Connect with us

Ekonomi

Hedge Fund Ala Jokowi

Published

on

Fakta99.com – Penerimaan pajak semua habis bayar belanja pegawai, transfer Daerah dan wilayah otonom. Tidak tersisa untuk bangun jalan baru, bahkan untuk buat jalan 30 KM, engga ada duit. Kita ambil contoh APBN tahun 2017, penerimaan sebesar RP. 1750 T. Sementara pengeluaran sebesar Rp. 2080 Triliun. Negatif kan. Kalau Jokowi pinjam uang untuk belanja pegawai, engga ada investor yang beli surat utang , dan tidak mungkin lembaga keuangan mau kasih utang. Siapa yang mau kasih utangan untuk belanja. Apalagi DPR melarang Menteri Keuangan mengeluarkan surat utang dengan menggadaikan asset negara kecuali menjadikan asset sebagai underlying. Jadi kita sebagai rakyat jangan “ baper” seolah olah negara utang untuk bayar pegawai atau bangun gedung kantor baru. Atau utang untuk bayar subsidi. Engga ada itu.

Nah utang apa yang dilakukan Jokowi? ini utang bisnis. Semua program pembangunan yang berkaitan dengan infrastruktur didapat dari utang. Infrastruktur itu bukan hanya jalan, pelabuhan, jembatan, bandara, yang secara langsung dapat membayar utang dari pendapatan, tetapi juga untuk dana desa, investasi pendidikan, pusat kesehatan, revitalisasi waduk dan irigasi, yang merupakan intangible investment , yang baru dirasakan dalam jangka panjang dengan lahirnya generasi sehat dan terpelajar, serta desa yang kuat untuk menghadapai industrialisasi.

Nah bagaimana caranya Jokowi melakukan fundraising dengan kondisi lebih besar pasak daripada tiang itu? Pertama, menugaskan BUMN melakukan aksi pembangunan infrastruktur yang punya nilai ekonomis. Kan dana di perlukan sangat besar. Benar. Perhatikan cara smart nya. Jokowi melakukan rasionalisasi arah BUMN dan restruktur modal BUMN. Contoh katakanlah BUMN dapat tugas membangun dengan anggaran Rp. 100 triliun. Jokowi hanya menyuntikan dana dalam PMN sebesar 10% atau Rp. 10 Triliun. Itupun Rp. 10 triliun bukan dari modal sendiri tapi utang dengan menerbitkan SBN. Lah sisanya gimana ? Jokowi juga menyediakan instrument hedge atas proyek BUMN itu melalui VGF (Viability Gap Fun) agar revenue proyek di jamin diatas IRR market.

Sisanya ini didapat melalui leverage dalam skema financial engineering. Kekurangan itu bisa ada dapat melelui loan dari bank. Tapi umumnya bank tidak mau memberikan pinjaman untuk proyek yang belum ada bukti hasilnya. Mencari mitra juga belum tentu mudah karena kekurangan modal sampai 90%. Kalaupun ada posisi BUMN akan lemah. Lantas bagaimana solusinya? Proyek itu ada bagi dalam 10 tahap dengan 10 entity (SPC : A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K, D,). Tahap pertama ( A) dibiayai dari modal sendiri tanpa ada pinjaman darimanapun. Sehingga BUMN terbebas dari biaya tetap berupa bunga dan keharusan mengangsur. Proyek itu setelah selesai dibangun, langsung dioperasikan dengan memberikan revenue. Future income dalam 15 tahun sebesar Rp 2 Triliun.

Setelah proyek tahap 1 selesai, BUMN bisa membangun proyek tahap 2 tapi BUMN tidak punya uang lagi karena sudah habis. Kalau harus menunggu sampai ada uang , tentu tidak mungkin. Bagaimana caranya agar bisa dilanjutkan? BUMN menerbitkan global Bond (seperti yang dilakukan Pelindo dan Angkasa Pura dan Jasa Marga ) dalam bentuk revenue bond dengan jaminan revenue proyek tahap A. Dari Global bond itu BUMN dapat LTV sebesar 50% dari Future income atau Rp.1 triliun. Dana hasil penjualan revenue bond itu di gunakan untuk membangun proyek B.

