Connect with us

Ekonomi

Modus Freeport McMoRan

Published

on

Fakta99.com – Semua orang hanya melihat Freeport McMoRan sebagai perusahaan tambang raksasa. Bukan hanya raksasa tetapi juga punya akses politik yang sangat kuat di jantung kekuasaan di AS. Kini staf khusus Presiden Trump juga adalah pemegang saham dari Freeport. Pengalaman mereka dimanapun termasuk di Indonesia sangat ahli dalam hal suap kepada elite Politik.

Mereka juga terlibat membiayai operasi inteligent AS untuk kepentingan hegemoni AS di wilayah operasi mereka. Contoh, dulu era Soeharto , divestasi FI jatuh ketangan Aburizal Bakrie sebesar 9,36 % melalui PT. Indocopper senilai US$213 juta. Namun, Ical hanya membayar US$40 juta. Sisanya sebesar US$ 173 juta share loan dari Freeport.

Kemudian Bakrie melepas 51% saham indocopper kepada PT. Nusamba milik keluarga Pak Harto dan Bob Hasan seharga USD 315 juta. Tapi transaksi ini duitnya dari Freeport USD 254 juta, sedangkan Nusamba hanya menyetor US$61 juta. Enak kan. Kemudian sisanya 49% di jual lagi oleh Ical kepada Freeport senilai US$211,9 juta di pasar modal. Dahsyat engga.

Lantas bagaimana dengan Freeport sendiri apakah mereka ambil resiko dalam bisnis konsesi tambangnya ? tidak. Semua biaya investasi di keluarkan oleh Rio Tinto. Rio Tinto adalah perusahaan asal inggeris yang bergerak di sektor material. Perusahaan ini memproduksi batu bara, besi, tembaga, uranium, emas, dan intan.

Perusahaan ini mempekerjakan 32.000 pekerja pada tahun 2004. Industri yang menjadi fokus utama Rio Tinto adalah industri pertambangan dan metal. Pada tahun 2014, Rio Tinto mendapatkan nilai penjualan sebesar AS$51,2 miliar dengan profit AS$3,7 miliar. Pada tahun yang sama, Rio Tinto menempati peringkat ke-109 dalam daftar Global 2000, sebuah daftar perusahaan terbesar di dunia yang diperingkat oleh majalah bisnis Forbes, dengan total nilai pasar (market value) AS$103,8 miliar dan total aset sebesar AS$111 miliar.

Bagaimana skema nya ? Rio Tinto mengeluarkan modal investasi kepada Freeport atas dasar Participation Interest. Apa itu participation interest ? Hak atas uang yang dikeluarkan untuk suatu pembiayaan dengan jaminan kontrol secara langsung terhadap perusahaan.

Kompensasinya bukan berupa saham tetapi kapan saja dia bisa ambil saham kalau gagal bayar. Dalam bisnis tambang, umumnya pemilik PI mendapatkan jatah dari produksi tambang tampa harus keluar uang bayar pajak atas konsesi tambang itu. Dalam hal tambang di Papua itu, Rio Tinto mendapat jatah sebesar 40% dari produksi tambang dan 60% nya untuk Freeport. Dari 60% ini Freeport harus keluar uang untuk bagi hasil kepada pemerintah, bayar pajak, bayar uang politik dan lain sebagainya.

Jadi dalam bisnis tambang, memang pemegang saham Freeport hanya mengelola konsesi politik sambil tidur tiduran menikmati hasil tanpa keluar dana dan resiko. Semua resiko investasi dibayar oleh Rio Tinto dan semua akses tekhnologi dimiliki oleh Rio Tinto. Freeport Mc Moran hanya dipakai nama dan akses politiknya saja. Makanya negosiasi dengan Freeport sejak tahun 2011 selalu menemui jalan buntu.

Mereka gunakan segala macam cara agar bisa bertahan. Tentu mereka menekan asset politik mereka di Indonesia agar mempengaruhi presiden dalam mengambil keputusan. Contoh ketentuannya dua tahun sebelum berakhir KK atau 2019 barulah diadakan negosiasi. Namun era SBY , CT yang ditunjuk ketua team negosiasi merekomendasikan agar ditanda tangani MOU dimana pemerintah sepaham akan memperpanjang KK menjadi Kontrak Karya dari 2012-2041. Ini sebetulnya melanggar UU 4/2009 tentang Minerba dimana era KK dihapus menjadi IUP ( izin usaha penambangan). MOU ini buah permainan Freeport dan pasti engga gratis.

