Connect with us

Politik

Prof. Sri Edi Swasono: Waspada Ada Skenario NKRI Akan Dipecah Jadi 5 Negara

Published

on

Fakta99.com – Ada scenario yang terselubung, mengerikan mari kita simak.. Papua… RI bisa jadi dianggap penghalang. Jika tak ada aral melintang, kemerdekaan Papua akan dikondisikan terwujud paling lama 2019.

Hendropriono selaku tokoh Intelijen terkemuka RI, pada prinsipnya menghendaki referendum nasional jika Papua ingin merdeka. Pernyataan Hendroprioyono yang memihak scenario Barat itu berulangkali dimuat media sebagai tanggapan thdp solusi tuntutan Papua merdeka yg marak di dunia internasional.

Australia sebagai salah satu negara tetangga terdekat, dimana OPM punya akses tehadap pemerintahnya, sudah siap mendukung kemerdekaan Papua. Salah satu bentuk kesiapan Australia mewujudkan Papua Merdeka adalah pemberian izin kepada AS utk menambah pasukan AS di Darwin, Australia.

Pasukan militer AS di Darwin semula hanya 250 personil sekarang sdh belasan ribu prajurit yg didominasi US Marine sbg persiapan Papua Merdeka. Pernyataan Menlu AS, pasukan US di Darwin akan ditingkatkan jadi 67 ribu personil pada 2019 yad. Terdiri dari USAF, US Navy dan US Marine.

Masa depan RI adalah Papua yang masih tetap dalam NKRI. Pulau Jawa yang diramalkan akan tenggelam… serta Papua yang dimerdekakan oleh Barat itu lah prediksi ttg NKRI dlm 5 thn mendatang jika rakyat RI lengah. Kemerdekaan Papua bukan kondisi final. Akan diikuti dgn kemerdekaan Aceh yg didukung Turki, RRC dan Eropa (Swedia, Norwegia, dst,).

Turki dan Swedia sdh komit mendukung kemerdekaan Aceh. Komitmen ini terkait jasa Aceh cq. Zaini Abdullah membantu konflik Swedia-Turki. Turki mendukung kemerdekaan Aceh juga terkait romantisme kejayaan negara Islam masa lalu, Turki dan Aceh, yg akan diwujudkan kembali.

RRC sudah disepakati akan mendapat konsesi sebagai kontraktor utama eksplorasi Migas di Seumelu yg cadangannya 358 miliar barel, terbesar di dunia. Kemerdekaan Papua akan diikuti oleh kemerdekaan Aceh. Rencana ini sdh disepakati Gub Aceh – PM Australia di Canberra medio 2014 lalu. NKRI bubar..!

Bubarnya NKRI dan munculnya 5-6 negara baru di eks RI sesuai dgn tujuan “Clinton Programm’ 1998 lalu. Selama Partai Demokrat berkuasa, RI diobok2.

Negara ASEAN menerapkan standar ganda. Di satu pihak secara resmi menolak diinsintergasi RI tapi dibelakang setuju. Hal ini biasa dlm dunia diplomatik.

NKRI yg besar- serta kuat akan menjadi ancaman bagi negara-negara ASEAN lain. Mereka ingin RI lemah dan terpecah belah. Namun jangan sampai terjadi gejolak kawasan.

Memecah Indonesia jadi 5-6 negara merdeka tanpa gejolak adalah PR besar RRC, AS, Eropa, Australia, Israel dan Asean. Apakah berhasil ?

Apakah konspirasi global berhasil memecah RI menjadi 5-6 negara baru yg berdaulat tanpa terjerumus dalam gejolak politik dan militer berdarah-darah?

Ataukah RI akan terpecah belah meniru nasib negara-negara Balkan dgn gejolak politik militer dan korban jatuh hampir 1 juta jiwa mati sia-sia?

Jangan sampai Balkanisasi terjadi di Indonesia. Kuncinya : sikap Presiden, TNI dan rakyat RI.