Setelah proyek B selesai dibangun, Asset proyek A dijaminkan dengan menerbitkan CMO melalui pasar modal. Hasil penjualan CMO itu digunakan untuk membangun proyek C. Setelah proyek C selesai dibangun, revenue proyek B di gunakan untuk membangun proyek D dengan cara menerbitkan revenue bond. Setelah proyek tahap D selesai dibangun maka asset proyek tahap B di jaminkan dengan skema CMO untuk membangun proyek E.

Begitu seterusnya… setelah 10 kali putaran maka ke 10 perusahaan (ABCDEFGHIJK) itu di gabung dalam satu holding untuk masuk bursa ( contoh yang terjadi dengan Wika Toll Road ). Hasil penjualan saham itu digunakan untuk memperbaiki struktur permodalan agar DER sehat untuk tari utang lagi dari perbankan. Loh kan BUMN digadaikan? helloooo, boss, yang dijaminkan adalah SPC bukan BUMN, ya proyek itu sendiri sebagai jaminan. BUMN mah aman aman saja. Kalau gagal ya ambil tuh proyek, dan tetap setelah 30 tahun, negara ambil sesuai kontrak PPP.

Ilustrasi diatas dikenal dengan istilah project derivative value. Atau harta bisa beranak pinak sendiri. Mengapa ?karena modal pertama memberikan bukti dan keyakinan bagi pihak lain bahwa proyek itu layak. Skema pembiayaan ini dipakai pembangunan jalan Toll atau pembangkit listrik atau bandara. Dimana revenue pasti dan pembangunan bisa dibuat beberapa tahap untuk memungkinkan modal di leverage berkali kali.

Apa yang dilakukan pemerintah memberikan suntikan modal kepada BUMN yang khusus melaksanakan program pembangun infrastruktur adalah agar kekurangan APBN dapat ditutupi melalui skema leverage ini.Artinya proyek itu dibiayai melalui sistem keuangan dimana melibatkan Asset Management, Project Management, Fund Manager dan perbankan, bursa. Penyertaan modal pemerintah itu hanya trigger untuk terjadinya financing scheme yang di back up investor institusi, yang pasti aman dari intervensi dibandingkan dengan private investor. Jadi bila Rp.37 triliun dana penyertaan negara maka leverage bisa mencapai lebih dari Rp.300 triliun dan selagi ada peluang proyek baru, leverage terus terjadi tanpa henti. Makanya kerja kerja agar uang terus mengalir…

Nah bagaimana untuk pembiayaan infrastruktur yang intangible seperti pendidikan, kesehatan dan dana desa ? Kan engga mungkin itu dijadikan underlying ujntuk dapatkan uang dari market karena tingkat pengembalian tidak ada. Oh gampang. Menkeu , sebagai pemegang saham BUMN itu, portfolio berupa saham itu, dijadikan sebagai underlying untuk terbitkan bond berjangka waktu 15 tahun. Kalau total asset BUMN sebesar Rp. 6.560 Triliun, ekspansi SBN hanya 5% setiap tahun atau Rp. 300 Triliun. Sementara kenaikan asset BUMN diatas 5% setahun. Apa engga ditabrak oleh investor, wong nilainya 20 kali dari underlying. Makanya satu satunya yang membuat iri elite politik terhadap Jokowi adalah kemampuannya menciptakan financial resource, unlimited resource. Money follow program!

Facebook Comments

Ekonomi

Financial Engineering Freeport

Published

on

Fakta99.com – Ada yang mempertanyakan darimana Inalum bumn holding tambang dapatkan uang. Assetnya nya aja engga cukup. Siapa yang mau kasih pinjam. Memang kalau pola berpikir konvensional itu bisa dimaklumi. Karena engga mungkin bisa dipahami gimana dapatkan uang sebesar Rp 53 triliun. Kalaupun ada bank yang mau kasih pinjam tetap saja engga mudah. Karena harus persetujuan DPR. Karena penjaminan BUMN adalah penjaminan Negara dan ini disamakan dengan PMN. Jelas ditolak oleh DPR ditengah defisit anggaran. Kalaupun inalum ada uang sebagian juga engga mudah mau cash out besar. Karena RKT nya harus persetujuan pemerintah dan itu ada SOP yang ketat berkaitan dengan rasio likuiditas yang harus ditaati. Katakanlah inalum cash out Rp 20 T , itu akan mempengaruhi rasio likuiditas nya. Engga bisa. Jadi gimana solusinya ?

