Connect with us

Ekonomi

Pemanfaatan Big Data Dan Optimalisasi Kebijakan

Published

on

Fakta99.com – Pemanfaatan Big Data yang disertai kolaborasi lintas institusi, baik pemerintah, lembaga negara, akademisi maupun industri, dapat menghasilkan informasi yang berharga dalam pengambilan keputusan melalui analisis data yang lengkap, detail dan tepat waktu serta akurat, termasuk terhadap kumpulan data yang tidak terstruktur, seperti teks dan gambar.

Demikian disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Erwin Rijanto, dalam Seminar Internasional “Building Pathways for Policy-Making with Big Data”, Kamis (26/07), di Bali.

Seminar yang diselenggarakan Bank Indonesia bekerjasama dengan Irving Fisher Committee on Central Bank Statistics – Bank for International Settlements (IFC/BIS) dihadiri oleh perwakilan bank sentral negara lain, statistic officers, kementerian, perbankan dan akademisi.

Saat ini, dunia berada pada era revolusi digital, dengan aktivitas dan layanan digital yang telah menyentuh seluruh sendi kehidupan. Meluasnya berbagai aktivitas berbasis digital tersebut telah menciptakan data yang berjumlah sangat besar, bervariasi dan dihasilkan secara sangat cepat (real time), atau yang dikenal sebagai Big Data.

Data yang sangat besar tersebut menyimpan begitu banyak informasi dan pengetahuan yang apabila dapat diolah dengan tepat menggunakan Big Data analytics, dapat memberikan informasi yang sangat bermanfaat karena kecepatannya dalam memonitor aktivitas ekonomi.

Penerapan Big Data oleh otoritas atau lembaga negara termasuk bank sentral memiliki peran penting dalam pengambilan kebijakan yang strategis untuk merespon perkembangan ekonomi dan keuangan digital. Bank Indonesia memanfaatkan Big Data secara intensif sejak tahun 2015 dan saat ini telah menghasilkan berbagai indikator baru untuk mengisi kesenjangan informasi yang ada.

Bagi bank sentral, pengunaan Big Data memberikan manfaat untuk mendukung perumusan kebijakan di sektor moneter/makroekonomi serta sektor keuangan, khususnya untuk pemantauan dan asesmen risiko.

Pemanfaatan Big Data oleh bank-bank sentral meningkat secara signifikan, dari 30% pada tahun 2015 menjadi hampir 60% pada tahun 2017. Dalam sambutannya, Erwin Rijanto juga menyampaikan bahwa terdapat 3 faktor kunci yang mendorong pemanfaatan Big Data secara luas, yaitu pertama, aktivitas sehari-hari terekam dalam format digital seiring dengan maraknya penggunaan e-commerce, teknologi finansial dan media sosial. Kedua, perubahan paradigma dalam perumusan kebijakan, dari berbasis data agregrat menuju data yang bersifat detail (granular) dan ketiga, adopsi kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan machine learning yang makin luas menggantikan tugas-tugas yang bersifat manual.

Upaya mengoptimalkan pemanfataan Big Data oleh otoritas pemangku kebijakan perlu didukung oleh akses terhadap sumber data. Namun, di sisi lain, aksesbilitas data terkadang berbenturan dengan aspek hukum dan kerahasiaan data. Oleh karena itu, bank sentral, kementerian/lembaga pemerintah secara bersama-sama perlu membangun mekanisme akses data yang dapat menjembatani kepentingan antara pemilik data dan kepentingan otoritas untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas serta produktif di era digital guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Seminar ini diharapkan menjadi forum saling bertukar informasi pemanfaatan Big Data antar otoritas pemangku kebijakan khususnya bank sentral, akademisi, dan industri yang dapat berkonstribusi positif dalam memberikan masukan bagi pengambil kebijakan. Para pembicara yang berasal dari lembaga keuangan internasional seperti BIS dan IMF serta berbagai bank sentral negara maju dan emerging markets seperti Bank of England, European Central Bank, Deutsche Bundesbank, Bank of Japan, Monetary Authority of Singapore dan Bank Indonesia membahas bersama-sama jalan yang harus dibangun bank sentral dan otoritas lainnya untuk mengoptimalkan Big Data dalam rangka perumusan kebijakan. Kolaborasi ini diharapkan mempercepat penguasaan Big Data analytics di kalangan otoritas.

