Connect with us

Politik

Pembangunan Era Jokowi Gagal ?

Published

on

Fakta99.com – Pernyataan Amien Rais (AR) bahwa Jokowinomics gagal, itu jelas tidak tepat. Dan lagi istilah Jokowinomics itu tidak pernah ada. Negeri ini bukan negeri totaliter atau khilafah dimana titah raja adalah hukum. Kebijakan Ekonomi era Jokowi bukanlah kebijakan Jokowi tetapi kebijakan Rakyat melalui UU yang di create DPR. Itu system nya. Semoga AR masih ingat ketika anda duduk sebagai Ketua MPR yang melahirkan amandemen UUD 45. Jadi itu dulu terlebih dahulu saya luruskan agar tidak salah persepsi bahwa Jokowi menciptakan tiran dalam sistem ekonomi. Lantas apa kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah di era Jokowi itu ?

Pertama adalah Keadilan Ekonomi. Pak AR tahukan bahwa selama 14 tahun sebelumnya, data juga menunjukkan, Indonesia banyak menghamburkan subsidi BBM. SBY, misalnya, menghabiskan sekitar Rp 1.300 triliun atau tepatnya Rp 1.297,8 triliun sepanjang 2004-2014 atau rata-rata Rp 129,7 triliun setiap tahun. Presiden sebelumnya, Megawati Soekarnoputri, membakar subsidi BBM hingga Rp 198,6 triliun selama tiga tahun memerintah atau Rp 66,2 triliun setiap tahun. Jumlah ini tidak termasuk ongkos sosial dari melambatnya pembangunan akibat uang dibakar yang menurut JK bisa mencapai Rp. 6000 triliun. Lantas siapa yang menikmati ? Sebagian besar orang yang punya kendaraan. Hanya sebagian kecil untuk rakyat miskin. Adilkah ini?

Sementara begitu banyak infrastruktur ekonomi seperti Irigasi, pelabuhan, jalan yang sangat pital untuk meningkatkan produktifitas dan kelancaran logistik tidak dilakukan. Kalaulah uang yang dibakar untuk subsidi itu digunakan untuk membangun jalan, kita sudah punya jalan bagus trans sumatera, trans kalimantan atau trans sulawesi. BIsa juga memperbaiki jalan di Papua. Memperbaiki infrastruktur daerah pinggiran. Tetapi itu tidak dilakukan pak. Selama presiden sebelumnya, selalu pengumuman kenaikan BBM dilakukan oleh menteri. Presiden berlindung dari balik istana. Tetapi di Era Jokowi kenaikan BBM langsung diumumkan oleh Jokowi. Tanpa takut kehilangan citra. Karena begitulah seharusnya agar bisa melihat keadaan secara jujur bahwa kita kurang duit dan perlu berhemat. Uang subsidi dialihkan untuk pembangunan infrastruktur agar keadilan ekonomi tercipta. Dana desapun terus meningkat dari tahun ketahun.

Kedua , tata kelola pembangunan. Agar kesempatan berusaha terbuka lebar dan terhindar dari bisnis rente, dalam upaya untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka pelayanan publik semakin ditingkatkan. Mempercepat perizinan, menghilangkan pungutan-pungutan yang tidak perlu. Akibatnya pembangunan tata kelola hubungan pemerintah pusat dan daerah berjalan efektif dan efisien. Sedangkan percepatan reformasi birokrasi dan perkuatan otonomi daerah terus berproses. Setidaknya puluhan waduk besar, irigasi besar, jalan tol, dan semua hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, baik itu darat, air, udara sudah terbangun yang sumber dananya baik melalui APBN maupun B2B. Tanpa tata kelola yang baik engga mungkin proses bisa berlansung cepat. Terbukti sebelum era Jokowi banyak yang mangkrak.

Ketiga, kerangka makro ekonomi yang kuat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih positif dan tetap stabil. Tingkat kemiskinan mengalami penurunan. Ketimpangan pendapatan turun dari waktu ke waktu yang sekarang ini menjadi 0,393. Tidak hanya itu, tingkat inflasi juga bisa turun cukup tajam. Jika di 2014 mencapai 8,36 persen bahkan sebelumnya mendekati 2 digit namun kini turun dibawah 5%. Credit rating naik menjadi layak investasi oleh Moody’s, Fitch, dan Standard & Poor. Tahun ini rating kita masuk katagori stabil. Ini pengakuan yang paling objectif tentang kinerja makro ekonomi kita dan dinilai paling berhasil dalam melakukan reformasi struktural ekonomi dibandingkan negara lain. Kalau makro ekonomi kita jelek engga mungkin orang mau kasih utang ditengah harga komoditas jatuh dan pasar dunia yang menyusut.