Perhatikan, pertama. Inalum mendekati bank untuk membeli participation interest punya Rio Tinto. Bank tertarik. Mengapa ? Karena valuasi nya lebih pasti daripada beli langsung saham Freeport McMoran di FI. Kalau beli saham Freeport Mcmoran tentu valuasi saham termsuk deposit. Berapa harganya belum pasti. Hitungannya lebih kepada Future value market. Yang jelas harganya pasti mahal untuk menghasilkan capital gain. Tetapi kalau beli PI maka inalum otomatis dapat saham sebesar 40%. Mengapa? Karana PI itu hak Rio Tinto atas produksi tambang tanpa ada kewajiban bayar pajak. Harga 40% senilai USD 3,8 miliar itu murah dibandingkan nilai Future hak Rio atas deposit sebesar USD 20 miliar.

Penjelasan diatas di buat secara detail oleh konsultan dan Fund Manager sehingga pihak bank bisa menerimanya sebagai kajian yang workable dan bankable. Kemudian atas kajian detail itu, pihak inalum mengajukan skenario pembiayaan kepada bank kreditur. Untuk apa? Untuk mendapatkan undertaking pembelian PI itu. Kalau engga mana mungkin Rio Tinto mau negosiasi pelepasan PI. Dari sini proses negosiasi dengan bank dilakukan. Tentu menggunakan skema financial engineering. Gimana skemanya? Inalum menawarkan saham yang akan dikuasai itu atas nama SPV sebagai collateral. Artinya bukan Senior Loan bagi Inalum. Dengan demikian Inalum lolos dari kewajiban mendapatkan persetujuan pemerintah atau DPR. Ini murni bisnis to bisnis.

Kedua, mengapa bank mau biayai pembelian PI itu dengan hanya jaminan dari saham yang akan dikuasai oleh SPV? Karena setelah Inalum kuasai saham itu melalui SPV , suara inalum akan mayoritas dalam rapat pemegang saham FI yang tentu inalum akan membuat keputusan tunduk kepada UU Minerba. Mengapa ? Agar valuasi saham FI tidak hanya dihitung senilai PI Rio Tinto atau replacement cost tetapi termasuk juga reserved sebesar USD 90 miliar atau lebih sampai dengan tahun 2041. Makanya Freeport McMoran setuju swap PI dengan saham. Karena saham dia di FI juga akan terdongkrak naik. Jadi semua win to win. Semua untung. Itulah skema financial engineering yang benar dimana semua stakeholder untung.

Ketiga. Pertimbangan lain bank adalah Tekhnlogi dan buyer. Oh engga usah kawatir. Freeport McMoran akan tetap menjadi mitra inalum sebesar 49%. Artinya valuasi Saham itu didukung oleh ketersediaan tehnologi. Bagaimana dengan buyer.? Rio Tinto walau tidak lagi pegang PI , akan tetap jadi partner sebagai off taker produksi. Jadi anda perhatikan, Inalum dapat jaminan Tekhnlogi dan buyer. Juga konsesi dalam bentuk IUPK dari pemerintah dimana deposit nya sudah provent. Atas dasar itulah bank Happy untuk membiayai pembelian PI. Paham ya

Kemudian bagaimana inalum melunasi hutang itu? FI akan otomatis menjadi anak perusahaan inalum. Sebagai holding inalum bisa melakukan refinancing melalui pelepasan saham dibursa. Tentu valuasinya meliputi deposit, Tekhnlogi dan offtake market. Kalau saya hitung bodoh dengan hanya berdasarkan deposit freeport maka valuasi saham bisa 10 kali lipat. Artinya hanya jual 10% ( dari 51% ) saham ke publik, inalum sudah bisa lunasi hutang pembelian PI Rio Tinto. Kelak kalau membutuhkan dana lagi untuk ekspansi maka inalum bisa mengeluarkan convertable Bond ( hutang yang bisa ditukar dengan saham ) di bursa. Tanpa SPV harus delusi sahamnya di FI.

