Connect with us

Politik

Prabowo: Utang Negara Indonesia

Published

on

Fakta99.com – “Utang kita sekarang, kita utang untuk bayar utang, bayar bunga utang. Kita utang untuk bayar gaji, saya tanya ke ahli-ahli, kalau grafiknya diteruskan, kita ujungnya tidak bagus, ” kata Prabowo. Saya tidak tahu siapa ahli yang dimaksud. Karena data yang ada tidak seperti itu.

Sebelum saya jawab berdasarkan data maka sebaiknya saya jelaskan dulu cara menilai kondisi utang negara secara konprehensif. Negara berhutang dasarnya adalah UU dalam rangka memenuhi APBN yang disetujui oleh DPR atas dasar usulan dari Pemerintah. Di DPR itu ada juga fraksi Gerindra. DPR menyetujui utang dasarnya adalah UU. Bahwa utang ditarik karena defisit APBN. Maksimum defisit 3% dari GNP. Faktanya Pemerintah Jokowi tidak pernah defisit diatas 3% GNP.

Kalau dimaksud pemerintah utang untuk bayar utang, bayar bunga utang. Itu tidak tepat. Yang dimaksud oleh PS itu adalah keseimbangan primer APBN. Keseimbangan primer adalah penerimaan negara dikurangi belanja, di luar pembayaran bunga utang. Pada 2014 misalnya, defisit keseimbangan primer tercatat sebesar Rp83,3 triliun.

Kemudian meningkat pada 2015 menjadi Rp136,1 triliun dan turun menjadi Rp122,5 triliun pada 2016. Adapun, pada tahun 2017 defisit keseimbangan primer turun menjadi Rp111 triliun. Tahun 2018 ini pemerintah menargetkan defisit primer akan turun menjadi Rp. 80 Triliun. Diperkirakan tahun 2019 kita akan surplus sebesar 0,3% hingga surplus 0,05% dari PDB. Apanya yang mengkawatirkan?

Selama tahun tahun kekuasaan Jokowi yang mewarisi defisit primer namun tidak menghalangi Jokowi membayar utang sebesar rata rata Rp. 250 triliun pertahun untuk bunga dan cicilan. Itu diatas defisit. Artinya tidak semua utang dipakai untuk bayar utang. Apa yang terjadi ? walau hutang terus bertambah namun GNP pun meningkat. Jadi tidak mengganggu solvabilitas negara.

Kemampuan membayar juga semakin besar akibat utang masuk ke sektor produksi yang bisa mendatangkan pajak dimasa depan dan sekaligus meningkat asset berupa infrastruktur nasional. Jadi utang itu bermasalah bila habis dipakai untuk belanja pegawai dan subsidi. Dan lagi kalau kebijakan itu dipakai Jokowi ,tidak mungkin investor SBN mau membeli surat utang RI. Buktinya sampai sekarang daya beli SBN sangat tinggi. Rating surat utang kita masuk katagori “ Stabil”.

Lembaga pemeringkat internasioal Moody’s Investor Service (Moody’s) kembali menaikkan rating utang Indonesia. Dalam riset terbarunya, peringkat Sovereign Credit Rating (SCR) Republik Indonesia naik dari Baa3/Outlook Positif menjadi Baa2/Outlook Stabil. Dengan perbaikan rating ke level Baa2 oleh Moody’s, kini Indonesia telah diakui oleh empat lembaga rating internasional berada pada satu tingkat lebih tinggi dari level Investment Grade sebelumnya.

Ini tidak pernah terjadi sepanjang sejarah negeri ini kenal berhutang, jenderal. Akui itu secara jujur. Bahwa tidak mudah mencapai tingkat kepercayaan begitu tinggi kalau pemimpinnya tidak dikenal amanah. Kan investor tidak bisa dibegoin, ya kan sayang..