Sumber:BI

Facebook Comments

Ekonomi

HIPPINDO & KEMENPAR Gelar Hari Belanja Diskon Indonesia 2018 Serentak Mulai 8 Agustus

Published

on

Fakta99.com – Ada kabar gembira Bagi yang suka berbelanja khususnya kaum perempuan kini hadir kembali Hari Belanja Diskon Indonesia (HBDI). Kegiatan tersebut digelar mulai 8 Agustus – 2 September 2018 di berbagai pusat perbelanjaan di Tanah Air.

Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) dan didukung Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bekerjasama untuk menggelar kegiatan tersebut dalam rangka menyambut HUT RI ke-73.

Program ini menawarkan beragam diskon hingga 73 persen dan berlaku di semua pusat perbelanjaan mulai dari mal, ruko, stasiun hingga bandara.

“Mulai dari potongan harga sampai 73 persen, harga khusus Rp 73.000, penawaran harga spesial untuk warga masyarakat berusia 73, dan masih banyak lagi,” kata Ketua Umun HIPPINDO Budiharjo Iduansjah di konferensi pers di Kementerian Pariwisata, Senin (30/7/2018).

Pembukaan HBDI 2018 yang mengangkat tema ‘Sriwijaya Great Sale’ akan digelar di Benteng Kuto Besak, Palembang oleh Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin.

“Saat acara pembukaan akan ada pawai budaya termasuk tari, musik dan kostum khas Sumsel. Ada Pempek festival, pameran Songket dan masih banyak lagi,” kata Budiharjo.

Budiharjo menambahkan, Penyelenggaran HBDI 2018 menjadi terasa istimewa karena bertepatan dengan Asian Games ke-18 yang berpusat di Jakarta dan Palembang.

Selain menyasar konsumen lokal, HBDI 2018 juga menjangkau para olahragawan, officials serta wisatawan mancanegara.

“Semoga ini menjadi ajang atraksi pariwisata dan memberikan dampak positif untuk meningkatkan konsumsi daerah, menciptakan peluang lebih besar untuk perkembangan serta kemajuan UMKM, termasuk para pelaku bisnis kreatif,” Pungkasnya.

Facebook Comments

Continue Reading

Ekonomi

Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi

Published

on

Fakta99.com – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menekankan bahwa Pemerintah akan terus berupaya untuk mendukung pengelolaan stabilitas makroekonomi, khususnya melalui pengendalian inflasi dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur terus didorong Pemerintah, tidak hanya di Jawa, tapi juga di seluruh wilayah nusantara. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden RI saat membuka dan memimpin langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi, 26 Juli 2018 di Jakarta.

Rakornas Pengendalian Inflasi diselenggarakan bersama oleh Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan dengan mengangkat tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Serta Berkualitas”.

Tema tersebut selaras dengan prioritas Pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur nasional yang pada gilirannya akan memperkuat efektivitas pengendalian inflasi. Turut hadir dalam Rakornas adalah para Menteri serta pimpinan lembaga terkait, Panglima TNI dan Kapolri, serta 532 TPID dari 34 provinsi dan 498 kabupaten/kota.

Presiden RI membuka arahan dengan menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian bersama. Ketidakpastian ekonomi global yang tinggi perlu untuk terus diantisipasi karena dapat mengganggu keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan neraca transaksi berjalan melalui peningkatan produk berbasis ekspor maupun substitusi impor, termasuk sektor pariwisata.

