepastian (Online Single Submission/ OSS).

Lebih lanjut, Presiden RI juga menekankan perlunya upaya pengendalian inflasi melalui upaya mewujudkan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Dalam kaitan ini, Presiden RI menggarisbawahi pentingnya upaya untuk mendorong perdagangan antardaerah sehingga daerah yang mengalami surplus barang dapat memberikan pasokan ke daerah lain yang mengalami defisit.

Upaya mendorong pembangunan pasar-pasar pengumpul di berbagai daerah juga perlu terus dilakukan untuk mengurangi biaya transportasi perdagangan antardaerah. Selain itu, untuk menjaga ketersediaan pasokan, Presiden RI menekankan pentingnya peran Kepolisian Republik Indonesia untuk turut menjaga berjalannya mekanisme pasar antara lain dengan mencegah terjadinya penimbunan barang yang berlebihan.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia dalam laporannya secara ringkas menyampaikan beberapa capaian penting pengendalian inflasi. Inflasi nasional selama tiga tahun terakhir (2015-2017) dapat dijaga berada dalam kisaran target 4,0±1%, didukung oleh capaian inflasi di seluruh kawasan.

Realisasi inflasi volatile food juga semakin menurun, bahkan pada 2017 mencatatkan angka terendah dalam 13 tahun terakhir (2005-2017). Pencapaian penting pengendalian inflasi ini merupakan buah dari koordinasi kebijakan yang semakin kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi.

Bank Indonesia mengapresiasi dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui berbagai program inovatif yang telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID). Hingga pertengahan 2018, inflasi tetap terkendali dalam rentang sasaran 3,5±1%. Bahkan, realisasi inflasi periode Idul Fitri 2018 lebih rendah dibandingkan tiga tahun terakhir (2015-2017). Keberhasilan ini sangat penting karena menentukan capaian inflasi di akhir tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Konsistensi kita dalam mengendalikan inflasi perlu dipertahankan, mengingat sasaran inflasi ke depan akan semakin rendah hingga 3,0±1% pada 2020-2021.

Pada Rakornas kali ini, Presiden RI juga menyerahkan penghargaan TPID Terbaik dan TPID Berprestasi kepada daerah-daerah dengan kinerja terbaik di tahun 2017.

Facebook Comments

Continue Reading

Iklan

Trending