Connect with us

Nasional

Anggota DPR RI Komisi VII yang Tertangkap KPK Eni Saragih

Published

on

Fakta99.com – Anggota DPR RI Komisi VII yang tertangkap adalah Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih diciduk saat berada di Rumah Dinas Menteri Sosial Idrus Marham di Widya Chandra, Jakarta.

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan akan hal itu, Eni Maulani Saragih sendiri diciduk Tim Satuan Tugas (Satgas) KPK dalam operasi tangkap tangan (KPK). Operasi senyap itu juga mengamankan delapan orang lainnya yang berasal dari unsur swasta.

“Sembilan orang itu ada yang kami amankan dari salah satu rumah dinas Menteri saat ini,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, Jumat (13/7/2018).

Untuk saat ini, kesembilan orang tersebut telah digiring ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Lembaga antirasuah memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum seseorang.

“Kemudian kami bawa ke kantor KPK untuk klarifikasi proses lebih lanjut,” tutur dia.

Saat penangkapan tersebut, KPK juga mengamankan uang Rp500 juta. Diduga, uang tersebut berkaitan dengan proyek yang bergulir di Komisi VII DPR RI.

Selain itu, lembaga antirasuah juga telah menemukan adanya bukti transaksi antara penyelenggara negara dengan pihak swasta.

Suber: Line Today

Facebook Comments

Nasional

Kemana? Terpidana Korupsi Wawan dan Fuad Amin, Tak Ada di Sel Lapas Sukamiskin

Published

on

Fakta99.com – Kemana? Terpidana kasus korupsi Fuad Amin dan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan tidak ada di sel ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) operasi tangkap tangan (OTT) Kalapas Sukamiskin Wahid Husein.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (SesditjenPAS) Liberti Sitinjak mengatakan, Sabtu sore kemarin Wawan sudah kembali ke Lapas Sukamiskin, sedangkan Fuad Amin masih dirawat di rumah sakit.

“Ada dua warga binaan permasyarakatan yang tidak di tempat, Wawan dan Fuad Amin. Pendalaman sampai (Sabtu) pukul 16.30 WIB, Wawan sudah kembali ke lapas dari rumah sakit sedangkan Fuad Amin masih di dalam status rawat inap di rumah sakit,” ujar Liberti di Jakarta, Sabtu (22/o7/18) malam. Dikutip fakta99.com dari Antara.

Terkait kejadian tersebut, dia mengatakan pihaknya akan lebih mendalami hal-hal terkait perizinan berobat ke luar. Kemenkum HAM juga akan memperinci lagi terkait kemungkinan narapidana sering keluar lapas untuk pelesir.

“Dari rumah sakit, seperti Fuad Amin sudah kami dapatkan data bahwa yang bersangkutan memang rawat inap dan kami sudah punya data. Sedangkan yang lain kami masih akan tunggu data untuk lebih dapat didalami,” ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (DirjenPAS) Kemenkum HAM, Sri Puguh Budi Utami juga mengatakan dua narapidana korupsi yang tidak di dalam lapas saat OTT menjalani perawatan di rumah sakit.

“Fuad memang dirawat di Rumah Sakit Borromeus, masih ada di sana. Kalau Wawan sudah kembali ke Lapas Sukamiskin,” ujar dia.

Facebook Comments

Continue Reading

Nasional

Jamaah Haji, Hindari Selfie dengan Unta, Bahaya Virus Mers-CoV

Published

on

Apa itu virus Mers-CoV?

Fakta99.com – Virus ini diduga berasal dari Timur Tengah ini disebabkan oleh corona virus yang mirip dengan corona virus pada kelelawar. Dan, penularannya pun dari hewan (unta), namun belum terbukti secara ilmiah jika menular dari manusia ke manusia melalui air liur yang dihirup oleh orang lain.