Satu-satunya pilar kekuatan RI yang masih solid adalah TNI. Pilar utama Indonesia yg lain adalah ummat Islam. Tapi Islam NKRI sdh mulai dihancurkan dan dipecah belah, dan diharapkan Barat berantakan. Tak solid lagi. Sementara rakyat di NKRI sdh tak jelas patriotisme dan nasionalismenya. Mati bersama ideologi Pancasila akibat reformasi kebablasan & media setan. Karakter bangsa Indonesia kini berntakan amburadul. Rakyat NKRI banyak yang sesungguhnya menuhankan materialisme, hedonisme dan liberalisme.

Otak rakyat NKRI sdh dicuci habis oleh media setan dan karakter bangsa pancasilais agamis sudah dibunuh bersama dgn pembunuhan Pancasila.

Sadarlah rakyat Indonesia Bangkitlah rakyat indonesia Ibu Pertiwi terancam dimatikan Barat.

Mari kita kobarkan dan kita gaungkan “NKRI HARGA MATI”dan NKRI harus dipertahankan.

Sumber : Whastapp dari Prof. Dr. SRI EDI SWASONO

“Sebarkan jangan hanya dibaca dan selesai di handphone anda demi persatuan dan kesatuan NKRI”

Facebook Comments

Politik

Wagub DKI Jakarta Ajak Warganet Suport Berita Positif saat Asian Games

Published

on

Fakta99.com -Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, Pemprov DKI akan langsung menangani keluhan warganet yang melaporkan jalur sepeda di kawasan GBK yang terhalang tiang listrik.

“Pasti akan ditangani. Itu harus jago sedikit. Jadi banyak yang akan timbul yang aneh-aneh seperti itu. Kalian laporin aja terus, aktifin aja di sosmed kan masuk ke CRM, citizen reporting mechanism itu langsung teregister. Paling mudah sih laporin ke dki.Jakarta.go.id karena itu dilihat semua,” kata Sandiaga di kawasan Thamrin, Selasa (31/07/2018).

Sandiaga mengatakan, ke depan makin banyak laporan warganet yang aneh-aneh. Dia mengaku tidak capek dengan segala nyinyiran warganet, namun, khusus saat Asian Games dia meminta ada gencatan senjata.

“Gak capek sama sekali. Ini kesempatan kita bersatu. BUMD tunjukkan bisa bersatu, masyarakat bisa berarti. Semua antusias. Saya juga menyerukan gencatan senjata, gerakan gencatan nyinyir masal (GNM) dengan pasukan ibu jari,” kata Sandi.

Politisi Gerindra itu meminta warganet dan media menyebarkan berita-berita positif yang membangkitkan semangat atlet, bukan kabar nyinyir atau hoax.

“Kita perlu meraih target 22 emas. Yang perlu dukungan masyarakat, kaau kita bisa angkat berita-berita inspiratif, bisa bangkitkan semangat atlet,” tandas Sandiaga.

Facebook Comments

Continue Reading

Politik

Pertemuan 4 Mata SBY-Prabowo di Kertanegara Bahas Komposisi Terkait Pilpres

Published

on

Fakta99.com – Pertemuan empat mata Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jilid II di kediaman Prabowo, Kertanegara, saat ini masih berlangsung. Keduanya melakukan pembicaraan terkait berbagai hal antara lain koalisi serta komposisi capres-cawapres di Pilpres 2019.

SBY dan Prabowo bertemu di sebuah ruangan dengan ditemani kopi. Terlihat baik SBY dan Prabowo, membawa paperyang diduga terkait program-program kerja di 2019. Nantinya program ini akan disepakati dan dikerjakan bersama.

Waketum Demokrat Syarief Hasan mengatakan, pertemuan Prabowo dan SBY kali ini akan mengkonkretkan platform yang akan diusung di 2019.

“Pertama kita ingin mengkronkretkan platform bersama, ini mulai dikupas misalnya program pemberdayaan rakyat, kesehatan rakyat, hal hal seperti ini akan dibahas,” ujar Syarief di kediaman Prabowo, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (30/07/18).

Terkait komposisi capres-cawapres, Syarief mengatakan hal tersebut akan dibahas bersama dengan seluruh partai koalisi yang lain seperti PAN dan PKS.