Di era Jokowi, keadaan ini disadari sepenuhnya. Apalagi ketika Freeport mulai main kasar dengan mengadu domba Jokowi dengan elite politik Senayan dengan bocornya rekaman pembicaraan antara SN, Mures dan Petinggi Freeport. Jokowi tidak mau ladenin Freeport langsung. Disamping ongkos politik mahal, juga biaya tendang freeport juga mahal. Jadi gimana ? istilah china kuno, kalau ingin melumpuhkan Ular , pegang kepalanya. Jangan pegang ekornya. Ya pegang Rio Tinto. Intinya kalau kita mau ambil 51% saham Freeport dengan harga yang wajar, kalau mau wajar ya dengan berbagai cara. Kuasai PI dari Rio Tinto. Kalau Rio engga mau gimana ? Ya buat Rion Tinto stress. Larang ekspor dan persulit perpanjangan kontrak. Kemudian tunggu sampai Rio Tinto hilang trust terhadap Freeport yang hanya modal politik.

Dengan adanya Head of Agreement kemarin, maka proses akuisisi 51% saham Freeport Indonesia dapat berlangsung dengan efektif. Berdasarkan head of agreement itu, team financial engineering dari Inalum akan bekerja melakukan aksi korporat untuk mendapatkan dana melalui perbankan atau pasar uang. Tanpa harus keluar uang dari APBN dan Indonesia dapat menguasai saham mayoritas Freeport Indonesia dan tentu akan melanjutkan kerjsama dengan freeport termasuk dengan stakeholder bidang tekhnologi dan financial.

Yang jelas tujuan akhir agar generasi KK closed file tercapai dan digantikan dengan IUPK berdasarkan UU 4/2009 tentang Minerba. Selanjutnya para insinyur Indonesia akan memimpin operasi tambang itu melalui Joint operation dengan Freeport. Rakyat Papua bukan hanya mendapatkan pajak tanah dan air tetapi juga dapat saham 10%. The mission accomplished.

Facebook Comments

Ekonomi

HIPPINDO & KEMENPAR Gelar Hari Belanja Diskon Indonesia 2018 Serentak Mulai 8 Agustus

Published

on

Fakta99.com – Ada kabar gembira Bagi yang suka berbelanja khususnya kaum perempuan kini hadir kembali Hari Belanja Diskon Indonesia (HBDI). Kegiatan tersebut digelar mulai 8 Agustus – 2 September 2018 di berbagai pusat perbelanjaan di Tanah Air.

Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) dan didukung Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bekerjasama untuk menggelar kegiatan tersebut dalam rangka menyambut HUT RI ke-73.

Program ini menawarkan beragam diskon hingga 73 persen dan berlaku di semua pusat perbelanjaan mulai dari mal, ruko, stasiun hingga bandara.

“Mulai dari potongan harga sampai 73 persen, harga khusus Rp 73.000, penawaran harga spesial untuk warga masyarakat berusia 73, dan masih banyak lagi,” kata Ketua Umun HIPPINDO Budiharjo Iduansjah di konferensi pers di Kementerian Pariwisata, Senin (30/7/2018).

Pembukaan HBDI 2018 yang mengangkat tema ‘Sriwijaya Great Sale’ akan digelar di Benteng Kuto Besak, Palembang oleh Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin.

“Saat acara pembukaan akan ada pawai budaya termasuk tari, musik dan kostum khas Sumsel. Ada Pempek festival, pameran Songket dan masih banyak lagi,” kata Budiharjo.

Budiharjo menambahkan, Penyelenggaran HBDI 2018 menjadi terasa istimewa karena bertepatan dengan Asian Games ke-18 yang berpusat di Jakarta dan Palembang.

Selain menyasar konsumen lokal, HBDI 2018 juga menjangkau para olahragawan, officials serta wisatawan mancanegara.

