Connect with us

Politik

Yunarto Prediksi Prabowo Akan Sulit Hadapi Jokowi di Pilpres 2019

Published

on

Jakarta, Fakta99.com – Dalam rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gerindra yang dilaksanakan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/04/2018) telah memberikan mandat kepada sang Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Namun, kepastian Prabowo maju sebagai capres membutuhkan dukungan dari dua partai yang kemungkinan besar berkoalisi dengan Gerindra, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Dalam Rakornas Gerindra tersebut Prabowo sempat meminta dukungan dari Presiden PKS Sohibul Iman dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang turut hadir dalam acara tersebut.

Lalu, apakah dengan kesiapan Prabowo untuk mencalonkan dirinya kembali sebagai presiden dalam kontestasi Pilpres 2019 mendatang akan mengulang kembali sejarah pertarungan antara dirinya dengan Jokowi yang pernah terjadi pada Pilpres 2014 yang lalu?

Dilansir dari Kompas, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menilai bahwa mandat yang diberikan partai Gerindra kepada Prabowo ketika Rakornas belum bisa dijadikan sebagai faktor untuk melihat konstelasi politik pada Pilpres 2019 mendatang.

Yunarto juga mengatakan bahwa walaupun Mandat telah diberikan kepada Prabowo oleh partai Gerindra belum bisa dipastikan bahwa Prabowo akan maju sebagai Capres menghadapi Jokowi.

“Jadi ikrar atau sinyal yang diberikan internal Gerindra tidak serta merta memastikan konstelasi 2019 prabowo akan maju. Kita tahu dalam fenomena pilkada atau pilpres, masa injury time itu adalah masa yang paling menentukan, dan menurut saya sebelum ada pendaftaran di KPU menurut saya belum tentu Prabowo bisa dikatakan maju” ujar Yunarto, Kamis (12/04/2018).

Yunarto berpendapat ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk meyakinkan Prabowo maju sebagai Capres, selain faktor elektabilitas berdasarkan beberapa hasil survei yang menunjukkan elektabilitas Prabowo masih dibawah Jokowi, Prabowo juga harus mendapatkan dukungan setidaknya satu partai untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden.

Yunarto memandang apa yang sedang dilakukan Gerindra melalui Rakornas adalah menjaga elektabilitas partai dan menjaga agar pemilih Prabowo tetap memberikan dukungan. Mengingat belakangan Prabowo diisukan gamang untuk menyatakan maju di Pilpres 2019.

Yunarto memprediksi Prabowo akan sulit menghadapi Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang, pasalnya Prabowo tercatat sudah dua kali gagal dalam mencalonkan diri, yaitu pada Pilpres 2009 sebagai cawapres Megawati dan Pilpres 2014 sebagai capres. Pposisi Prabowo akan lebih menguntungkan bila menjadi “king maker” dengan mengajukan calon lain. Misalnya figur mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Belakangan mereka disebut-sebut sebagai calon kuat pendamping Prabowo.

Yunarto mengatakan, meski elektabilitas Gatot dan Anies saat ini masih rendah, namun ia menilai keduanya memiliki efek kejut yang tidak dimiliki oleh Prabowo. Ia mencontohkan bagaimana Anies mampu mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

“Saya meyakini peluang Gatot dan Anies masih ada. Walaupun elektabilitasnya rendah ketika disurvei tapi dia bisa punya efek kejut, daya kejut yang tidak dimiliki oleh Prabowo. Jadi menurut saya faktor ‘fresh’ itu sudah hilang dari Prabowo dengan kegagalan dua kali yang dialami dari dua pemilu,”kata Yunarto.

Keputusan untuk memajukan calon lain selain Prabowo tentu juga memiliki dampak negatif, terutama bagi elektabilitas Partai Gerindra. Namun hal itu bisa diantisipasi jika Prabowo berhasil meyakinkan konstituennya bahwa Gatot dan Anies atau figur lain yang diusung merupakan bagian dari Partai Gerindra.

“Kecuali dia (Prabowo) bisa membalik posisi politik Gatot atau Anies di Gerindra dan dalam waktu cepat bisa dianggap sebagai kembang baru Gerindra dengan menempatkan Prabowo sebagai seorang king maker saja. Kalau itu bisa dilakukan dengan baik bukan tidak mungkin terjadi win win solution,” kata Yunarto. (*)

Facebook Comments

Politik

Wagub DKI Jakarta Ajak Warganet Suport Berita Positif saat Asian Games

Published

on

Fakta99.com -Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, Pemprov DKI akan langsung menangani keluhan warganet yang melaporkan jalur sepeda di kawasan GBK yang terhalang tiang listrik.

“Pasti akan ditangani. Itu harus jago sedikit. Jadi banyak yang akan timbul yang aneh-aneh seperti itu. Kalian laporin aja terus, aktifin aja di sosmed kan masuk ke CRM, citizen reporting mechanism itu langsung teregister. Paling mudah sih laporin ke dki.Jakarta.go.id karena itu dilihat semua,” kata Sandiaga di kawasan Thamrin, Selasa (31/07/2018).

Sandiaga mengatakan, ke depan makin banyak laporan warganet yang aneh-aneh. Dia mengaku tidak capek dengan segala nyinyiran warganet, namun, khusus saat Asian Games dia meminta ada gencatan senjata.

“Gak capek sama sekali. Ini kesempatan kita bersatu. BUMD tunjukkan bisa bersatu, masyarakat bisa berarti. Semua antusias. Saya juga menyerukan gencatan senjata, gerakan gencatan nyinyir masal (GNM) dengan pasukan ibu jari,” kata Sandi.

Politisi Gerindra itu meminta warganet dan media menyebarkan berita-berita positif yang membangkitkan semangat atlet, bukan kabar nyinyir atau hoax.