Jadi kesimpulannya inalum akusisi 51% saham Freeport Indonesia melalui right issue dengan duit pinjaman 100% yang sudah di secure melalui exit strategi yang kuat dan exciting. Sehingga mudah mendapatkan financial resource. Itulah financial engineering yang membeli bukan dengan uang ditangan tertapi dengan skema.

Facebook Comments

Continue Reading

Ekonomi

Aspek Legal Dan Bisnis Freeport

Published

on

Fakta99.com – Untuk anda ketahui bahwa mengapa proses akuisisi saham Freeport begitu rumit. Padahal masalahnya sederhana. Karena kita sudah punya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Dimana tidak ada lagi Kontrak Karya sebagai payung hukum operasi penambangan di Indonesia. Untuk anda ketahui bahwa dalam UU Minerba, hak otonomi daerah di hormati dan mendapatkan lebih banyak terhadap SDA yang ada. Sementara KK tidak menghormati hak otonomi daerah.

Sangat sentralistik. Namun entah mengapa 2 bulan sebelum masa berakhir jabatan SBY, MOU antara pemerintah indonesia dan Freeport di tandatangani. Dalam MOU ini walau mengacu terhadap UU Minerba namun tidak menghapus mengenai keberadaan KK itu sendiri. Artinya memang MOU itu di design dengan niat untuk menghilangkan prinsip otonomi daerah atas adanya UU Minerba itu.

Atas dasar MOU itulah akhirnya Freeport tidak menghormati keberadaan UU Minerba. Kalau Jokowi tolak MOU itu maka Freeport siap bertarung di Arbitrase International. Kemungkinan menang besar. Nah kalau dipatuhi MOU itu maka Jokowi melanggar UU Minerba itu sendiri. Kan dilema. Ini jebakan batman. Lantas bagaimana Jokowi bersikap? ya patuh kepada UU yang ada. Kecuali kalau UU diubah.

Ada wacana untuk mengubah UU Minerba itu. Tetapi gagal dilaksanakan. Jadi Jokowi tetap melaju dengan aturan yang ada yaitu UU Nomor 4 Tahun 2009. Lebih dua tahun proses tarik ulur itu terjadi dengan menguras emosi, pikiran dan tenaga. Team Jokowi tetap tabah mengikuti perintah Jokowi agar patuh kepada UU.

Bulan agustus 2017 , Freeport setuju patuh pada UU No. 4/2009 tentang minerba. Kita menang selangkah. Juga setuju divestasi 51% , bersedia bangun smelter. TETAPI Freeport minta perpanjangan sampai 2041 sebelum divestasi dilaksanakan. DAN tidak setuju dengan kebijakan pajak untuk PAD Papua. Pemerintah keberatan.

Karena UU mengatakan 10 tahun harus sudah divestasi 51%. Kalau sudah 51 persen bukan masalah kalau diperpanjang sampai 2041. Kembali negosiasi berlangsung alot dan masing masing punya dasar hukum untuk bertahan dengan sikapnya. Freeport tetap dengan MOU yang ada sementara Jokowi patokannya UU. Semua team Jokowi bekerja dengan arahan yang jelas sesuai dengan PP No.1 /2017.

Karena masing masing bersikukuh dengan posisinya maka team pemerintah berusaha menggunakan segala macam cara agar dapat menguasai saham mayoritas FI dengan harga murah. Dalam dunia bisnis cara ini biasa. Cara yang ditempuh adalah mendekati strategic partners Freeport, yaitu RIO TINTO.

Cara ini murni pertimbangan bisnis dan dilakukan dengan taktik bisnis. Tetapi menghadapi Rio Tinto tidaklah mudah, Karena Rio adalah raksasa tambang dan punya akses financial resource tidak terbatas. Posisi Rio adalah pemilik Participation interest di Freeport. Artinya Rio itu bandarnya Freeport.

