Connect with us

Politik

Soal MK Tolak Uji Materi Batas Capres dan Cawapres, Demokrat: JK Harus Berani Nyapres

Published

on

Fakta99.com – Soal MK tolak Uji materi batas Capres dan Cawapres, Kepala Divisi Advokasi dan Hukum DemokratFerdinand Hutahaean, mengatakan sudah memprediksi Mahkamah Konstitusi (MK) akan menolak uji materi Undang-undang nomor 17 tahun 2017 tentang pemilu terkait batas masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Dalam aturan tersebut presiden atau Wapres yang sudah dua kali menjabat tidak boleh mencalonkan lagi.

“Sudah kami duga sejak awal gugatan itu didaftarkan di MK. Sulit menerimanya, karena legal standing pemohon,” ujarnya Kamis (28/6/2018). Dikutip dari Tribunews

‎Selain itu, menurut Ferdinand, undang-undang yang digugat tersebut bunyinya sudah jelas dan tak perlu tafsir lagi.
“Sudah jelas melarang lebih dua kali‎, soal berturut-turut atau tidak itu hanya persepsi,” katanya.

Ferdinand mengatakan dengan putusan tersebut Wakil presiden Jusuf Kalla tidak dapat maju lagi sebagai Cawapres. Oleh karena itu ia menyarankan Kalla untuk lebih berani maju sebagai capres.

“Penting menyampaikan kepada pak Jusuf Kalla agar menjadikan putusan MK ini sebagai tanda alam untuk lebih berani maju sebagai kandidat capres. Dulu saja berani menantang pak SBY yang sedang kuat-kuatnya. Masa sekarang tak berani?‎” katanya.

Ferdinand mengatakan Kalla harusnya bersyukur dengan adanya putusn MK tersebut, karena jalan bagi Kalla untuk maju sebagai Capres semakin lebar dan bulat.

Sebelumnya permohonan Uji materi UU terkait batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden diajukan oleh Muhammad Hafidz dan federasi Serikat Pekerja Singaprebangsa.

Adapun pertimbangan hakim menolak gugatan tersebut karena permohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan (legal standing).

Facebook Comments

Politik

Melawan Lupa

Published

on

Fakta99.com – Umat Islam selalu bilang di zolimi oleh penguasa. Anehnya hanya di era Jokowi begitu kencang perasaan terzolimi itu. Padahal era Soeharto lebih terzolimi. Ulama dan tokoh islam di cekal. Salah bicara dalam dakwah, besoknya udah ditangkap. Partai beraliran islam hanya ada satu. Selebihnya di bredel. Di era Jokowi orang bebas demo dan menghujat presiden. Posisi ulama ditempatkan secara terhormat. Dua petinggi NU dan Muhammadiah ditempatkan sebagai wantimpres dan ketua penasehat idiologi. Ketika Era SBY yang merupakan presiden alumni dari universitas Orba era Soeharto politik adem. Tidak ada demo berjilid jilid. Tidak ada aksi ganti presiden. Tidak ada fitnah yang begitu massive seperti era Jokowi. Padahal di era SBY, Habib riziq dijebloskan kedalam Penjara. Di era Jokowi HRS dengan santai berada diluar negeri walau tersangkut banyak kasus.

Dimana dizoliminya ?

SEharusnya tahun 2011 sudah terjadi diverstasi. Freeport engga peduli dengan UU Minerba . Tidak ada yang bilang SBY tidak punya nasionalisme. Divestasi amanah UU dibuat nego dengan Freeport dari 51% jadi 30%. Semua diam dan senang. Padahal itu amanah UU. Berkali kali SBY dan elite politik ke China dan menjalin MOU dengan china untuk pembelian Pesawat dan Pembangkit listrik, namun tidak pernah ada ribut soal negeri ini akan dijajah china seperti sekarang. Proyek Malaka bridge di setujui oleh SBY sebagai kelanjutan proyek OBOR tetapi di era Jokowi dihentikan karena Jokowi tidak ingin Indonesia masuk dalam proyek OBOR sebelum siap bersaing. Mengapa kini Jokowi yang dibilang pro China ?