Virus Corona Middle East Respiratory Syndrome (MERS) adalah merupakan salah satu jenis virus yang menyerang organ pernafasan orang yang mengidapnya yang merupakan jenis penyakit saluran pernafasan yang bisa mengakibatkan kematian. MERS – Cov adalah merupakan singkatan dari Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus. Virus ini merupakan jenis baru dari kelompok Corona virus (Novel Corona Virus).

Virus ini pertama kali dilaporkan pada bulan September 2012 di Arab Saudi, virus SARS tahun 2003 juga merupakan kelompok virus Corona dan dapat menimbulkan pneumonia berat akan tetapi berbeda dari virus MERS Cov. Informasi yang diperoleh dari website Kementrian Kesehatan RI www.depkes.go.id memberitakan bahwasannya virus ini berbeda dengan coronavirus lain yang telah ditemukan sebelumnya.

Sehingga kelompok studi corona virus dari Komite Internasional untuk Taksonomi Virus memutuskan bahwa novel corona virus tersebut dinamakan sebagai MERS-Cov, virus ini tidak sama dengan corona virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), namun mirip dengan corona virus yang terdapat pada kelelawar.

Manifestasi klinis

Beberapa gejala yang diakibatkan oleh koronavirus MERS adalah demam, batuk, napas yang pendek-pendek, serta munculnya pneumonia dalam beberapa kasus. MERS merupakan salah satu bentuk koronavirus yang masih misterius. Hingga saat ini peneliti masih mencari tahu bagaimana koronavirus baru ini bisa menginfeksi manusia.Sebagian besar orang yang terinfeksi MERS-Cov berkembang menjadi penyakit saluran pernapasan berat dengan gejala gejala demam, batuk, dan napas pendek. Sekitar separuh dari jumlah penderita meninggal. Sebagian dari penderita dilaporkan menderita penyakit saluran pernapasan tingkat sedang.

Awalnya tanda fisik tidak begitu kelihatan dan mungkin tidak ada. Beberapa pasien akan mengalami tachypnea dan crackle pada auscultation. Kemudian, tachypnea dan lethargy kelihatan jelas.

Data terbaru dari CDC menunjukkan bahwa MERS terbukti bisa ditularkan antar manusia. Meski begitu, tampaknya penyakit ini tak bisa menyebar sangat cepat seperti SARS pada tahun 2003. Virus MERS terus mendapatkan pengawasan ketat dari para ahli untuk berjaga-jaga jika virus ini berkembang menjadi ancaman yang semakin berbahaya.

Kepala Pusat Kesehatan Haji Eka Jusuf Singka mengatakan Jamaah haji Indonesia selama di tanah suci diminta untuk tidak memaksakan diri melakukan kegiatan berlebih di luar tempat tinggal lantaran suhu panas yang mencapai 40 derajat celsius.

Hal itu, untuk mencegah terjadinya heatstroke, akibat terkena terik matahari secara langsung. Bukan itu saja, jamaah Indonesia juga diimbau agar hati-hati terhadap penularan MERS-CoV untuk tidak dekat-dekat dengan unta.

“TKHI harus memantau jangan ada yang selfie dengan unta, karena kita masih cukup harus waspada. Saya harap datang 392 dan pulang 392 juga, sehat. Dan Insya Allah ibadah hajinya mabrur,” Ungkap Sekretaris Ditjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI dr. Kuwat Hudoyo, dikutip fakta99.com (19/07/2018).

Facebook Comments

Continue Reading

Nasional

Pasien Kanker Gugat BPJS Kesehatan, Presiden Jokowi Masuk Daftar Tergugat

Published

on

Fakta99.com – Hemasari Dharmabumi salah Seorang pasien kanker berencana menggugat Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan (BPJS) dan Presiden Joko Widodo ke pengadilan terkait kebijakan penghapusan daftar obat kanker Trastuzumab dari daftar obat yang dijamin oleh BPJS Kesehatan.