Pemerintah menugaskan PT. Inalum untuk mengambil alih FI dari Rio. PT. Inalum memanfaatkan jasa konsultant Morgan Stanley dan Deutsche bank untuk deal dengan Rio Tinto. Tentu sebelum negosiasi dilaksanakan, Rio ingin kepastian apakah Inalum ada uang untuk mengambil alih FI itu? Masalahnya Inalum tidak punya cukup uang untuk beli. Diharapkan dari APBN? DPR tidak menyetujui PMN untuk pengambil alihan FI ini. Kalaupun berhutang, DPR tidak setuju asset Inalum digadaikan. Bingungkan?

Anda perhatikan sekelas Inalum saja diragukan reputasinya oleh Rio Tinto apalagi kalau melibatkan Swasta nasional. Emang ada swasta nasional punya uang nganggur sebesar Rp. 50 triliun? Inalum butuh dana 3,85 miliar dolar AS untuk membeli hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia dan 100 persen saham FCX di PT Indocopper Investama. Yang semuanya bernilai 51% saham Freeport Indonesia. Jadi tolong jangan prasangka buruk kalau swasta nasional ada dalam struktur pemegam saham Freeport dari divestasi itu. Jadi apa yang dilakukan oleh team Jokowi mensiasati pendanaan pengambil alihan ini ?

Skema yang digunakan adalah LBO. Namun LBO ini harus didukung oleh exit strategi yang kuat dan exciting. Tanpa itu tidak ada bank yang mau biayai. Apalagi yang mengajukan pinjaman adalah perusahaan baru sebagai Special propose vehicle saja. Atau perusahaan kertas. Jadi transaksi pendanaannya sangat rumit. Perusahaan baru ini pemegang sahamnya adalah BUMN ( inalum ) dan BUMD. Resiko atas utang bank ditanggung oleh perusahaan baru ini dan tidak melibatkan BUMN sebagai holding. Nah perusahaan inilah yang nanti akan bertidak sebagai pemegang saham di FI bersama Freeport Mc Moran.

Kembali pertanyaannya adalah mengapa bank mau biayai proyek pengambil alihan ini? lagi lagi saya katakan ini adalah transaksi LBO bagian dari bisnis hedge fund. Yang dinilai itu bukan nilai sekarang tetapi masa depan. Pihak konsultant international berdasarkan data riset yang non disclosure berhasil mesimulasikan forcesting future value dari nilai saham itu. Bila harga FI sebesar USD 3,85 miliar maka Value asset itu dalam jangka panjang akan menjadi 90 miliar dolar. Apalagi setelah di perpanjang IUPK maka reserved tambang akan masuk dalam neraca. Ini akan mendongkrak saham naik lebih dari 20 kali lipat.

Peningkatan value saham itu otomatis akan mendongkrak nilai saham dari PT. Inalum sebagai pemegang portfolio saham Freeport Indonesia melalui SPC. Karena Inalum tidak berhutang maka rasio neraca nya sangat longgar untuk melakukan exit dalam rangka refinancing untuk bayar utang SPC. Tentu trend nya akan ketahuan setelah divestasi terjadi.

Atas dasar tersebut maka pihak bank bersedia memberikan komitmen kepada Inalum untuk membiayai “ skema” akuisisi saham Freeport indonesia melalui PI dari Rio Tinto. Dan setelah ada komiment dari bank, maka Rio Tinto mau maju ketahap berikutnya yaitu proses akusisi dan take over PI. Itulah sebabnya perlu adanya HEAD OF AGREEMENT ( HOA) ditanda tangani oleh semua pihak agar ada kepastian jadwal sebelum akhir 2018 sudah di tanda tangani purchase agreement dan teknis skema pembiayaan dapat terlaksana.

Dalam HOA itu ada standar yang harus dipatuhi semua pihak agar skema pembiayaan dapat terlaksana. Apa itu ? mengenai divestasi 51 persen saham, pembangunan smelter, peralihan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK OP), dan perpanjangan masa operasi Freeport selama 2×10 tahun, atau sampai 2041, sesuai ketentuan undang-undang.

