Connect with us

Politik

Siapa Cawapres yang tepat untuk Jokowi & Prabowo?

Published

on

Jakarta, Fakta99.com – Ada beberapa nama yang santer disebutkan akan bersaing menjadi calon wakil presiden yang nantinya akan mendampingi Jokowi maupun Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019 mendatang. Namun yang menjadi pertanyaan saat ini adalah bagaimana para calon wapres ini akan turut menyumbang suara bagi para calon presidennya masing-masing selain mengenai elektabilitas dan popularitas mereka di depan publik.

Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI), Dodi Ambardi, mengatakan, Joko Widodo dan Prabowo Subianto saat ini terus menjajaki siapa calon wakil presiden yang dianggap dapat bekerja sama dan mampu menguatkan pilihan para pendukungnya saat pilpres nanti.

“Efek elektoral itu salah-satu yang menjadi pertimbangan masing-masing kandidat capres (untuk memilih cawapresnya), meskipun itu bukan satu-satunya pertimbangan,” kata Dodi Ambardi dilansir dari BBC Indonesia, Rabu (11/04/2018).

Menurut Dodi, suara dukungan yang diharapkan dari cawapres definitif nantinya adalah “mempertahankan suara” dari pendukung Jokowi ataupun Prabowo, untuk itu ada indikasi bahwa baik Jokowi maupun Prabowo sengaja “menunda” mengumumkan siapa kandidat calon wakil presidennya dengan pertimbangan menghitung kembali kekuatan, peluang dan tawaran baik dari calon wakil presidennya maupun partai pendukungnya.

Keuntungan lainnya, sambungnya, penundaan penyebutan kandidat cawapres menjadi penting supaya tidak menggoyahkan kekompakan di antara partai pendukungnya.

“Kalau terlalu awal diumumkan, koalisi bisa menjadi tidak solid lagi,” tandasnya.

Tapi siapa saja nama-nama yang masuk dalam bursa calon presiden yang akan mendampingi Joko Widodo atau Prabowo Subianto?

Muhaimin Iskandar (Cak Imin)

Jokowi dan Muhaimin Iskandar duduk berdampingan saat peresmian Kereta Bandara Soekarno-Hatta pada pertengahan januari lalu. (foto: Getty Images/Bima Sakti)

Ketua Umum Partai kebangkitan Bangsa (PKB) ini secara terang-terangan telah mengkampanyekan dirinya sebagai calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Jokowi dalam perhelatan pilpres 2019.

“Saya deklarasi maju sebagai cawapres,” tegas Muhaimin di hadapan wartawan di Jakarta, pertengahan Maret lalu.

Ucapan ini menguatkan ambisinya untuk mendampingi Joko Widodo yang sudah diusung sejumlah parpol pendukungnya.

Kehadiran Muhaimin sebagai kandidat cawapres dapat menguntungkan Jokowi secara politik dalam pilpres tahun depan, demikian klaim yang disuarakan pendukung Muhaimin.

“Menurut saya penting bagi Jokowi menggandeng cak Imin (Muhaimin Iskandar). Kalau enggak seperti itu, maka pak Jokowi tidak bisa menjawab persoalan populisme Islam,” kata politikus PKB, Lukman Edy, awal Maret lalu.

Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI), Dodi Ambardi, mengatakan, saat ini yang menjadi pertanyaan banyak orang adalah sejauh mana efek sentimen agama menjadi faktor penting dalam pilpres 2019.

Walaupun Jokowi didukung oleh pemilih Muslim, menurutnya, dukungan itu akan kokoh bertahan apabila dia didukung cawapres yang memiliki atribut Islam.

“Suaranya akan lebih kokoh kalau kemudian wakilnya (cawapres) memiliki credential Islam yang kuat,” kata Dodi. Hal ini juga berlaku untuk capres Prabowo Subianto, tambahnya.

Tentang kritikan yang menyebut ambisi Muhaimin sebagai sikap “terlalu percaya diri”, Dodi melihatnya sebagai upaya negosiasi seorang politikus untuk mendapatkan tawaran tertinggi.

“Nah posisi cawapres itu tawarannya yang paling tinggi,” tandas Dodi.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

Jokowi dan AHY di istana pada awal maret 2018. (foto: Instagram AHY)

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) adalah politikus Partai Demokrat putra mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang disebut layak masuk dalam bursa cawapres oleh beberapa lembaga survei, awal April lalu.

Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) awal Januari lalu menyimpulkan, AHY berada di posisi teratas, yaitu 71,2%, untuk cawapres berlatar militer, mengungguli mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo (56,5%) dan Moeldoko (18%).