Keempat. Iklim investasi di Indonesia dalam beberapa tahun kedepan masih akan sangat kondusif. Pemerintah Jokowi berhasil menarik investasi asing dan lokal dalam jumlah yang terus meningkat dari tahun ketahun. ADB mencatat bahwa reformasi struktural yang dilakukan memberi sentimen positif pada bisnis dan investasi. Selain itu pengeluaran modal yang lebih tinggi dari pemerintah dalam rangka mengatasi kesenjangan infrastruktur, juga berperan meningkatkan mutu pertumbuhan. Global Competitiveness Index (GCI), Travel and Tourism Competitiveness Index dan Gender Global Gap Index, Indonesia saat ini pada peringkat 36, naik 5 tingkat dari tahun 2016/2017. Konsumsi rumah tangga dan purcashing power pada 2018 terus meningkat dan 2019 diperkirakan akan juga menguat, sehingga turut berperan dalam menopang pertumbuhan ekonomi berspektrum jangka panjang.

Lantas dimana gagalnya ? apakah pengamat bisnis dari lembaga rating international itu semua bego dalam menilai peluang investasi di Indonesia ? Enggalah. Mereka lebih dipercaya oleh investor daripada anda dan gerombolan anda yang jangankan menjadi matahari, menjadi lilin pun engga bisa.

Facebook Comments

Politik

Wagub DKI Jakarta Ajak Warganet Suport Berita Positif saat Asian Games

Published

on

Fakta99.com -Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, Pemprov DKI akan langsung menangani keluhan warganet yang melaporkan jalur sepeda di kawasan GBK yang terhalang tiang listrik.

“Pasti akan ditangani. Itu harus jago sedikit. Jadi banyak yang akan timbul yang aneh-aneh seperti itu. Kalian laporin aja terus, aktifin aja di sosmed kan masuk ke CRM, citizen reporting mechanism itu langsung teregister. Paling mudah sih laporin ke dki.Jakarta.go.id karena itu dilihat semua,” kata Sandiaga di kawasan Thamrin, Selasa (31/07/2018).

Sandiaga mengatakan, ke depan makin banyak laporan warganet yang aneh-aneh. Dia mengaku tidak capek dengan segala nyinyiran warganet, namun, khusus saat Asian Games dia meminta ada gencatan senjata.

“Gak capek sama sekali. Ini kesempatan kita bersatu. BUMD tunjukkan bisa bersatu, masyarakat bisa berarti. Semua antusias. Saya juga menyerukan gencatan senjata, gerakan gencatan nyinyir masal (GNM) dengan pasukan ibu jari,” kata Sandi.

Politisi Gerindra itu meminta warganet dan media menyebarkan berita-berita positif yang membangkitkan semangat atlet, bukan kabar nyinyir atau hoax.

“Kita perlu meraih target 22 emas. Yang perlu dukungan masyarakat, kaau kita bisa angkat berita-berita inspiratif, bisa bangkitkan semangat atlet,” tandas Sandiaga.

Facebook Comments

Continue Reading

Politik

Pertemuan 4 Mata SBY-Prabowo di Kertanegara Bahas Komposisi Terkait Pilpres

Published

on

Fakta99.com – Pertemuan empat mata Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jilid II di kediaman Prabowo, Kertanegara, saat ini masih berlangsung. Keduanya melakukan pembicaraan terkait berbagai hal antara lain koalisi serta komposisi capres-cawapres di Pilpres 2019.

SBY dan Prabowo bertemu di sebuah ruangan dengan ditemani kopi. Terlihat baik SBY dan Prabowo, membawa paperyang diduga terkait program-program kerja di 2019. Nantinya program ini akan disepakati dan dikerjakan bersama.

Waketum Demokrat Syarief Hasan mengatakan, pertemuan Prabowo dan SBY kali ini akan mengkonkretkan platform yang akan diusung di 2019.

“Pertama kita ingin mengkronkretkan platform bersama, ini mulai dikupas misalnya program pemberdayaan rakyat, kesehatan rakyat, hal hal seperti ini akan dibahas,” ujar Syarief di kediaman Prabowo, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (30/07/18).