Gugatan akan dilayangkan oleh seorang pasien kanker Juniarti. Kuasa hukum Juniarti, Hemasari Dharmabumi mengatakan gugatan rencananya akan dimasukkan ke pengadilan pekan depan.

“Minggu depan kami ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” kata Hemasari , Selasa (17/07/18).

Hema mengatakan saat ini hanya BPJS Kesehatan dan Presiden Joko Widodo yang masuk dalam daftar tergugat.

“Sementara hanya itu dulu, kemungkinan bisa bertambah, mungkin Menteri Kesehatan. Negara harus turut bertanggung jawab.

Menurut Hema, Kementerian Kesehatan menyatakan obat Trastuzumab dapat diberikan kepada pasien kanker hertopositif.

“Kanker Hertopositif ini kanker dengan penyebaran kanker 60 persen-70 persen, kanker paling ganas, obat itu harganya Rp25 juta dan klien saya membutuhkan 16 obat,” kata Hema.

Sementara itu Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat mengatakan tidak dijaminnya Obat Transtuzumab ini sudah sesuai dengan Keputusan Dewan Pertimbangan Klinis yang menyatakan bahwa obat Trastuzumab tidak memiliki dasar indikasi medis untuk digunakan bagi pasien kanker payudara metastatik walaupun dengan restriksi.

“Keputusan tersebut berlaku sejak 1 April 2018, namun untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS),” katanya kepadaCNNIndonesia.com.

Namun, Nopi mengatakan pasien yang masih menjalani terapi obat Trastuzumab dengan peresepan protokol terapi obat sebelum tanggal 1 April 2018, akan tetap dijamin oleh BPJS Kesehatan sampai dengan siklus pengobatannya selesai sesuai dengan peresepan maksimal Formularium Nasional.

Kata Nopi, dikeluarkannya obat Trastuzumab dari paket manfaat program JKN-KIS tidak akan menghambat akses pengobatan kanker payudara bagi Peserta JKN-KIS karena masih banyak pilihan obat lain yang tercantum di dalam Formularium Nasional.

“Dokter penanggung jawab pasien akan memilih obat untuk terapi kanker payudara pasien sesuai dengan pertimbangan kondisi klinis pasien. Demikian kami sampaikan untuk dapat meluruskan pemberitaan yang berkembang,” katanya. (Dilansir cnnindonesia)

Ini Kronologinya
Edy Haryadi mengatakan istrinya Juniarti (46) sekarang bekerja sebagai pengacara, dan akan menjadi pengacara dalam gugatan tersebut.
Edy menceritakan pada bulan Desember 2017 istrinya mengalami pembengkakan di leher atau di kelenjar getah bening.
Menurut Edy, kantor tempatnya bekerja memberikan kartu Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk asuransi kesehatan.
Pada Januari 2018, Edy memeriksakan Juniarti ke Puskemas Duren Sawit, Jakarta Timur, puskesmas terdekat dengan domisili sesuai prosedur BPJS.
“Istri saya dirujuk ke bagian spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Budhi Asih, Jakarta Timur,” katanya.
Setelah menjalani pemeriksaan, dokter di RSUD Budhi Asih curiga benjolan itu kanker. Karena tidak ada dokter spesialis kanker atau onkologi di sana, maka sejak awal Februari 2018, istri saya dirujuk ke Rumah Sakit (RS) Persahabatan, Rawamangun, Jakarta Timur.
Oleh dokter, kemudian dilakukan biopsi, atau pengambilan jaringan pada leher kanan.
“Ternyata hasilnya positif kanker. Tapi menurut pemeriksaan laboratrium Patologi Anatomi (PA) RS Persahabatan itu bukan kanker utama melainkan kanker yang sudah metastasis (menyebar),” katanya.
Diduga, sumber utamanya berasal dari payudara. Kesimpulan PA biopsi leher: metastase adenokarsinoma yang dapat berasal dari payudara
Untuk memastikan, dokter pun mengirim Hasil PA itu kembali ke bagian lab PA Rumah Sakit Persahabatan untuk diperiksa lebih teliti dengan pemeriksaan Imuno Histo Kimia atau IHK.
“Hasil IHK yang dilakukan laboratrium Kalgem: ER +, PR+, Her2+ dengan overexpressed, kategori 3+score, Ki67: expressed, moderate to strong intensity 60 persen to 70 persen (highly proliferative),” katanya.
Kata Edy, istrinya dinyatakan penderita kanker payudara HER2 positif yang sudah mengalami metastasis atau penyebaran. “Hasil IHK itu keluar 10 Mei 2018,” katanya.
Paska operasi, Edy mengatakan istrinya disarankan menjalani kemoterapi. Pada 24 Juni 2018, dokter meresepkan tiga obat kemoterapi dan satu obat yang tergolong terapi target untuk pengobatan kanker payudara HER2 positif, yaitu herceptin atau nama lain Trastuzumab.