Sementara, hasil simulasi IndoBarometer awal 2018 menempatkan pasangan Jokowi-AHY mendapatkan 38,6% atau di posisi teratas, mengungguli simulasi pasangan Jokowi-Gatot Nurmantyo (38,4%) dan Jokowi-Ridwan Kamil (37,5%).

Dalam tiga bulan terakhir, AHY beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Presiden Jokowi dan dua orang putranya di tempat terpisah. Peristiwa ini kemudian melahirkan spekulasi bahwa ini semacam upaya membangun komunikasi demi Pilpres 2019.

Baik kubu Jokowi maupun AHY kemudian menepis anggapan jika pertemuan itu nantinya berujung AHY akan menjadi cawapres untuk mendampingi Jokowi.

“Masih panjang proses pilpres,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan Syarif, awal Maret lalu.

Dari 15 kandidat cawapres yang beredar, menurut simulasi IndoBarometer pada Januari lalu menujukkan, AHY meraih 8,7% di bawah Anies Baswedan (10,0%) dan Gatot Nurmantyo (9,0%).

Anies Baswedan

Hasil survei Polmark, November tahun lalu menyebut pasangan Prabowo-Anies Baswedan akan memperoleh 17,2%, unggul di atas pasangan lainnya.

Di sisi Prabowo, muncul pula sejumlah nama yang menurut beberapa survei belakangan layak menjadi cawapres untuk Pilpres 2019. Salah-seorang diantaranya adalah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Hasil survei lembaga polling Polmark pada November tahun lalu menyebut, jika Prabowo berpasangan dengan Anies Baswedan, maka mereka akan memperoleh 17,2%, unggul di atas pasangan lainnya.

Sementara, kesimpulan simulasi IndoBarometer akhir Januari lalu menyatakan, dari 15 cawapres, Anies Baswedan berada di urutan teratas dengan angka 10,0%, di atas Gatot Nurmantyo (9,0%) dan AHY (8,7%).

Sejauh ini Partai Gerindra belum pernah menyebut siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019, walaupun nama-namanya mulai mengerucut, kata pejabat teras partai itu.

“Mengerucut sekarang tinggal tiga hingga lima nama,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, kepada wartawan di Jakarta Selatan, Kamis (05/04/2018).

Ketika ditanya apakah di antara nama-nama tersebut terdapat nama Gatot Nurmantyo, Anies Baswedan, dan Anis Matta, Muzani berkata: “Di antara tiga nama, itu semuanya tokoh nasional dan orang-orang penting.”

Sri Mulyani

ama Sri Mulyani makin santer dimunculkan sebagai kandidat calon wakil presiden untuk mendampingi Joko Widodo setelah dia dinobatkan sebagai menteri terbaik dunia versi World Government Summit, pertengahan Februari lalu.

Nama Sri Mulyani makin santer dimunculkan sebagai kandidat calon wakil presiden untuk mendampingi Joko Widodo setelah dia dinobatkan sebagai menteri terbaik dunia versi World Government Summit, pertengahan Februari lalu.

“Saya menjadi menteri keuangan sajalah,” kata Sri Mulyani yang dikonfirmasi Kompas di Madiun, Jawa Timur, akhir Maret lalu.

Sebagai teknokrat, nama Sri Mulyani termasuk dari beberapa nama yang dijaring oleh tim internal PDI-P dalam bursa cawapres yang akan mendampingi Jokowi.

Ada sejumlah nama di dalamnya, termasuk Sri Mulyani dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Di sejumlah hasil survei berbagai lembaga poling, nama Sri Mulyani juga masuk dalam bursa cawapres. IndoBarometer dalam survei awal Januari lalu mengungkapkan, Sri Mulyani berada di posisi enam dengan angka 1,8% dari simulasi 15 nama cawapres.

Posisinya di bawah Anies Baswedan (10,0%), Gatot Nurmantyo (9,0%), AHY (8,7%) dan Ridwan Kamil (6,7%).

Adapun jika dia dipasangkan Jokowi, posisinya berada di urutan lima dari 11 pasangan lainnya, menurut IndoBarometer dalam survei awal tahun ini.

Gatot Nurmantyo

Prabowo Subianto, Try Sutrisno, dan Gatot Nurmantyo dalam sebuah acara di Jakarta pada 2017 lalu.

Walaupun nama Gatot Nurmantyo sudah masuk dalam bursa calon wakil presiden di sejumlah lembaga survei, tetapi para pendukungnya justru mendeklarasikannya sebagai calon presiden.

“Kami menyatakan siap memperjuangkan dan memenangkan Bapak Gatot Nurmantyo sebagai Presiden,” ungkap Dondi Rivaldi, pimpinan kelompok Gatot Nurmantyo untuk Rakyat (GNR), Jumat (06/04/2018).