Terkait komposisi capres-cawapres, Syarief mengatakan hal tersebut akan dibahas bersama dengan seluruh partai koalisi yang lain seperti PAN dan PKS.

Nanti malam, setelah pertemuan dengan Prabowo, SBY akan menemui Presiden PKS Sohibul Iman di Hotel Grand Melia, Kuningan, Jakarta Selatan.

Hingga saat ini, pertemuan SBY dan Prabowo masih berlangsung.
Fakta99.com kutipan kumoaran.com

Facebook Comments

Continue Reading

Ekonomi

Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi

Published

on

Fakta99.com – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menekankan bahwa Pemerintah akan terus berupaya untuk mendukung pengelolaan stabilitas makroekonomi, khususnya melalui pengendalian inflasi dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur terus didorong Pemerintah, tidak hanya di Jawa, tapi juga di seluruh wilayah nusantara. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden RI saat membuka dan memimpin langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi, 26 Juli 2018 di Jakarta.

Rakornas Pengendalian Inflasi diselenggarakan bersama oleh Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan dengan mengangkat tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Serta Berkualitas”.

Tema tersebut selaras dengan prioritas Pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur nasional yang pada gilirannya akan memperkuat efektivitas pengendalian inflasi. Turut hadir dalam Rakornas adalah para Menteri serta pimpinan lembaga terkait, Panglima TNI dan Kapolri, serta 532 TPID dari 34 provinsi dan 498 kabupaten/kota.

Presiden RI membuka arahan dengan menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian bersama. Ketidakpastian ekonomi global yang tinggi perlu untuk terus diantisipasi karena dapat mengganggu keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan neraca transaksi berjalan melalui peningkatan produk berbasis ekspor maupun substitusi impor, termasuk sektor pariwisata.

Presiden RI juga menekankan pentingnya peran Pemerintah Daerah untuk mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur konektivitas serta kemudahan berusaha melalui penyederhanaan dan percepatan perizinan antara lain dengan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat, murah, dan memberi kepastian (Online Single Submission/ OSS).

Lebih lanjut, Presiden RI juga menekankan perlunya upaya pengendalian inflasi melalui upaya mewujudkan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Dalam kaitan ini, Presiden RI menggarisbawahi pentingnya upaya untuk mendorong perdagangan antardaerah sehingga daerah yang mengalami surplus barang dapat memberikan pasokan ke daerah lain yang mengalami defisit.

Upaya mendorong pembangunan pasar-pasar pengumpul di berbagai daerah juga perlu terus dilakukan untuk mengurangi biaya transportasi perdagangan antardaerah. Selain itu, untuk menjaga ketersediaan pasokan, Presiden RI menekankan pentingnya peran Kepolisian Republik Indonesia untuk turut menjaga berjalannya mekanisme pasar antara lain dengan mencegah terjadinya penimbunan barang yang berlebihan.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia dalam laporannya secara ringkas menyampaikan beberapa capaian penting pengendalian inflasi. Inflasi nasional selama tiga tahun terakhir (2015-2017) dapat dijaga berada dalam kisaran target 4,0±1%, didukung oleh capaian inflasi di seluruh kawasan.

Realisasi inflasi volatile food juga semakin menurun, bahkan pada 2017 mencatatkan angka terendah dalam 13 tahun terakhir (2005-2017). Pencapaian penting pengendalian inflasi ini merupakan buah dari koordinasi kebijakan yang semakin kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi.

Bank Indonesia mengapresiasi dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui berbagai program inovatif yang telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID). Hingga pertengahan 2018, inflasi tetap terkendali dalam rentang sasaran 3,5±1%. Bahkan, realisasi inflasi periode Idul Fitri 2018 lebih rendah dibandingkan tiga tahun terakhir (2015-2017). Keberhasilan ini sangat penting karena menentukan capaian inflasi di akhir tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Konsistensi kita dalam mengendalikan inflasi perlu dipertahankan, mengingat sasaran inflasi ke depan akan semakin rendah hingga 3,0±1% pada 2020-2021.

Pada Rakornas kali ini, Presiden RI juga menyerahkan penghargaan TPID Terbaik dan TPID Berprestasi kepada daerah-daerah dengan kinerja terbaik di tahun 2017.

Facebook Comments

Continue Reading

Iklan

Trending