Trastuzumab adalah obat yang aman, bermutu dan berkhasiat yang perlu dijamin aksesbilitasnya dalam rangka pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Formularium Nasional 2018 yang ditetapkan pada 28 Desember 2017.

Di halaman 66 pada poin 43 keputusan itu menyebutkan secara tegas bahwa trastuzumab diberikan pada pasien kanker payudara metastatik dengan HER 2 positif (+++) dan wajib dijamin ketersediaan obatnya oleh BPJS Kesehatan.

Edy mengatakan masalah muncul ketika pihak apoteker Rumah Sakit Persahabatan menolak resep untuk herceptin atau Trastuzumab.

“Alasannya karena sejak 1 April 2018 obat trastuzumab dihentikan penjaminannya oleh BPJS Kesehatan. Belakangan kami baru tahu penjaminan itu dihentikan BPJS atas dasar pertimbangan Dewan Pertimbangan Klinis BPJS yang menganggap obat itu tidak bermanfaat secara medis,” katanya.

BPJS Kesehatan menghentikan penjaminan Trastuzumab karena obat itu terlalu mahal. Obat itu memang mahal. Harganya di pasaran Rp 25 juta. Sementara seorang penderita kanker HER2 positif minimal harus menjalani 8 sesi dari 16 sesi pengobatan dengan Trastuzumab.

“Tapi, apakah karena mahalnya harga obat tersebut menyebabkan penderita kanker payudara HER2 positif mengalami diskriminasi untuk mendapat pengobatan terbaik?,” tanya Edy.

Edy mengatakan sebagai suami, dia akan menggugat Direksi BPJS dan Presiden Jokowi secara hukum atas penghapusan obat lini pertama Trastuzumab.

“Karena BPJS seolah tengah membisniskan perkara nyawa, yang sangat penting untuk memperpanjang usia penderita kanker payudara HER2 positif,” katanya.

Terlebih, katanya, obat ini masuk dalam jenis obat yang harus diresepkan dalam Formularium Nasional tahun 2018 untuk penderita kanker HER2 positif yang baru ditandatangani 28 Desember 2017 oleh Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek dan berlaku untuk tahun 2018.

“Apalagi penderita HER2 positif sangat sedikit. Jumlahnya hanya 20 persen dari semua penderita kanker payudara. Terlebih hak paten herceptin, merek dagang obat trastuzumab, akan berakhir tahun 2019,” katanya.

Ketika ditanya mengapa Presiden Jokowi turut digugat, Edy mengatakan menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Direksi BPJS Kesehatan bertanggungjawab langsung pada Presiden RI.

“Hanya Presiden yang bisa memberhentikan Direksi BPJS. Presiden ikut digugat karena dia bertanggungjawab atas pembiaran terhadap aksi sepihak Direktur BPJS Kesehatan yang menghapus obat Trastuzumab yang amat dibutuhkan penderita kanker payudara HER2 positif,” ujarnya.

Facebook Comments

Continue Reading

Iklan

Trending