Connect with us

Politik

Kontroversi “Partai Allah vs Partai Setan”, Ujaran Kebencian atau Tidak?

Published

on

Jakarta, Fakta99.com – Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais kembali menuai kontroversi, kali ini Amien mendikotomikan partai-partai politik di Indonesia menjadi dua sisi yaitu Partai Allah dan Partai Setan.

Kontroversi pernyataan Amien Rais soal partai Allah dan partai setan terus berlanjut. Ada yang membela bahwa pernyataan ini tidak ada kaitannya dengan parpol di Indonesia. Ada yang menegaskan Amien tidak bisa diproses di pengadilan karena tak menyebut nama identitas tertentu.

Namun, ada juga pihak yang menyesalkan keluarnya pernyataan tersebut. Apalagi dari seorang Amien Rais. Mereka menilai Amien serampangan dan malah menimbulkan kegaduhan. Amien pun diminta minta maaf. Pesan politik Amien dinilai mereka terlalu vulgar dan tidak tepat mengingat tahun ini merupakan tahun politik dan setahun menjelang Pemilu 2019.

“Bukan hanya PAN, PKS, Gerindra, tapi kelompok yang membela agama Allah, yaitu hizbullah. Untuk melawan siapa? untuk melawan hizbusy syaithan. Orang-orang yang anti-Tuhan, itu otomatis bergabung dalam partai besar, itu partai setan. Ketahuilah partai setan itu mesti dihuni oleh orang-orang yang rugi, rugi dunia rugi akhiratnya,” kata Amien dalam tausiyah usai mengikuti Gerakan Indonesia Salat Subuh berjemaah di Masjid Baiturrahim, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat (13/04/2018).

Meski begitu, Amien menolak pernyataan tersebut dikaitkan dengan partai politik. “Jadi bukan partai, tapi cara berpikir. Cara berpikir yang untuk Allah dan yang diikuti oleh setan. Gelombang prosetan merugi, gelombang besar yang didikte kehendak Allah pasti menang.” Namun, dikotomi tersebut terlanjur menuai polemik.

Ketum PPP M. Romahurmuziy. (foto: Humas PPP)

Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rommy) menyarankan agar Ketua Dewan Kehormatan PAN itu meminta maaf ke publik. Menurut Rommy, Amien dalam pernyataannya jelas merujuk pada partai politik (parpol) yang ada saat ini.

“Seorang ksatria dan berjiwa besar, lebih baik mengaku apa adanya dan minta maaf. Lha wong jelas yang dia kelompokkan partai Allah adalah tiga partai politik di Indonesia. Kok bisa dibilang partai yang dimaksud bukan partai politik,” tutur Romahurmuziy dalam keterangan persnya, Senin (16/04/2018).

Menanggapi pernyataan Amien Rais, Politisi PDIP Arteria Dahlan menegaskan bahwa banyak dari kader partainya yang beragama Islam dan bergabung dalam organisasi Islam yang ada di tanah air. Sehingga ia menilai pernyataan politisi senior PAN itu tidak tepat.

“PDIP juga masih banyak kader-kader yang notabene nya Islam keras gitu, kayak kami dari Masyumi dan lain sebagainya,” ujar Arteria, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/04/2018). Anggota Komisi III DPR RI itu pun kemudian menegaskan bahwa partainya tidak terima dengan pernyataan yang disampaikan Amien.

Politikus PDIP Arteria Dahlan. (foto: Tribunnews)

“Tentu (kami) nggak rela bila dikatakan kami ini partai setan,” tegas Arteria.

Berbeda dengan Arteria, Ketua Dewan Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Habiburokhman meminta agar pernyataan Amien Rais tentang partai setan dan partai Allah tidak dipersoalkan.

Habiburrokhman mengatakan, pernyataan Amien tersebut tergolong normatif dan disampaikan saat memberikan ceramah keagamaan di Masjid Baiturrahim, Mampang Prapatan, Jumat pekan lalu.

