Connect with us

Politik

Pembangunan Era Jokowi Gagal ?

Published

on

Fakta99.com – Pernyataan Amien Rais (AR) bahwa Jokowinomics gagal, itu jelas tidak tepat. Dan lagi istilah Jokowinomics itu tidak pernah ada. Negeri ini bukan negeri totaliter atau khilafah dimana titah raja adalah hukum. Kebijakan Ekonomi era Jokowi bukanlah kebijakan Jokowi tetapi kebijakan Rakyat melalui UU yang di create DPR. Itu system nya. Semoga AR masih ingat ketika anda duduk sebagai Ketua MPR yang melahirkan amandemen UUD 45. Jadi itu dulu terlebih dahulu saya luruskan agar tidak salah persepsi bahwa Jokowi menciptakan tiran dalam sistem ekonomi. Lantas apa kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah di era Jokowi itu ?

Pertama adalah Keadilan Ekonomi. Pak AR tahukan bahwa selama 14 tahun sebelumnya, data juga menunjukkan, Indonesia banyak menghamburkan subsidi BBM. SBY, misalnya, menghabiskan sekitar Rp 1.300 triliun atau tepatnya Rp 1.297,8 triliun sepanjang 2004-2014 atau rata-rata Rp 129,7 triliun setiap tahun. Presiden sebelumnya, Megawati Soekarnoputri, membakar subsidi BBM hingga Rp 198,6 triliun selama tiga tahun memerintah atau Rp 66,2 triliun setiap tahun. Jumlah ini tidak termasuk ongkos sosial dari melambatnya pembangunan akibat uang dibakar yang menurut JK bisa mencapai Rp. 6000 triliun. Lantas siapa yang menikmati ? Sebagian besar orang yang punya kendaraan. Hanya sebagian kecil untuk rakyat miskin. Adilkah ini?

Sementara begitu banyak infrastruktur ekonomi seperti Irigasi, pelabuhan, jalan yang sangat pital untuk meningkatkan produktifitas dan kelancaran logistik tidak dilakukan. Kalaulah uang yang dibakar untuk subsidi itu digunakan untuk membangun jalan, kita sudah punya jalan bagus trans sumatera, trans kalimantan atau trans sulawesi. BIsa juga memperbaiki jalan di Papua. Memperbaiki infrastruktur daerah pinggiran. Tetapi itu tidak dilakukan pak. Selama presiden sebelumnya, selalu pengumuman kenaikan BBM dilakukan oleh menteri. Presiden berlindung dari balik istana. Tetapi di Era Jokowi kenaikan BBM langsung diumumkan oleh Jokowi. Tanpa takut kehilangan citra. Karena begitulah seharusnya agar bisa melihat keadaan secara jujur bahwa kita kurang duit dan perlu berhemat. Uang subsidi dialihkan untuk pembangunan infrastruktur agar keadilan ekonomi tercipta. Dana desapun terus meningkat dari tahun ketahun.

Kedua , tata kelola pembangunan. Agar kesempatan berusaha terbuka lebar dan terhindar dari bisnis rente, dalam upaya untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka pelayanan publik semakin ditingkatkan. Mempercepat perizinan, menghilangkan pungutan-pungutan yang tidak perlu. Akibatnya pembangunan tata kelola hubungan pemerintah pusat dan daerah berjalan efektif dan efisien. Sedangkan percepatan reformasi birokrasi dan perkuatan otonomi daerah terus berproses. Setidaknya puluhan waduk besar, irigasi besar, jalan tol, dan semua hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, baik itu darat, air, udara sudah terbangun yang sumber dananya baik melalui APBN maupun B2B. Tanpa tata kelola yang baik engga mungkin proses bisa berlansung cepat. Terbukti sebelum era Jokowi banyak yang mangkrak.