Usai pensiun sebagai Panglima TNI awal April lalu, Gatot Nurmanto tidak pernah secara terbuka untuk maju sebagai cawapres atau capres, tetapi beberapa survei memasukkannya dalam bursa cawapres.

“Pada akhirnya sejalan dengan jiwa keprajuritan yang akan terus melekat erat, apabila Republik memanggil dengan semangat patriotisme, saya akan selalu siap memberikan yang terbaik bagi NKRI,” tulis Gatot dalam akun Tweeter-nya, awal April lalu.

Survei LSI awal Januari lalu menyimpulkan bahwa Gatot Nurmantyo berada di posisi dua cawapres berlatar belakang militer, yaitu 56,5%, di bawah AHY (71,2%) namun di atas Moeldoko (18%).

Sementara, menurut Polmark, berdasarkan surveinya November tahun lalu, jika dipasangkan dengan Jokowi, maka cawapres Gatot berada di urutan ketiga, di bawah Jokowi-Prabowo dan Jokowi-Anies Baswedan.

Adapun jika dipasangkan Prabowo, menurut Polmark, posisinya di urutan kedua di bawah pasangan Prabowo-Anies Baswedan.

Airlangga Hartarto

Jokowi dan Airlangga Hartarto di Istana Bogor, akhir Maret lalu.

Kendatipun namanya jarang disebut dalam bursa cawapres, namun nama Ketua umum Partai Golkar ini mulai didorong untuk maju dalam bursa cawapres.

“Kita harus berjuang untuk mendapatkan posisi (wapres) itu,” kata politikus senior Partai Golkar, Bambang Soesatyo, Sabtu (07/04/2018) lalu.

Partai Golkar merupakan satu dari sekian parpol yang mendukung pencalonan Jokowi sebagai capres dalam pemilu tahun depan.

Politikus senior Partai Golkar, Fahmi Idris, membenarkan pihaknya sudah membahas kemungkinan Airlangga Hartarto dimajukan sebagai cawapres mendampingi Jokowi.

“Kemarin pada waktu raker juga, diangkat juga mencalonkan Ketua umum sebagai Cawapres,” ungkapnya, akhir Maret lalu.

Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI), Dodi Ambardi, mengatakan langkah Golkar untuk menggolkan Airlangga menjadi cawapres merupakan suatu yang wajar.

“Nah, kalau belum-belum (partai politik) sudah loyo, tidak mau tawar-menawar, ya bukan politikus,” kata Dodi. (*)

 

Sumber: Artikel Asli


Facebook Comments

Politik

Wagub DKI Jakarta Ajak Warganet Suport Berita Positif saat Asian Games

Published

on

Fakta99.com -Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, Pemprov DKI akan langsung menangani keluhan warganet yang melaporkan jalur sepeda di kawasan GBK yang terhalang tiang listrik.

“Pasti akan ditangani. Itu harus jago sedikit. Jadi banyak yang akan timbul yang aneh-aneh seperti itu. Kalian laporin aja terus, aktifin aja di sosmed kan masuk ke CRM, citizen reporting mechanism itu langsung teregister. Paling mudah sih laporin ke dki.Jakarta.go.id karena itu dilihat semua,” kata Sandiaga di kawasan Thamrin, Selasa (31/07/2018).

Sandiaga mengatakan, ke depan makin banyak laporan warganet yang aneh-aneh. Dia mengaku tidak capek dengan segala nyinyiran warganet, namun, khusus saat Asian Games dia meminta ada gencatan senjata.

“Gak capek sama sekali. Ini kesempatan kita bersatu. BUMD tunjukkan bisa bersatu, masyarakat bisa berarti. Semua antusias. Saya juga menyerukan gencatan senjata, gerakan gencatan nyinyir masal (GNM) dengan pasukan ibu jari,” kata Sandi.

Politisi Gerindra itu meminta warganet dan media menyebarkan berita-berita positif yang membangkitkan semangat atlet, bukan kabar nyinyir atau hoax.

“Kita perlu meraih target 22 emas. Yang perlu dukungan masyarakat, kaau kita bisa angkat berita-berita inspiratif, bisa bangkitkan semangat atlet,” tandas Sandiaga.

Facebook Comments

Continue Reading

Politik

Pertemuan 4 Mata SBY-Prabowo di Kertanegara Bahas Komposisi Terkait Pilpres

Published

on

Fakta99.com – Pertemuan empat mata Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jilid II di kediaman Prabowo, Kertanegara, saat ini masih berlangsung. Keduanya melakukan pembicaraan terkait berbagai hal antara lain koalisi serta komposisi capres-cawapres di Pilpres 2019.

SBY dan Prabowo bertemu di sebuah ruangan dengan ditemani kopi. Terlihat baik SBY dan Prabowo, membawa paperyang diduga terkait program-program kerja di 2019. Nantinya program ini akan disepakati dan dikerjakan bersama.