Presiden RI juga menekankan pentingnya peran Pemerintah Daerah untuk mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur konektivitas serta kemudahan berusaha melalui penyederhanaan dan percepatan perizinan antara lain dengan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat, murah, dan memberi kepastian (Online Single Submission/ OSS).

Lebih lanjut, Presiden RI juga menekankan perlunya upaya pengendalian inflasi melalui upaya mewujudkan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Dalam kaitan ini, Presiden RI menggarisbawahi pentingnya upaya untuk mendorong perdagangan antardaerah sehingga daerah yang mengalami surplus barang dapat memberikan pasokan ke daerah lain yang mengalami defisit.

Upaya mendorong pembangunan pasar-pasar pengumpul di berbagai daerah juga perlu terus dilakukan untuk mengurangi biaya transportasi perdagangan antardaerah. Selain itu, untuk menjaga ketersediaan pasokan, Presiden RI menekankan pentingnya peran Kepolisian Republik Indonesia untuk turut menjaga berjalannya mekanisme pasar antara lain dengan mencegah terjadinya penimbunan barang yang berlebihan.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia dalam laporannya secara ringkas menyampaikan beberapa capaian penting pengendalian inflasi. Inflasi nasional selama tiga tahun terakhir (2015-2017) dapat dijaga berada dalam kisaran target 4,0±1%, didukung oleh capaian inflasi di seluruh kawasan.

Realisasi inflasi volatile food juga semakin menurun, bahkan pada 2017 mencatatkan angka terendah dalam 13 tahun terakhir (2005-2017). Pencapaian penting pengendalian inflasi ini merupakan buah dari koordinasi kebijakan yang semakin kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi.

Bank Indonesia mengapresiasi dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui berbagai program inovatif yang telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID). Hingga pertengahan 2018, inflasi tetap terkendali dalam rentang sasaran 3,5±1%. Bahkan, realisasi inflasi periode Idul Fitri 2018 lebih rendah dibandingkan tiga tahun terakhir (2015-2017). Keberhasilan ini sangat penting karena menentukan capaian inflasi di akhir tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Konsistensi kita dalam mengendalikan inflasi perlu dipertahankan, mengingat sasaran inflasi ke depan akan semakin rendah hingga 3,0±1% pada 2020-2021.

Pada Rakornas kali ini, Presiden RI juga menyerahkan penghargaan TPID Terbaik dan TPID Berprestasi kepada daerah-daerah dengan kinerja terbaik di tahun 2017.

Facebook Comments

Continue Reading

Ekonomi

Financial Engineering Freeport

Published

on

Fakta99.com – Ada yang mempertanyakan darimana Inalum bumn holding tambang dapatkan uang. Assetnya nya aja engga cukup. Siapa yang mau kasih pinjam. Memang kalau pola berpikir konvensional itu bisa dimaklumi. Karena engga mungkin bisa dipahami gimana dapatkan uang sebesar Rp 53 triliun. Kalaupun ada bank yang mau kasih pinjam tetap saja engga mudah. Karena harus persetujuan DPR. Karena penjaminan BUMN adalah penjaminan Negara dan ini disamakan dengan PMN. Jelas ditolak oleh DPR ditengah defisit anggaran. Kalaupun inalum ada uang sebagian juga engga mudah mau cash out besar. Karena RKT nya harus persetujuan pemerintah dan itu ada SOP yang ketat berkaitan dengan rasio likuiditas yang harus ditaati. Katakanlah inalum cash out Rp 20 T , itu akan mempengaruhi rasio likuiditas nya. Engga bisa. Jadi gimana solusinya ?

Perhatikan, pertama. Inalum mendekati bank untuk membeli participation interest punya Rio Tinto. Bank tertarik. Mengapa ? Karena valuasi nya lebih pasti daripada beli langsung saham Freeport McMoran di FI. Kalau beli saham Freeport Mcmoran tentu valuasi saham termsuk deposit. Berapa harganya belum pasti. Hitungannya lebih kepada Future value market. Yang jelas harganya pasti mahal untuk menghasilkan capital gain. Tetapi kalau beli PI maka inalum otomatis dapat saham sebesar 40%. Mengapa? Karana PI itu hak Rio Tinto atas produksi tambang tanpa ada kewajiban bayar pajak. Harga 40% senilai USD 3,8 miliar itu murah dibandingkan nilai Future hak Rio atas deposit sebesar USD 20 miliar.