Ketiga, kerangka makro ekonomi yang kuat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih positif dan tetap stabil. Tingkat kemiskinan mengalami penurunan. Ketimpangan pendapatan turun dari waktu ke waktu yang sekarang ini menjadi 0,393. Tidak hanya itu, tingkat inflasi juga bisa turun cukup tajam. Jika di 2014 mencapai 8,36 persen bahkan sebelumnya mendekati 2 digit namun kini turun dibawah 5%. Credit rating naik menjadi layak investasi oleh Moody’s, Fitch, dan Standard & Poor. Tahun ini rating kita masuk katagori stabil. Ini pengakuan yang paling objectif tentang kinerja makro ekonomi kita dan dinilai paling berhasil dalam melakukan reformasi struktural ekonomi dibandingkan negara lain. Kalau makro ekonomi kita jelek engga mungkin orang mau kasih utang ditengah harga komoditas jatuh dan pasar dunia yang menyusut.

Keempat. Iklim investasi di Indonesia dalam beberapa tahun kedepan masih akan sangat kondusif. Pemerintah Jokowi berhasil menarik investasi asing dan lokal dalam jumlah yang terus meningkat dari tahun ketahun. ADB mencatat bahwa reformasi struktural yang dilakukan memberi sentimen positif pada bisnis dan investasi. Selain itu pengeluaran modal yang lebih tinggi dari pemerintah dalam rangka mengatasi kesenjangan infrastruktur, juga berperan meningkatkan mutu pertumbuhan. Global Competitiveness Index (GCI), Travel and Tourism Competitiveness Index dan Gender Global Gap Index, Indonesia saat ini pada peringkat 36, naik 5 tingkat dari tahun 2016/2017. Konsumsi rumah tangga dan purcashing power pada 2018 terus meningkat dan 2019 diperkirakan akan juga menguat, sehingga turut berperan dalam menopang pertumbuhan ekonomi berspektrum jangka panjang.

Lantas dimana gagalnya ? apakah pengamat bisnis dari lembaga rating international itu semua bego dalam menilai peluang investasi di Indonesia ? Enggalah. Mereka lebih dipercaya oleh investor daripada anda dan gerombolan anda yang jangankan menjadi matahari, menjadi lilin pun engga bisa.

Facebook Comments

Politik

Melawan Lupa

Published

on

Fakta99.com – Umat Islam selalu bilang di zolimi oleh penguasa. Anehnya hanya di era Jokowi begitu kencang perasaan terzolimi itu. Padahal era Soeharto lebih terzolimi. Ulama dan tokoh islam di cekal. Salah bicara dalam dakwah, besoknya udah ditangkap. Partai beraliran islam hanya ada satu. Selebihnya di bredel. Di era Jokowi orang bebas demo dan menghujat presiden. Posisi ulama ditempatkan secara terhormat. Dua petinggi NU dan Muhammadiah ditempatkan sebagai wantimpres dan ketua penasehat idiologi. Ketika Era SBY yang merupakan presiden alumni dari universitas Orba era Soeharto politik adem. Tidak ada demo berjilid jilid. Tidak ada aksi ganti presiden. Tidak ada fitnah yang begitu massive seperti era Jokowi. Padahal di era SBY, Habib riziq dijebloskan kedalam Penjara. Di era Jokowi HRS dengan santai berada diluar negeri walau tersangkut banyak kasus.

Dimana dizoliminya ?

SEharusnya tahun 2011 sudah terjadi diverstasi. Freeport engga peduli dengan UU Minerba . Tidak ada yang bilang SBY tidak punya nasionalisme. Divestasi amanah UU dibuat nego dengan Freeport dari 51% jadi 30%. Semua diam dan senang. Padahal itu amanah UU. Berkali kali SBY dan elite politik ke China dan menjalin MOU dengan china untuk pembelian Pesawat dan Pembangkit listrik, namun tidak pernah ada ribut soal negeri ini akan dijajah china seperti sekarang. Proyek Malaka bridge di setujui oleh SBY sebagai kelanjutan proyek OBOR tetapi di era Jokowi dihentikan karena Jokowi tidak ingin Indonesia masuk dalam proyek OBOR sebelum siap bersaing. Mengapa kini Jokowi yang dibilang pro China ?