Semua tahapan mendapatkan 51% saham FI itu dilakukan dengan kesadaran bahwa kita tidak mungkin perang dengan AS namun kita juga tidak mau kehilangan kehormatan dan value atas SDA kita. Kita hanya menuntut keadilan yang diamanahkan oleh UU Minerba dan itu yang buat adalah wakil kita di DPR termasuk anda. Lantas mengapa anda mencurigai kinerja team Jokowi? Semua tahapan itu dilakukan sangat terbuka dihadapan DPR dalam setiap rapat kerja dengan menteri terkait, Tidak ada rahasia.

Apalagi dasar negosiasi itu sesuai dengan PP No 1/2017 yang merupakan misi presiden dalam melaksanakan amanah UU. Semua team bekerja atas dasar itu. Tidak ada pihak lain yang terlibat kecuali abdi negara yang bekerja siang malam untuk negeri yang mereka cintai.

Ditengah keterbatasan APBN dan hegemoni AS yang begitu besar, kita bisa melewati gelombang panas untuk merebut kembali apa yang menjadi hak kita, hak rakyat Indonesia , hak rakyat papua.

Facebook Comments

Continue Reading

Berita Internasional

Retail Dan Hotel Di Rusia Muncul Sebagai Pemenang Piala Dunia

Published

on

Fakta99.com – Piala Dunia Rusia telah berjalan selama sebulan, hal itu merupakan anugerah untuk industri pembuatan bir dan hotel serta mengurangi pengeluaran untuk beberapa barang mahal dan membatasi perdagangan di pasar keuangan, juga mendorong permintaan domestik untuk pinjaman peralatan elektronik, terutama TV dan smartphone.

Sementara itu, dealer mobil Rusia mungkin akan menyambut akhir pesta pada hari Minggu (15/7) setelah penjualan melambat bulan lalu.

Para pengamat ekonomi telah mengecilkan dampak ekonomi langsung dari Piala Dunia, serta memprediksi akan menjadi terpinggirkan dan menyebar tidak merata.

Itu cenderung sesuai dengan pola negara lain yang telah menyelenggarakan acara olahraga besar – pemantulan singkat tetapi tidak cukup untuk membuat dampak yang langgeng pada sektor ekonomi.

Turnamen, yang dimulai pada tanggal 14 Juni dan berakhir ketika Perancis bermain Kroasia di final hari Minggu (15/7), menarik lebih dari 700.000 penggemar asing ke Rusia, yang menempati jalan-jalan di 11 kota tuan rumah bersama dengan penduduk setempat.

Moskow melihat peningkatan 60 persen wisatawan asing, sehingga jumlah keseluruhan pengunjung ke ibukota Rusia selama Piala Dunia menjadi 3 juta orang, kata Nikolai Gulyaev, kepala departemen olahraga dan pariwisata Moskow.

Semua penggemar itu perlu ditempatkan dan terus disegarkan. Facebooking memperingatkan bahwa 74 persen properti di St. Petersburg dan Moskow telah dipesan untuk akhir pekan terakhir Piala Dunia. Situs web Booking.com tidak memberikan peringatan tentang ketersediaan untuk minggu depan. Di stadion, penggemar Rusia adalah pembelanja utama, setelah mengeluarkan $ 12 juta selama empat minggu pertama turnamen, Visa mengatakan pada hari Jumat (13/7).

Sementara pengecer dan pelaku bisnis menjumlahkan dari bulan ke bulan, perlu waktu untuk mempelajari efek Piala Dunia secara keseluruhan setelah menyaring ke data resmi.

“Ini adalah pertanyaan tidak kurang dari satu tahun atau mungkin lebih,” kata Shlomo Weber, rektor dari Sekolah Ekonomi Baru yang terkemuka.

Di pasar keuangan, aktivitas turun di semua bagian Bursa Moskow terlepas dari platform obligasi karena para pedagang mengalihkan fokus mereka ke aksi langsung.

Dan meskipun manfaat ekonominya dapat diperdebatkan, Piala Dunia tentu mengangkat semangat.

“Piala Dunia adalah hal yang baik tetapi tidak selalu untuk perdagangan, lebih untuk suasana hati,” kata CEO bursa Alexander Afanasyev.

Facebook Comments

Continue Reading

Iklan

Trending