Penjelasan diatas di buat secara detail oleh konsultan dan Fund Manager sehingga pihak bank bisa menerimanya sebagai kajian yang workable dan bankable. Kemudian atas kajian detail itu, pihak inalum mengajukan skenario pembiayaan kepada bank kreditur. Untuk apa? Untuk mendapatkan undertaking pembelian PI itu. Kalau engga mana mungkin Rio Tinto mau negosiasi pelepasan PI. Dari sini proses negosiasi dengan bank dilakukan. Tentu menggunakan skema financial engineering. Gimana skemanya? Inalum menawarkan saham yang akan dikuasai itu atas nama SPV sebagai collateral. Artinya bukan Senior Loan bagi Inalum. Dengan demikian Inalum lolos dari kewajiban mendapatkan persetujuan pemerintah atau DPR. Ini murni bisnis to bisnis.

Kedua, mengapa bank mau biayai pembelian PI itu dengan hanya jaminan dari saham yang akan dikuasai oleh SPV? Karena setelah Inalum kuasai saham itu melalui SPV , suara inalum akan mayoritas dalam rapat pemegang saham FI yang tentu inalum akan membuat keputusan tunduk kepada UU Minerba. Mengapa ? Agar valuasi saham FI tidak hanya dihitung senilai PI Rio Tinto atau replacement cost tetapi termasuk juga reserved sebesar USD 90 miliar atau lebih sampai dengan tahun 2041. Makanya Freeport McMoran setuju swap PI dengan saham. Karena saham dia di FI juga akan terdongkrak naik. Jadi semua win to win. Semua untung. Itulah skema financial engineering yang benar dimana semua stakeholder untung.

Ketiga. Pertimbangan lain bank adalah Tekhnlogi dan buyer. Oh engga usah kawatir. Freeport McMoran akan tetap menjadi mitra inalum sebesar 49%. Artinya valuasi Saham itu didukung oleh ketersediaan tehnologi. Bagaimana dengan buyer.? Rio Tinto walau tidak lagi pegang PI , akan tetap jadi partner sebagai off taker produksi. Jadi anda perhatikan, Inalum dapat jaminan Tekhnlogi dan buyer. Juga konsesi dalam bentuk IUPK dari pemerintah dimana deposit nya sudah provent. Atas dasar itulah bank Happy untuk membiayai pembelian PI. Paham ya

Kemudian bagaimana inalum melunasi hutang itu? FI akan otomatis menjadi anak perusahaan inalum. Sebagai holding inalum bisa melakukan refinancing melalui pelepasan saham dibursa. Tentu valuasinya meliputi deposit, Tekhnlogi dan offtake market. Kalau saya hitung bodoh dengan hanya berdasarkan deposit freeport maka valuasi saham bisa 10 kali lipat. Artinya hanya jual 10% ( dari 51% ) saham ke publik, inalum sudah bisa lunasi hutang pembelian PI Rio Tinto. Kelak kalau membutuhkan dana lagi untuk ekspansi maka inalum bisa mengeluarkan convertable Bond ( hutang yang bisa ditukar dengan saham ) di bursa. Tanpa SPV harus delusi sahamnya di FI.

Jadi kesimpulannya inalum akusisi 51% saham Freeport Indonesia melalui right issue dengan duit pinjaman 100% yang sudah di secure melalui exit strategi yang kuat dan exciting. Sehingga mudah mendapatkan financial resource. Itulah financial engineering yang membeli bukan dengan uang ditangan tertapi dengan skema.

Facebook Comments

Continue Reading

Iklan

Trending