Di era SBY kesepakatan CAFTA ( China Asean Free Trade Area ) sebagai kelanjutan dari AFTA ( ASEAN FREE TRADE AREA ) dan kemudian jadi ME ASEAN. Tidak ada orang bilang SBY pro asing karena membuka Indonesia secara bebas dikawasan ASEAN dan ASIAN. Namu di era Jokowi kesepakatan multilateral di revisi dengan mengambil alih jalur udara selat malaka yang selama ini dikendalikan oleh Singapore. Jokowi merengsek mengembangkan jalur pelayaran strategis alternatif ke dua lewat Selat Lombok ke Pacific yang dikuasai AS. Agar Indonesia timur dapat berkembang lebih cepat. Blok MIGAS Mahakam dan Masela yang sekian puluh tahun dikuasai asing dan kini di ambil alih Jokowi. Tetapi mengapa Jokowi dibilang Pro asing ?

JOkowi dibilang tukang gali utang. Padahal waktu SBY harga minyak sedang tinggi. Surplus terjadi sejak tahun 2004. Tidak ada yang suruh SBY bayar utang. Malah suruh SBY membakar uang lewat subsidi BBM. Tidak ada yang bilang SBY tukang utang ketika APBN defisit terjadi. Asalkan subsidi terus diberi. Ribuan triliun uang habis untuk sia sia selama 10 tahun berkuasa. KIni di era Jokowi , negara deifsit. Tetapi pembangunan terus berlanjut. Bahkan angka kemiskinan bisa turun lebih baik sepanjang sejarah. Reputasi Indonesia dipasar uang global semakin tinggi. Karena makro kita sehat padahal kita dalam tekanan krisis global dan defisit anggaran. Di era Jokowi justru program pelunasan hutang dilakukan secara sistematis agar dalam jangka waktu terukur kita bebas dari utang. Tetapi mengapa selalu disikapi miring…

Mengapa ?
Sebetulnya pihak oposan sudah kehilangan cara untuk menjatuhkan Jokowi dengan berbagai issue. Dari rekayasa kasus seakan ulama di zolimi, diteror, PKI, harga naik, rakyat menderita dan lain sebagainya. Karena rakyat sudah semakin cerdas bersikap. Semuanya dianggap oleh sebagian besar rakyat adalah omong kosong. Makanya teori terakhir adalah menggiring indonesia masuk dalam wilayah konplik dengan asing. Agar pemerintah lemah. Tetapi mereka lupa, bahwa Jokowi terlalu cerdas untuk bertikai dengan asing. Orang beradab paham bagaimana mengelola konplik menjadi peluang, mendekatkan yang jauh dan merapatkan yang dekat. Freeprot bukannya dimusuhi tetapi di rangkul jadi anak angkat dibawah ibu asuh Inalum. Baik baik ya jadi anak atau tak jewer.

Facebook Comments

Continue Reading

Politik

KPK Tangkap Anggota Komisi VII DPR RI, Amankan Uang Rp 500 Juta

Published

on

Fakta99.com – Sembilan (9) orang diamanakan KPK diantaranya Anggota DPR RI Komisi VII, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan, sembilan orang diamankan dalam operasi di Jakarta.

“Sejauh ini KPK mengamankan 9 orang, yang terdiri dari unsur anggota DPR-RI, staf ahli, sopir, dan pihak swasta,” ujar Agus , Jumat (13/7/2018).

Dari sembilan orang yang diamankan di DKI Jakarta, KPK turut menangkap anggota Komisi VII DPR berinisial EMS. Bersama EMS dan delapan orang lainnya, tim penindakan juga mengamankan uang ratusan juta.

“KPK mengamankan uang rupiah ratusan juta. Kami duga terkait dengan tugas di Komisi VII DPR-RI. Barang bukti sementara Rp 500 juta. Tunggu konferensi pers besok,” kata Agus.

Diduga penangkapan terhadap EMS berkaitan dengan suap proyek di PLN. Diduga, EMS menerima suap dari pihak swasta berinisial JBK dari Apac Grup Textil.