Waketum Demokrat Syarief Hasan mengatakan, pertemuan Prabowo dan SBY kali ini akan mengkonkretkan platform yang akan diusung di 2019.

“Pertama kita ingin mengkronkretkan platform bersama, ini mulai dikupas misalnya program pemberdayaan rakyat, kesehatan rakyat, hal hal seperti ini akan dibahas,” ujar Syarief di kediaman Prabowo, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (30/07/18).

Terkait komposisi capres-cawapres, Syarief mengatakan hal tersebut akan dibahas bersama dengan seluruh partai koalisi yang lain seperti PAN dan PKS.

Nanti malam, setelah pertemuan dengan Prabowo, SBY akan menemui Presiden PKS Sohibul Iman di Hotel Grand Melia, Kuningan, Jakarta Selatan.

Hingga saat ini, pertemuan SBY dan Prabowo masih berlangsung.
Fakta99.com kutipan kumoaran.com

Facebook Comments

Continue Reading

Ekonomi

Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi

Published

on

Fakta99.com – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menekankan bahwa Pemerintah akan terus berupaya untuk mendukung pengelolaan stabilitas makroekonomi, khususnya melalui pengendalian inflasi dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur terus didorong Pemerintah, tidak hanya di Jawa, tapi juga di seluruh wilayah nusantara. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden RI saat membuka dan memimpin langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi, 26 Juli 2018 di Jakarta.

Rakornas Pengendalian Inflasi diselenggarakan bersama oleh Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan dengan mengangkat tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Serta Berkualitas”.

Tema tersebut selaras dengan prioritas Pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur nasional yang pada gilirannya akan memperkuat efektivitas pengendalian inflasi. Turut hadir dalam Rakornas adalah para Menteri serta pimpinan lembaga terkait, Panglima TNI dan Kapolri, serta 532 TPID dari 34 provinsi dan 498 kabupaten/kota.

Presiden RI membuka arahan dengan menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian bersama. Ketidakpastian ekonomi global yang tinggi perlu untuk terus diantisipasi karena dapat mengganggu keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan neraca transaksi berjalan melalui peningkatan produk berbasis ekspor maupun substitusi impor, termasuk sektor pariwisata.

Presiden RI juga menekankan pentingnya peran Pemerintah Daerah untuk mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur konektivitas serta kemudahan berusaha melalui penyederhanaan dan percepatan perizinan antara lain dengan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat, murah, dan memberi kepastian (Online Single Submission/ OSS).

Lebih lanjut, Presiden RI juga menekankan perlunya upaya pengendalian inflasi melalui upaya mewujudkan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Dalam kaitan ini, Presiden RI menggarisbawahi pentingnya upaya untuk mendorong perdagangan antardaerah sehingga daerah yang mengalami surplus barang dapat memberikan pasokan ke daerah lain yang mengalami defisit.

Upaya mendorong pembangunan pasar-pasar pengumpul di berbagai daerah juga perlu terus dilakukan untuk mengurangi biaya transportasi perdagangan antardaerah. Selain itu, untuk menjaga ketersediaan pasokan, Presiden RI menekankan pentingnya peran Kepolisian Republik Indonesia untuk turut menjaga berjalannya mekanisme pasar antara lain dengan mencegah terjadinya penimbunan barang yang berlebihan.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia dalam laporannya secara ringkas menyampaikan beberapa capaian penting pengendalian inflasi. Inflasi nasional selama tiga tahun terakhir (2015-2017) dapat dijaga berada dalam kisaran target 4,0±1%, didukung oleh capaian inflasi di seluruh kawasan.

Realisasi inflasi volatile food juga semakin menurun, bahkan pada 2017 mencatatkan angka terendah dalam 13 tahun terakhir (2005-2017). Pencapaian penting pengendalian inflasi ini merupakan buah dari koordinasi kebijakan yang semakin kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi.

Bank Indonesia mengapresiasi dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui berbagai program inovatif yang telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID). Hingga pertengahan 2018, inflasi tetap terkendali dalam rentang sasaran 3,5±1%. Bahkan, realisasi inflasi periode Idul Fitri 2018 lebih rendah dibandingkan tiga tahun terakhir (2015-2017). Keberhasilan ini sangat penting karena menentukan capaian inflasi di akhir tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Konsistensi kita dalam mengendalikan inflasi perlu dipertahankan, mengingat sasaran inflasi ke depan akan semakin rendah hingga 3,0±1% pada 2020-2021.

Pada Rakornas kali ini, Presiden RI juga menyerahkan penghargaan TPID Terbaik dan TPID Berprestasi kepada daerah-daerah dengan kinerja terbaik di tahun 2017.

Facebook Comments

Continue Reading

Iklan

Trending