“Itu pernyataan normatif, dan beliau saat itu tausiah. Jadi enggak perlu ada yg kebakaran jenggot,” kata Habiburokhman dilansir dari Sindonews, Senin (16/04/2018).

Amien Rais Dipolisikan Cyber Indonesia

Ketua Cyber Indonesia Aulia Fahmi (kanan) bersama anggota Husin Shahab (kiri) menunjukkan bukti dan tanda bukti lapor seusai melaporkan Amin Rais di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (15/4/2018). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Ketua Penasihat Persaudaraan Alumni 212 Amien Rais resmi dilaporkan Cyber Indonesia ke Polda Metro Jaya, Minggu (15/04/2018) terkait pernyataan dikotomi partai politik, partai Allah dan partai setan. Pernyataan Amien Rais itu dinilai bisa memecah belah persatuan bangsa.

Ketua Cyber Indonesia Aulia Fahmi mengatakan, pernyataan Amien Rais itu juga bernada ujaran kebencian sehingga harus diproses hukum. Setidaknya ada tiga hal yang dipermasalahkan oleh Cyber Indonesia dalam pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional itu.

“Mengenai adaya statemen orang tidak bertuhan, statemen partai Allah, statemen Partai Setan,” kata Ketua Cyber Indonesia Aulia Fahmi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (15/04/2018).

Aulia menilai, kalau hanya tiga partai yang disebut sebagai partai Allah), maka berarti partai lain dianggap adalah partai setan. “Atau kelompok lain adalah kelompok setan. Maka itu kami melihat di sini sudah ada indikasi, ada dugaan bahwa dia telah berupaya untuk memecah belah persatuan bangsa,” kata Aulia.

Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/2070/IV/2018/PMJ/Dit. Reskrimsus, Tanggal: 15 April 2018 dengan nama pelapor Aulia Fahmi, SH., dengan pasal yang disangkakan, yakni pasal 28 Ayat 2 jo Pasal 45A Ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) dan atau pasal 156A KUHP.

Pernyataan Amien Rais Tidak Masuk Kategori Pidana

Dilansir dari Republika, menurut pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar, pernyataan Amien merupakan pendapat dan persepsi sudut pandangnya terhadap keadaan kepartaian di Indonesia. Siapa pun bebas membuat analisis dan pendapat tentang apa pun termasuk tentang kepartaian.

Fickar menambahkan, dalam perspektif pasal 156 KUHP, yang sering disebut pasal ujaran kebencian, bahwa sepanjang tidak menyebut identifikasi siapa yang termasuk partai S dan siapa partai A, akan sulit membuktikan unsur perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan.

Karena itu, akan sia-sia jika membawa kasus tersebut ke pengadilan lantaran ada kesulitan membuktikannya. KUHP, tidak mendeskripsikan secara jelas mengenai unsur tersebut.

Hal sama disampaikan pakar hukum pidana Univeritas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Muzakir. Muzakir menilai, pernyataan Amien Rais tidak masuk kategori pidana.

“Kalau saya melihat kata-kata setan sulit masuk ranah pidana, pidananya apa? Karena, setan itu kata sifat kalau dalam bahasa agama,” ujar Muzakir, Senin.

Muzakir berpendapat, jadi bukan menganggap pelaku itu setan, tapi perilakunya yang setan. Kira-kira seperti itu jika dikonstruksikan sebagai apa yang disebut perbuatan yang menghina siapa dan dalam konteks apa. “Jadi dipahami dulu,” kata dia.

Target Pilpres 2019

Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Toto Sugiarto, melihat, pernyataan Amien Rais yang membagi kategori partai politik sebagai partai setan dan partai Allah menargetkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Dikotomi itu sengaja diciptakannya untuk membelah kekuatan dukungan atau suara pemilih.

Belajar dari pilpres dan pemilihan kepala daerah (pilkada) sebelumnya, isu primordial merupakan bahan yang sangat kuat untuk mempengaruhi suara. Ketika dilempar ke publik, isu ini berpotensi untuk mengubah pandangan pemilih hingga akhirnya membuat suasana menjadi chaos.