Di era SBY kesepakatan CAFTA ( China Asean Free Trade Area ) sebagai kelanjutan dari AFTA ( ASEAN FREE TRADE AREA ) dan kemudian jadi ME ASEAN. Tidak ada orang bilang SBY pro asing karena membuka Indonesia secara bebas dikawasan ASEAN dan ASIAN. Namu di era Jokowi kesepakatan multilateral di revisi dengan mengambil alih jalur udara selat malaka yang selama ini dikendalikan oleh Singapore. Jokowi merengsek mengembangkan jalur pelayaran strategis alternatif ke dua lewat Selat Lombok ke Pacific yang dikuasai AS. Agar Indonesia timur dapat berkembang lebih cepat. Blok MIGAS Mahakam dan Masela yang sekian puluh tahun dikuasai asing dan kini di ambil alih Jokowi. Tetapi mengapa Jokowi dibilang Pro asing ?

JOkowi dibilang tukang gali utang. Padahal waktu SBY harga minyak sedang tinggi. Surplus terjadi sejak tahun 2004. Tidak ada yang suruh SBY bayar utang. Malah suruh SBY membakar uang lewat subsidi BBM. Tidak ada yang bilang SBY tukang utang ketika APBN defisit terjadi. Asalkan subsidi terus diberi. Ribuan triliun uang habis untuk sia sia selama 10 tahun berkuasa. KIni di era Jokowi , negara deifsit. Tetapi pembangunan terus berlanjut. Bahkan angka kemiskinan bisa turun lebih baik sepanjang sejarah. Reputasi Indonesia dipasar uang global semakin tinggi. Karena makro kita sehat padahal kita dalam tekanan krisis global dan defisit anggaran. Di era Jokowi justru program pelunasan hutang dilakukan secara sistematis agar dalam jangka waktu terukur kita bebas dari utang. Tetapi mengapa selalu disikapi miring…

Mengapa ?
Sebetulnya pihak oposan sudah kehilangan cara untuk menjatuhkan Jokowi dengan berbagai issue. Dari rekayasa kasus seakan ulama di zolimi, diteror, PKI, harga naik, rakyat menderita dan lain sebagainya. Karena rakyat sudah semakin cerdas bersikap. Semuanya dianggap oleh sebagian besar rakyat adalah omong kosong. Makanya teori terakhir adalah menggiring indonesia masuk dalam wilayah konplik dengan asing. Agar pemerintah lemah. Tetapi mereka lupa, bahwa Jokowi terlalu cerdas untuk bertikai dengan asing. Orang beradab paham bagaimana mengelola konplik menjadi peluang, mendekatkan yang jauh dan merapatkan yang dekat. Freeprot bukannya dimusuhi tetapi di rangkul jadi anak angkat dibawah ibu asuh Inalum. Baik baik ya jadi anak atau tak jewer.

Facebook Comments

Continue Reading

Politik

KPK Tangkap Anggota Komisi VII DPR RI, Amankan Uang Rp 500 Juta

Published

on

Fakta99.com – Sembilan (9) orang diamanakan KPK diantaranya Anggota DPR RI Komisi VII, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan, sembilan orang diamankan dalam operasi di Jakarta.

“Sejauh ini KPK mengamankan 9 orang, yang terdiri dari unsur anggota DPR-RI, staf ahli, sopir, dan pihak swasta,” ujar Agus , Jumat (13/7/2018).

Dari sembilan orang yang diamankan di DKI Jakarta, KPK turut menangkap anggota Komisi VII DPR berinisial EMS. Bersama EMS dan delapan orang lainnya, tim penindakan juga mengamankan uang ratusan juta.

“KPK mengamankan uang rupiah ratusan juta. Kami duga terkait dengan tugas di Komisi VII DPR-RI. Barang bukti sementara Rp 500 juta. Tunggu konferensi pers besok,” kata Agus.

Diduga penangkapan terhadap EMS berkaitan dengan suap proyek di PLN. Diduga, EMS menerima suap dari pihak swasta berinisial JBK dari Apac Grup Textil.