“Kita perlu meraih target 22 emas. Yang perlu dukungan masyarakat, kaau kita bisa angkat berita-berita inspiratif, bisa bangkitkan semangat atlet,” tandas Sandiaga.

Facebook Comments

Continue Reading

Politik

Pertemuan 4 Mata SBY-Prabowo di Kertanegara Bahas Komposisi Terkait Pilpres

Published

on

Fakta99.com – Pertemuan empat mata Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jilid II di kediaman Prabowo, Kertanegara, saat ini masih berlangsung. Keduanya melakukan pembicaraan terkait berbagai hal antara lain koalisi serta komposisi capres-cawapres di Pilpres 2019.

SBY dan Prabowo bertemu di sebuah ruangan dengan ditemani kopi. Terlihat baik SBY dan Prabowo, membawa paperyang diduga terkait program-program kerja di 2019. Nantinya program ini akan disepakati dan dikerjakan bersama.

Waketum Demokrat Syarief Hasan mengatakan, pertemuan Prabowo dan SBY kali ini akan mengkonkretkan platform yang akan diusung di 2019.

“Pertama kita ingin mengkronkretkan platform bersama, ini mulai dikupas misalnya program pemberdayaan rakyat, kesehatan rakyat, hal hal seperti ini akan dibahas,” ujar Syarief di kediaman Prabowo, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (30/07/18).

Terkait komposisi capres-cawapres, Syarief mengatakan hal tersebut akan dibahas bersama dengan seluruh partai koalisi yang lain seperti PAN dan PKS.

Nanti malam, setelah pertemuan dengan Prabowo, SBY akan menemui Presiden PKS Sohibul Iman di Hotel Grand Melia, Kuningan, Jakarta Selatan.

Hingga saat ini, pertemuan SBY dan Prabowo masih berlangsung.
Fakta99.com kutipan kumoaran.com

Facebook Comments

Continue Reading

Ekonomi

Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi

Published

on

Fakta99.com – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menekankan bahwa Pemerintah akan terus berupaya untuk mendukung pengelolaan stabilitas makroekonomi, khususnya melalui pengendalian inflasi dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur terus didorong Pemerintah, tidak hanya di Jawa, tapi juga di seluruh wilayah nusantara. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden RI saat membuka dan memimpin langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi, 26 Juli 2018 di Jakarta.

Rakornas Pengendalian Inflasi diselenggarakan bersama oleh Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan dengan mengangkat tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Serta Berkualitas”.

Tema tersebut selaras dengan prioritas Pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur nasional yang pada gilirannya akan memperkuat efektivitas pengendalian inflasi. Turut hadir dalam Rakornas adalah para Menteri serta pimpinan lembaga terkait, Panglima TNI dan Kapolri, serta 532 TPID dari 34 provinsi dan 498 kabupaten/kota.

Presiden RI membuka arahan dengan menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian bersama. Ketidakpastian ekonomi global yang tinggi perlu untuk terus diantisipasi karena dapat mengganggu keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan neraca transaksi berjalan melalui peningkatan produk berbasis ekspor maupun substitusi impor, termasuk sektor pariwisata.

Presiden RI juga menekankan pentingnya peran Pemerintah Daerah untuk mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur konektivitas serta kemudahan berusaha melalui penyederhanaan dan percepatan perizinan antara lain dengan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat, murah, dan memberi kepastian (Online Single Submission/ OSS).

Lebih lanjut, Presiden RI juga menekankan perlunya upaya pengendalian inflasi melalui upaya mewujudkan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Dalam kaitan ini, Presiden RI menggarisbawahi pentingnya upaya untuk mendorong perdagangan antardaerah sehingga daerah yang mengalami surplus barang dapat memberikan pasokan ke daerah lain yang mengalami defisit.

Upaya mendorong pembangunan pasar-pasar pengumpul di berbagai daerah juga perlu terus dilakukan untuk mengurangi biaya transportasi perdagangan antardaerah. Selain itu, untuk menjaga ketersediaan pasokan, Presiden RI menekankan pentingnya peran Kepolisian Republik Indonesia untuk turut menjaga berjalannya mekanisme pasar antara lain dengan mencegah terjadinya penimbunan barang yang berlebihan.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia dalam laporannya secara ringkas menyampaikan beberapa capaian penting pengendalian inflasi. Inflasi nasional selama tiga tahun terakhir (2015-2017) dapat dijaga berada dalam kisaran target 4,0±1%, didukung oleh capaian inflasi di seluruh kawasan.

Realisasi inflasi volatile food juga semakin menurun, bahkan pada 2017 mencatatkan angka terendah dalam 13 tahun terakhir (2005-2017). Pencapaian penting pengendalian inflasi ini merupakan buah dari koordinasi kebijakan yang semakin kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi.

Bank Indonesia mengapresiasi dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui berbagai program inovatif yang telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID). Hingga pertengahan 2018, inflasi tetap terkendali dalam rentang sasaran 3,5±1%. Bahkan, realisasi inflasi periode Idul Fitri 2018 lebih rendah dibandingkan tiga tahun terakhir (2015-2017). Keberhasilan ini sangat penting karena menentukan capaian inflasi di akhir tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Konsistensi kita dalam mengendalikan inflasi perlu dipertahankan, mengingat sasaran inflasi ke depan akan semakin rendah hingga 3,0±1% pada 2020-2021.

Pada Rakornas kali ini, Presiden RI juga menyerahkan penghargaan TPID Terbaik dan TPID Berprestasi kepada daerah-daerah dengan kinerja terbaik di tahun 2017.

Facebook Comments

Continue Reading

Iklan

Trending