“Ini merugikan demokrasi karena menjadi tidak dilandasi rasionalitas pikiran yang baik melainkan emosi,” ujar Toto dilansir dari Republika, Senin (16/04/2018).

Ketika berbicara sasaran kemenangan dalam kontestasi, Toto melihat pernyataan Amien bisa saja dianggap halal oleh sejumlah pihak. Tidak menutup kemungkinan, politisi dan partai politik lain akan memanfaatkannya untuk menjual diri ke masyarakat maupun menjatuhkan lawan.

Hanya, Toto mengatakan, melemparkan isu primordial memiliki potensi bahaya yang sangat besar karena bersifat laten. Isu ini tidak akan hilang dan akan muncul setiap saat sekalipun kontestasi telah selesai.

“Bahayanya di situ, pembelahan suara sampai ke tahapan emosional sehingga terus tertanam dan kemudian bisa muncul kembali di kemudian hari,” ucapnya.

Facebook Comments

Politik

Wagub DKI Jakarta Ajak Warganet Suport Berita Positif saat Asian Games

Published

on

Fakta99.com -Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, Pemprov DKI akan langsung menangani keluhan warganet yang melaporkan jalur sepeda di kawasan GBK yang terhalang tiang listrik.

“Pasti akan ditangani. Itu harus jago sedikit. Jadi banyak yang akan timbul yang aneh-aneh seperti itu. Kalian laporin aja terus, aktifin aja di sosmed kan masuk ke CRM, citizen reporting mechanism itu langsung teregister. Paling mudah sih laporin ke dki.Jakarta.go.id karena itu dilihat semua,” kata Sandiaga di kawasan Thamrin, Selasa (31/07/2018).

Sandiaga mengatakan, ke depan makin banyak laporan warganet yang aneh-aneh. Dia mengaku tidak capek dengan segala nyinyiran warganet, namun, khusus saat Asian Games dia meminta ada gencatan senjata.

“Gak capek sama sekali. Ini kesempatan kita bersatu. BUMD tunjukkan bisa bersatu, masyarakat bisa berarti. Semua antusias. Saya juga menyerukan gencatan senjata, gerakan gencatan nyinyir masal (GNM) dengan pasukan ibu jari,” kata Sandi.

Politisi Gerindra itu meminta warganet dan media menyebarkan berita-berita positif yang membangkitkan semangat atlet, bukan kabar nyinyir atau hoax.

“Kita perlu meraih target 22 emas. Yang perlu dukungan masyarakat, kaau kita bisa angkat berita-berita inspiratif, bisa bangkitkan semangat atlet,” tandas Sandiaga.

Facebook Comments

Continue Reading

Politik

Pertemuan 4 Mata SBY-Prabowo di Kertanegara Bahas Komposisi Terkait Pilpres

Published

on

Fakta99.com – Pertemuan empat mata Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jilid II di kediaman Prabowo, Kertanegara, saat ini masih berlangsung. Keduanya melakukan pembicaraan terkait berbagai hal antara lain koalisi serta komposisi capres-cawapres di Pilpres 2019.

SBY dan Prabowo bertemu di sebuah ruangan dengan ditemani kopi. Terlihat baik SBY dan Prabowo, membawa paperyang diduga terkait program-program kerja di 2019. Nantinya program ini akan disepakati dan dikerjakan bersama.

Waketum Demokrat Syarief Hasan mengatakan, pertemuan Prabowo dan SBY kali ini akan mengkonkretkan platform yang akan diusung di 2019.

“Pertama kita ingin mengkronkretkan platform bersama, ini mulai dikupas misalnya program pemberdayaan rakyat, kesehatan rakyat, hal hal seperti ini akan dibahas,” ujar Syarief di kediaman Prabowo, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (30/07/18).

Terkait komposisi capres-cawapres, Syarief mengatakan hal tersebut akan dibahas bersama dengan seluruh partai koalisi yang lain seperti PAN dan PKS.

Nanti malam, setelah pertemuan dengan Prabowo, SBY akan menemui Presiden PKS Sohibul Iman di Hotel Grand Melia, Kuningan, Jakarta Selatan.