“Semoga ini menjadi ajang atraksi pariwisata dan memberikan dampak positif untuk meningkatkan konsumsi daerah, menciptakan peluang lebih besar untuk perkembangan serta kemajuan UMKM, termasuk para pelaku bisnis kreatif,” Pungkasnya.

Facebook Comments

Continue Reading

Ekonomi

Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi

Published

on

Fakta99.com – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menekankan bahwa Pemerintah akan terus berupaya untuk mendukung pengelolaan stabilitas makroekonomi, khususnya melalui pengendalian inflasi dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur terus didorong Pemerintah, tidak hanya di Jawa, tapi juga di seluruh wilayah nusantara. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden RI saat membuka dan memimpin langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi, 26 Juli 2018 di Jakarta.

Rakornas Pengendalian Inflasi diselenggarakan bersama oleh Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan dengan mengangkat tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Serta Berkualitas”.

Tema tersebut selaras dengan prioritas Pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur nasional yang pada gilirannya akan memperkuat efektivitas pengendalian inflasi. Turut hadir dalam Rakornas adalah para Menteri serta pimpinan lembaga terkait, Panglima TNI dan Kapolri, serta 532 TPID dari 34 provinsi dan 498 kabupaten/kota.

Presiden RI membuka arahan dengan menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian bersama. Ketidakpastian ekonomi global yang tinggi perlu untuk terus diantisipasi karena dapat mengganggu keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan neraca transaksi berjalan melalui peningkatan produk berbasis ekspor maupun substitusi impor, termasuk sektor pariwisata.

Presiden RI juga menekankan pentingnya peran Pemerintah Daerah untuk mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur konektivitas serta kemudahan berusaha melalui penyederhanaan dan percepatan perizinan antara lain dengan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat, murah, dan memberi kepastian (Online Single Submission/ OSS).

Lebih lanjut, Presiden RI juga menekankan perlunya upaya pengendalian inflasi melalui upaya mewujudkan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Dalam kaitan ini, Presiden RI menggarisbawahi pentingnya upaya untuk mendorong perdagangan antardaerah sehingga daerah yang mengalami surplus barang dapat memberikan pasokan ke daerah lain yang mengalami defisit.

Upaya mendorong pembangunan pasar-pasar pengumpul di berbagai daerah juga perlu terus dilakukan untuk mengurangi biaya transportasi perdagangan antardaerah. Selain itu, untuk menjaga ketersediaan pasokan, Presiden RI menekankan pentingnya peran Kepolisian Republik Indonesia untuk turut menjaga berjalannya mekanisme pasar antara lain dengan mencegah terjadinya penimbunan barang yang berlebihan.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia dalam laporannya secara ringkas menyampaikan beberapa capaian penting pengendalian inflasi. Inflasi nasional selama tiga tahun terakhir (2015-2017) dapat dijaga berada dalam kisaran target 4,0±1%, didukung oleh capaian inflasi di seluruh kawasan.

Realisasi inflasi volatile food juga semakin menurun, bahkan pada 2017 mencatatkan angka terendah dalam 13 tahun terakhir (2005-2017). Pencapaian penting pengendalian inflasi ini merupakan buah dari koordinasi kebijakan yang semakin kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi.

Bank Indonesia mengapresiasi dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui berbagai program inovatif yang telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID). Hingga pertengahan 2018, inflasi tetap terkendali dalam rentang sasaran 3,5±1%. Bahkan, realisasi inflasi periode Idul Fitri 2018 lebih rendah dibandingkan tiga tahun terakhir (2015-2017). Keberhasilan ini sangat penting karena menentukan capaian inflasi di akhir tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Konsistensi kita dalam mengendalikan inflasi perlu dipertahankan, mengingat sasaran inflasi ke depan akan semakin rendah hingga 3,0±1% pada 2020-2021.

Pada Rakornas kali ini, Presiden RI juga menyerahkan penghargaan TPID Terbaik dan TPID Berprestasi kepada daerah-daerah dengan kinerja terbaik di tahun 2017.