KPK kini memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status EMS dan mereka yang tertangkap tangan.

Facebook Comments

Continue Reading

Berita Internasional

Erdogan Bersikap, Ekonomi Turki Sakit Keras

Published

on

Fakta99.com – Ekonomi Turki sedang sakit keras. Turki sudah meminta kepada IMF agar mengeluarkan dana rescue untuk menjaga mata uangnya tidak terjun bebas. China dan Rusia akan mempertimbangkan memberikan bantuan agar Turki tidak masuk ke spiral krisis. Tetapi , menurut fund manager di Hong Kong bahwa Turki harus mengikuti standar adjustment yang ditetapkan lembaga kreditur. Kalau engga ya tidak mungkin bantuan diberikan. Erdogan paham betul soal standard adjustment itu. Pemilik uang tidak pernah salah bersikap. Uang adalah akal sehat itu sendiri. Diantara syarat itu adalah Turki harus menjamin stabilitas politik sebagai dampak dari kebijakan yang akan dikeluarkan untuk recovery economy. Hal ini sama dengan yang diterapkan kepada Arab Saudi.

Tentu ketika kampanye Erdogan tidak bicara tentang kesepakatannya dengan kreditur itu. Tetapi setelah terpilih kembali untuk periode kedua, maka kebijakan keras demi stabilitas politik diterapkan. 18.632 PSN dipecat. Sekitar 9.000 diantaranya merupakan anggota kepolisian, lebih dari 6.000 lainnya adalah personel tentara, dan ratusan sisanya merupakan guru dan dosen dipenjuru Turki. Bukan itu saja , Paspor mereka juga dicekal oleh pemerintah. Tidak hanya sampai pada PNS, tetapi juga 12 Ormas dibubarkan , tiga surat kabar dan satu saluran TV dibredel. Mengapa ? mereka inilah yang menjadi acaman Turki untuk keluar dari krisis. Yang selalu mengusung racun populis untuk merebut kekuasaan. Pengaruh oposan meracuni mereka sampai ke tingkat PNS dan Aparat polisi.

Erdogan adalah ciri pemimpin khas yang menerapkan idiologi kekuasaan islam yang totaliter. Bagi Erdogan siapapun yang maragukan kekuasaannya adalah musuh yang harus dihabisi. Tidak ada istilah polemik seperti dalam sistem demokrasi. Tidak debat terpelajar dan akal sehat. Haters , harus disingkirkan. Titik. Kalau zaman Khilafah Turki Ustamani, para hater di penggal lehernya , bahkan kelompok Yahudi Amernia dibantai secara massal. Ini bukan soal kemanusiaan tetapi bagaimana khilafah haru tegak. Kelompok oposisi Islam di Indonesia sepertinya tidak jauh beda dengan cara berpikir Turki dan Erdogan ini. Ketika kampanye mereka sangat populis dan penuh kasih. Tetapi ketika berkuasa cerita akan sangat berbeda. Mereka tidak membela rakyat tetapi membela kelompok dan kekuasaannya.

Teman saya fund manager di Hong Kong berkata bahwa yang luar biasa dari Jokowi adalah dia mampu memimpin dengan sistem demokrasi dan mengajak orang bermental demokrat. Bukan dengan retorika tetapi dengan keteladanan sikapnya yang terbuka menerima perbedaan dan terbuka terhadap kritik terhadap dirinya. Dari peberdaaan itulah dijadikannya senjata untuk bermain cerdas dengan faksi yang ada di Indonesia. Dari sana pulalah kebijakan reformasi APBN, Pajak, Politik dapat dilahirkan. Hasilnya, indonesia menjadi negara responsip terhadap perubahan, bukan negara represif terhadap perubahan. Yang lemah sencara mental, berubah menjadi kuat dan realistis, Yang tidur dibangunkan agar bangun untuk kerja. Yang culas disingkirkan secara elegant. Seharusnya Erdogan belajar dari sosok Jokowi.

Facebook Comments

Continue Reading

Iklan

Trending