Hingga saat ini, pertemuan SBY dan Prabowo masih berlangsung.
Fakta99.com kutipan kumoaran.com

Facebook Comments

Continue Reading

Ekonomi

Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi

Published

on

Fakta99.com – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menekankan bahwa Pemerintah akan terus berupaya untuk mendukung pengelolaan stabilitas makroekonomi, khususnya melalui pengendalian inflasi dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur terus didorong Pemerintah, tidak hanya di Jawa, tapi juga di seluruh wilayah nusantara. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden RI saat membuka dan memimpin langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi, 26 Juli 2018 di Jakarta.

Rakornas Pengendalian Inflasi diselenggarakan bersama oleh Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan dengan mengangkat tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Serta Berkualitas”.

Tema tersebut selaras dengan prioritas Pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur nasional yang pada gilirannya akan memperkuat efektivitas pengendalian inflasi. Turut hadir dalam Rakornas adalah para Menteri serta pimpinan lembaga terkait, Panglima TNI dan Kapolri, serta 532 TPID dari 34 provinsi dan 498 kabupaten/kota.

Presiden RI membuka arahan dengan menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian bersama. Ketidakpastian ekonomi global yang tinggi perlu untuk terus diantisipasi karena dapat mengganggu keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan neraca transaksi berjalan melalui peningkatan produk berbasis ekspor maupun substitusi impor, termasuk sektor pariwisata.

Presiden RI juga menekankan pentingnya peran Pemerintah Daerah untuk mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur konektivitas serta kemudahan berusaha melalui penyederhanaan dan percepatan perizinan antara lain dengan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat, murah, dan memberi kepastian (Online Single Submission/ OSS).

Lebih lanjut, Presiden RI juga menekankan perlunya upaya pengendalian inflasi melalui upaya mewujudkan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Dalam kaitan ini, Presiden RI menggarisbawahi pentingnya upaya untuk mendorong perdagangan antardaerah sehingga daerah yang mengalami surplus barang dapat memberikan pasokan ke daerah lain yang mengalami defisit.

Upaya mendorong pembangunan pasar-pasar pengumpul di berbagai daerah juga perlu terus dilakukan untuk mengurangi biaya transportasi perdagangan antardaerah. Selain itu, untuk menjaga ketersediaan pasokan, Presiden RI menekankan pentingnya peran Kepolisian Republik Indonesia untuk turut menjaga berjalannya mekanisme pasar antara lain dengan mencegah terjadinya penimbunan barang yang berlebihan.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia dalam laporannya secara ringkas menyampaikan beberapa capaian penting pengendalian inflasi. Inflasi nasional selama tiga tahun terakhir (2015-2017) dapat dijaga berada dalam kisaran target 4,0±1%, didukung oleh capaian inflasi di seluruh kawasan.

Realisasi inflasi volatile food juga semakin menurun, bahkan pada 2017 mencatatkan angka terendah dalam 13 tahun terakhir (2005-2017). Pencapaian penting pengendalian inflasi ini merupakan buah dari koordinasi kebijakan yang semakin kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi.

Bank Indonesia mengapresiasi dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui berbagai program inovatif yang telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID). Hingga pertengahan 2018, inflasi tetap terkendali dalam rentang sasaran 3,5±1%. Bahkan, realisasi inflasi periode Idul Fitri 2018 lebih rendah dibandingkan tiga tahun terakhir (2015-2017). Keberhasilan ini sangat penting karena menentukan capaian inflasi di akhir tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Konsistensi kita dalam mengendalikan inflasi perlu dipertahankan, mengingat sasaran inflasi ke depan akan semakin rendah hingga 3,0±1% pada 2020-2021.

Pada Rakornas kali ini, Presiden RI juga menyerahkan penghargaan TPID Terbaik dan TPID Berprestasi kepada daerah-daerah dengan kinerja terbaik di tahun 2017.

Facebook Comments

Continue Reading

Iklan

Trending