Facebook Comments

Continue Reading

Ekonomi

Pemanfaatan Big Data Dan Optimalisasi Kebijakan

Published

on

Fakta99.com – Pemanfaatan Big Data yang disertai kolaborasi lintas institusi, baik pemerintah, lembaga negara, akademisi maupun industri, dapat menghasilkan informasi yang berharga dalam pengambilan keputusan melalui analisis data yang lengkap, detail dan tepat waktu serta akurat, termasuk terhadap kumpulan data yang tidak terstruktur, seperti teks dan gambar.

Demikian disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Erwin Rijanto, dalam Seminar Internasional “Building Pathways for Policy-Making with Big Data”, Kamis (26/07), di Bali.

Seminar yang diselenggarakan Bank Indonesia bekerjasama dengan Irving Fisher Committee on Central Bank Statistics – Bank for International Settlements (IFC/BIS) dihadiri oleh perwakilan bank sentral negara lain, statistic officers, kementerian, perbankan dan akademisi.

Saat ini, dunia berada pada era revolusi digital, dengan aktivitas dan layanan digital yang telah menyentuh seluruh sendi kehidupan. Meluasnya berbagai aktivitas berbasis digital tersebut telah menciptakan data yang berjumlah sangat besar, bervariasi dan dihasilkan secara sangat cepat (real time), atau yang dikenal sebagai Big Data.

Data yang sangat besar tersebut menyimpan begitu banyak informasi dan pengetahuan yang apabila dapat diolah dengan tepat menggunakan Big Data analytics, dapat memberikan informasi yang sangat bermanfaat karena kecepatannya dalam memonitor aktivitas ekonomi.

Penerapan Big Data oleh otoritas atau lembaga negara termasuk bank sentral memiliki peran penting dalam pengambilan kebijakan yang strategis untuk merespon perkembangan ekonomi dan keuangan digital. Bank Indonesia memanfaatkan Big Data secara intensif sejak tahun 2015 dan saat ini telah menghasilkan berbagai indikator baru untuk mengisi kesenjangan informasi yang ada.

Bagi bank sentral, pengunaan Big Data memberikan manfaat untuk mendukung perumusan kebijakan di sektor moneter/makroekonomi serta sektor keuangan, khususnya untuk pemantauan dan asesmen risiko.

Pemanfaatan Big Data oleh bank-bank sentral meningkat secara signifikan, dari 30% pada tahun 2015 menjadi hampir 60% pada tahun 2017. Dalam sambutannya, Erwin Rijanto juga menyampaikan bahwa terdapat 3 faktor kunci yang mendorong pemanfaatan Big Data secara luas, yaitu pertama, aktivitas sehari-hari terekam dalam format digital seiring dengan maraknya penggunaan e-commerce, teknologi finansial dan media sosial. Kedua, perubahan paradigma dalam perumusan kebijakan, dari berbasis data agregrat menuju data yang bersifat detail (granular) dan ketiga, adopsi kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan machine learning yang makin luas menggantikan tugas-tugas yang bersifat manual.

Upaya mengoptimalkan pemanfataan Big Data oleh otoritas pemangku kebijakan perlu didukung oleh akses terhadap sumber data. Namun, di sisi lain, aksesbilitas data terkadang berbenturan dengan aspek hukum dan kerahasiaan data. Oleh karena itu, bank sentral, kementerian/lembaga pemerintah secara bersama-sama perlu membangun mekanisme akses data yang dapat menjembatani kepentingan antara pemilik data dan kepentingan otoritas untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas serta produktif di era digital guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Seminar ini diharapkan menjadi forum saling bertukar informasi pemanfaatan Big Data antar otoritas pemangku kebijakan khususnya bank sentral, akademisi, dan industri yang dapat berkonstribusi positif dalam memberikan masukan bagi pengambil kebijakan. Para pembicara yang berasal dari lembaga keuangan internasional seperti BIS dan IMF serta berbagai bank sentral negara maju dan emerging markets seperti Bank of England, European Central Bank, Deutsche Bundesbank, Bank of Japan, Monetary Authority of Singapore dan Bank Indonesia membahas bersama-sama jalan yang harus dibangun bank sentral dan otoritas lainnya untuk mengoptimalkan Big Data dalam rangka perumusan kebijakan. Kolaborasi ini diharapkan mempercepat penguasaan Big Data analytics di kalangan otoritas.

Sumber:BI

Facebook Comments

Continue Reading

Iklan

Trending