Sebetulnya Jokowi bisa saja meniru SBY dimana APBN dipangkas untuk mengutamakan bayar utang dan bunga. Tentu utang akan menurun. Tetapi ekonomi stuck sementara bayi setiap tahun terus lahir. Jadi gimana solusinya? ya reformasi APBN. APBN harus terus meningkat sesuai dengan program pembangunan dan tidak boleh pengeluaran hutang memangkas APBN. Kalau kita analogikan seperti dirumah tangga perusahaan. Anggaran ekspansi produksi tidak boleh berhenti karena mengutamakan kewajiban membayar utang. Yang harus dikurangi adalah belanja rutin agar anggaran efisien dan punya peluang lebih besar menarik hutang untuk ekspansi. Sederhana kan.? Kok yang sederhana aja engga paham, jenderal ?

Facebook Comments

Politik

Wagub DKI Jakarta Ajak Warganet Suport Berita Positif saat Asian Games

Published

on

Fakta99.com -Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, Pemprov DKI akan langsung menangani keluhan warganet yang melaporkan jalur sepeda di kawasan GBK yang terhalang tiang listrik.

“Pasti akan ditangani. Itu harus jago sedikit. Jadi banyak yang akan timbul yang aneh-aneh seperti itu. Kalian laporin aja terus, aktifin aja di sosmed kan masuk ke CRM, citizen reporting mechanism itu langsung teregister. Paling mudah sih laporin ke dki.Jakarta.go.id karena itu dilihat semua,” kata Sandiaga di kawasan Thamrin, Selasa (31/07/2018).

Sandiaga mengatakan, ke depan makin banyak laporan warganet yang aneh-aneh. Dia mengaku tidak capek dengan segala nyinyiran warganet, namun, khusus saat Asian Games dia meminta ada gencatan senjata.

“Gak capek sama sekali. Ini kesempatan kita bersatu. BUMD tunjukkan bisa bersatu, masyarakat bisa berarti. Semua antusias. Saya juga menyerukan gencatan senjata, gerakan gencatan nyinyir masal (GNM) dengan pasukan ibu jari,” kata Sandi.

Politisi Gerindra itu meminta warganet dan media menyebarkan berita-berita positif yang membangkitkan semangat atlet, bukan kabar nyinyir atau hoax.

“Kita perlu meraih target 22 emas. Yang perlu dukungan masyarakat, kaau kita bisa angkat berita-berita inspiratif, bisa bangkitkan semangat atlet,” tandas Sandiaga.

Facebook Comments

Continue Reading

Politik

Pertemuan 4 Mata SBY-Prabowo di Kertanegara Bahas Komposisi Terkait Pilpres

Published

on

Fakta99.com – Pertemuan empat mata Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jilid II di kediaman Prabowo, Kertanegara, saat ini masih berlangsung. Keduanya melakukan pembicaraan terkait berbagai hal antara lain koalisi serta komposisi capres-cawapres di Pilpres 2019.

SBY dan Prabowo bertemu di sebuah ruangan dengan ditemani kopi. Terlihat baik SBY dan Prabowo, membawa paperyang diduga terkait program-program kerja di 2019. Nantinya program ini akan disepakati dan dikerjakan bersama.

Waketum Demokrat Syarief Hasan mengatakan, pertemuan Prabowo dan SBY kali ini akan mengkonkretkan platform yang akan diusung di 2019.

“Pertama kita ingin mengkronkretkan platform bersama, ini mulai dikupas misalnya program pemberdayaan rakyat, kesehatan rakyat, hal hal seperti ini akan dibahas,” ujar Syarief di kediaman Prabowo, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (30/07/18).

Terkait komposisi capres-cawapres, Syarief mengatakan hal tersebut akan dibahas bersama dengan seluruh partai koalisi yang lain seperti PAN dan PKS.

Nanti malam, setelah pertemuan dengan Prabowo, SBY akan menemui Presiden PKS Sohibul Iman di Hotel Grand Melia, Kuningan, Jakarta Selatan.