KPK kini memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status EMS dan mereka yang tertangkap tangan.

Facebook Comments

Continue Reading

Berita Internasional

Erdogan Bersikap, Ekonomi Turki Sakit Keras

Published

on

Fakta99.com – Ekonomi Turki sedang sakit keras. Turki sudah meminta kepada IMF agar mengeluarkan dana rescue untuk menjaga mata uangnya tidak terjun bebas. China dan Rusia akan mempertimbangkan memberikan bantuan agar Turki tidak masuk ke spiral krisis. Tetapi , menurut fund manager di Hong Kong bahwa Turki harus mengikuti standar adjustment yang ditetapkan lembaga kreditur. Kalau engga ya tidak mungkin bantuan diberikan. Erdogan paham betul soal standard adjustment itu. Pemilik uang tidak pernah salah bersikap. Uang adalah akal sehat itu sendiri. Diantara syarat itu adalah Turki harus menjamin stabilitas politik sebagai dampak dari kebijakan yang akan dikeluarkan untuk recovery economy. Hal ini sama dengan yang diterapkan kepada Arab Saudi.

Tentu ketika kampanye Erdogan tidak bicara tentang kesepakatannya dengan kreditur itu. Tetapi setelah terpilih kembali untuk periode kedua, maka kebijakan keras demi stabilitas politik diterapkan. 18.632 PSN dipecat. Sekitar 9.000 diantaranya merupakan anggota kepolisian, lebih dari 6.000 lainnya adalah personel tentara, dan ratusan sisanya merupakan guru dan dosen dipenjuru Turki. Bukan itu saja , Paspor mereka juga dicekal oleh pemerintah. Tidak hanya sampai pada PNS, tetapi juga 12 Ormas dibubarkan , tiga surat kabar dan satu saluran TV dibredel. Mengapa ? mereka inilah yang menjadi acaman Turki untuk keluar dari krisis. Yang selalu mengusung racun populis untuk merebut kekuasaan. Pengaruh oposan meracuni mereka sampai ke tingkat PNS dan Aparat polisi.

Erdogan adalah ciri pemimpin khas yang menerapkan idiologi kekuasaan islam yang totaliter. Bagi Erdogan siapapun yang maragukan kekuasaannya adalah musuh yang harus dihabisi. Tidak ada istilah polemik seperti dalam sistem demokrasi. Tidak debat terpelajar dan akal sehat. Haters , harus disingkirkan. Titik. Kalau zaman Khilafah Turki Ustamani, para hater di penggal lehernya , bahkan kelompok Yahudi Amernia dibantai secara massal. Ini bukan soal kemanusiaan tetapi bagaimana khilafah haru tegak. Kelompok oposisi Islam di Indonesia sepertinya tidak jauh beda dengan cara berpikir Turki dan Erdogan ini. Ketika kampanye mereka sangat populis dan penuh kasih. Tetapi ketika berkuasa cerita akan sangat berbeda. Mereka tidak membela rakyat tetapi membela kelompok dan kekuasaannya.

Teman saya fund manager di Hong Kong berkata bahwa yang luar biasa dari Jokowi adalah dia mampu memimpin dengan sistem demokrasi dan mengajak orang bermental demokrat. Bukan dengan retorika tetapi dengan keteladanan sikapnya yang terbuka menerima perbedaan dan terbuka terhadap kritik terhadap dirinya. Dari peberdaaan itulah dijadikannya senjata untuk bermain cerdas dengan faksi yang ada di Indonesia. Dari sana pulalah kebijakan reformasi APBN, Pajak, Politik dapat dilahirkan. Hasilnya, indonesia menjadi negara responsip terhadap perubahan, bukan negara represif terhadap perubahan. Yang lemah sencara mental, berubah menjadi kuat dan realistis, Yang tidur dibangunkan agar bangun untuk kerja. Yang culas disingkirkan secara elegant. Seharusnya Erdogan belajar dari sosok Jokowi.

Facebook Comments

Continue Reading

Iklan

Trending