Nanti malam, setelah pertemuan dengan Prabowo, SBY akan menemui Presiden PKS Sohibul Iman di Hotel Grand Melia, Kuningan, Jakarta Selatan.

Hingga saat ini, pertemuan SBY dan Prabowo masih berlangsung.
Fakta99.com kutipan kumoaran.com

Facebook Comments

Continue Reading

Ekonomi

Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi

Published

on

Fakta99.com – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menekankan bahwa Pemerintah akan terus berupaya untuk mendukung pengelolaan stabilitas makroekonomi, khususnya melalui pengendalian inflasi dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur terus didorong Pemerintah, tidak hanya di Jawa, tapi juga di seluruh wilayah nusantara. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden RI saat membuka dan memimpin langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi, 26 Juli 2018 di Jakarta.

Rakornas Pengendalian Inflasi diselenggarakan bersama oleh Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan dengan mengangkat tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Serta Berkualitas”.

Tema tersebut selaras dengan prioritas Pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur nasional yang pada gilirannya akan memperkuat efektivitas pengendalian inflasi. Turut hadir dalam Rakornas adalah para Menteri serta pimpinan lembaga terkait, Panglima TNI dan Kapolri, serta 532 TPID dari 34 provinsi dan 498 kabupaten/kota.

Presiden RI membuka arahan dengan menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian bersama. Ketidakpastian ekonomi global yang tinggi perlu untuk terus diantisipasi karena dapat mengganggu keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan neraca transaksi berjalan melalui peningkatan produk berbasis ekspor maupun substitusi impor, termasuk sektor pariwisata.

Presiden RI juga menekankan pentingnya peran Pemerintah Daerah untuk mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur konektivitas serta kemudahan berusaha melalui penyederhanaan dan percepatan perizinan antara lain dengan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat, murah, dan memberi kepastian (Online Single Submission/ OSS).

Lebih lanjut, Presiden RI juga menekankan perlunya upaya pengendalian inflasi melalui upaya mewujudkan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Dalam kaitan ini, Presiden RI menggarisbawahi pentingnya upaya untuk mendorong perdagangan antardaerah sehingga daerah yang mengalami surplus barang dapat memberikan pasokan ke daerah lain yang mengalami defisit.

Upaya mendorong pembangunan pasar-pasar pengumpul di berbagai daerah juga perlu terus dilakukan untuk mengurangi biaya transportasi perdagangan antardaerah. Selain itu, untuk menjaga ketersediaan pasokan, Presiden RI menekankan pentingnya peran Kepolisian Republik Indonesia untuk turut menjaga berjalannya mekanisme pasar antara lain dengan mencegah terjadinya penimbunan barang yang berlebihan.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia dalam laporannya secara ringkas menyampaikan beberapa capaian penting pengendalian inflasi. Inflasi nasional selama tiga tahun terakhir (2015-2017) dapat dijaga berada dalam kisaran target 4,0±1%, didukung oleh capaian inflasi di seluruh kawasan.

Realisasi inflasi volatile food juga semakin menurun, bahkan pada 2017 mencatatkan angka terendah dalam 13 tahun terakhir (2005-2017). Pencapaian penting pengendalian inflasi ini merupakan buah dari koordinasi kebijakan yang semakin kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi.

Bank Indonesia mengapresiasi dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui berbagai program inovatif yang telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID). Hingga pertengahan 2018, inflasi tetap terkendali dalam rentang sasaran 3,5±1%. Bahkan, realisasi inflasi periode Idul Fitri 2018 lebih rendah dibandingkan tiga tahun terakhir (2015-2017). Keberhasilan ini sangat penting karena menentukan capaian inflasi di akhir tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Konsistensi kita dalam mengendalikan inflasi perlu dipertahankan, mengingat sasaran inflasi ke depan akan semakin rendah hingga 3,0±1% pada 2020-2021.

Pada Rakornas kali ini, Presiden RI juga menyerahkan penghargaan TPID Terbaik dan TPID Berprestasi kepada daerah-daerah dengan kinerja terbaik di tahun 2017.

Facebook Comments

Continue Reading

Iklan

Trending