Hingga saat ini, pertemuan SBY dan Prabowo masih berlangsung.
Fakta99.com kutipan kumoaran.com

Facebook Comments

Continue Reading

Ekonomi

Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi

Published

on

Fakta99.com – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menekankan bahwa Pemerintah akan terus berupaya untuk mendukung pengelolaan stabilitas makroekonomi, khususnya melalui pengendalian inflasi dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur terus didorong Pemerintah, tidak hanya di Jawa, tapi juga di seluruh wilayah nusantara. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden RI saat membuka dan memimpin langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi, 26 Juli 2018 di Jakarta.

Rakornas Pengendalian Inflasi diselenggarakan bersama oleh Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan dengan mengangkat tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Serta Berkualitas”.

Tema tersebut selaras dengan prioritas Pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur nasional yang pada gilirannya akan memperkuat efektivitas pengendalian inflasi. Turut hadir dalam Rakornas adalah para Menteri serta pimpinan lembaga terkait, Panglima TNI dan Kapolri, serta 532 TPID dari 34 provinsi dan 498 kabupaten/kota.

Presiden RI membuka arahan dengan menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian bersama. Ketidakpastian ekonomi global yang tinggi perlu untuk terus diantisipasi karena dapat mengganggu keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan neraca transaksi berjalan melalui peningkatan produk berbasis ekspor maupun substitusi impor, termasuk sektor pariwisata.

Presiden RI juga menekankan pentingnya peran Pemerintah Daerah untuk mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur konektivitas serta kemudahan berusaha melalui penyederhanaan dan percepatan perizinan antara lain dengan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat, murah, dan memberi kepastian (Online Single Submission/ OSS).

Lebih lanjut, Presiden RI juga menekankan perlunya upaya pengendalian inflasi melalui upaya mewujudkan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Dalam kaitan ini, Presiden RI menggarisbawahi pentingnya upaya untuk mendorong perdagangan antardaerah sehingga daerah yang mengalami surplus barang dapat memberikan pasokan ke daerah lain yang mengalami defisit.

Upaya mendorong pembangunan pasar-pasar pengumpul di berbagai daerah juga perlu terus dilakukan untuk mengurangi biaya transportasi perdagangan antardaerah. Selain itu, untuk menjaga ketersediaan pasokan, Presiden RI menekankan pentingnya peran Kepolisian Republik Indonesia untuk turut menjaga berjalannya mekanisme pasar antara lain dengan mencegah terjadinya penimbunan barang yang berlebihan.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia dalam laporannya secara ringkas menyampaikan beberapa capaian penting pengendalian inflasi. Inflasi nasional selama tiga tahun terakhir (2015-2017) dapat dijaga berada dalam kisaran target 4,0±1%, didukung oleh capaian inflasi di seluruh kawasan.

Realisasi inflasi volatile food juga semakin menurun, bahkan pada 2017 mencatatkan angka terendah dalam 13 tahun terakhir (2005-2017). Pencapaian penting pengendalian inflasi ini merupakan buah dari koordinasi kebijakan yang semakin kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi.

Bank Indonesia mengapresiasi dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui berbagai program inovatif yang telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID). Hingga pertengahan 2018, inflasi tetap terkendali dalam rentang sasaran 3,5±1%. Bahkan, realisasi inflasi periode Idul Fitri 2018 lebih rendah dibandingkan tiga tahun terakhir (2015-2017). Keberhasilan ini sangat penting karena menentukan capaian inflasi di akhir tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Konsistensi kita dalam mengendalikan inflasi perlu dipertahankan, mengingat sasaran inflasi ke depan akan semakin rendah hingga 3,0±1% pada 2020-2021.

Pada Rakornas kali ini, Presiden RI juga menyerahkan penghargaan TPID Terbaik dan TPID Berprestasi kepada daerah-daerah dengan kinerja terbaik di tahun 2017.

Facebook Comments

Continue Reading

Iklan

Trending